blank
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan. (Ilustrasi). Foto: IDX Channel

JAKARTA (SUARABARU.ID) – Penyertaan Modal Negara disetujui sebesar Rp 4,3 triliun, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN tahun 2021 sebesar Rp 6,9 tirilun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan rincian Dana PMN sebesar Rp2,6 triliun untuk LRT Jabodebek.

Dana ini akan digunakan untuk cost overrun yang terjadi akibat keterlambatan pembebasan lahan Dipo yang berdampak pada peningkatan biaya pra-operasi, biaya interest during construction, dan biaya-biaya lainnya..

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dalam siaran persnya mengatakan, PMN ini akan digunakan oleh KAI untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Sedangkan dana PMN sebesar Rp4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia. Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB (community based development) dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek KCJB(Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dapat tetap dapat dilakukan.

Menurut Didiek Hartyanto, dengan adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek Strategis Nasional yang ditugaskan kepada KAI ini,” ujar Didiek usai acara Penandatanganan Komitmen KPI Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 di Jakarta, baru-baru ini.

KAI akan mengelola PMN sesuai good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Sesuai Perpres nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam Perpres tersebut pula disebutkan, KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.

Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

“Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri,” tambah Didiek.

Bagi masyarakat, PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi/penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.

Bagi negara, kata Didiek, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru.

Juga akan meningkatkan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat dan LRT yang dioperasikan tanpa masinis.

Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan dua proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi covid-19.

 

Didiek menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022. Sedangkan Kereta Cepat Jakarta Bandung per 28 Desember progresnya telah mencapai 79,65% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.

Didiek menyatakan, KAI akan terus mengawal jalannya kedua Proyek Strategis Nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

wied