SEMARANG (SUARABARU.ID) – Masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2022 resmi dimulai, Rabu (10/2/2021).
Berbeda dari tahun sebelumnya, jika biasanya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkeliling ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung, kini pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan cara pandemi.
Hal itu disampaikan Ganjar saat membuka masa Musrenbang Jateng tahun 2022 di kantornya, meski masyarakat tidak dapat menyampaikan masukan secara lansung, namun Ganjar meminta masyarakat tidak berkecil hati karena masukan dan saran tetap bisa disampaikan lewat daring.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, silahkan aktif memberikan masukan dan usulan kepada kami secara daring melalui kanal yang sudah kami siapkan,” katanya.
Ganjar mengatakan, ada dua kanal yang sudah disiapkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam Musrenbang 2022. Diantaranya di kanal jatengprov.go.id/masukanrkpd2022 atau di kanal rembugan.jatengprov.go.id.
“Silahkan manfaatkan dua kanal itu untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Setiap usulan dan masukan pasti akan ditampung dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan program kerja,” jelasnya.
Dalam pembukaan Musrenbang 2022 itu, Ganjar juga langsung mencontohkan bagaimana pihaknya tetap menerima masukan masyarakat meskipun lewat daring. Contohnya, ada forum anak dan penyandang disabilitas yang tetap bisa menyampaikan masukan meskipun melalui zoom meeting.
Rizky dan Vera misalnya, keduanya mengusulkan agar pemerintah memperhatikan tentang stunting. Sebab menurut data yang ada, masih ada 156.549 balita di Jateng yang mengalami stunting.
“Kami meminta pemerintah melakukan perbaikan data dalam sasaran pemberian gizi pada balita dan ibu hamil. Selain itu, kami juga mengusulkan agar pemerintah melindungi anak-anak dari bullying yang marak, baik secara fisik maupun melalui media sosial,” katanya.
Sementara itu, salah satu penyandang disabilitas, Didik Supriyanto meminta pemerintah lebih memperhatikan penyandang disabilitas dalam penanganan kedaruratan bencana. Sebab ada kasus, salah satu penyandang disabilitas harus menunggu hingga 24 jam untuk dievakuasi dari bencana.
“Kami minta penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam penanganan kebencanaan. Kalau perlu, di setiap rumah yang ada penyandang disabilitasnya, diberikan pengeras suara agar memudahkan evakuasi,” jelasnya.
Usulan-usulan itu langsung ditampung Ganjar dan siap untuk menindaklanjuti. Ia juga meminta seluruh Bupati/Wali Kota melakukan hal yang sama.
“Ini usulan-usulan bagus dan kalau ini diramu jadi satu, tentu akan menjadi kebijakan yang bagus. Maka saya minta semua daerah mengakomodir ini dalam penyusunan program-program prioritas,” kata Ganjar.
Fokus pada pandemi
Sementara itu, terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, Ganjar meminta semua daerah menyiapkan program-program prioritas khususnya yang terdampak akibat pandemi. Hal itu menyusul dampak yang sangat besar ditimbulkan, karena pandemi telah menggempur seluruh sektor yang ada saat ini.
“Kami minta semua menginventarisir beberpa hal, khususnya terkait pandemi. Kondisi pandemi yang menggempur seluruh sektor, harus menjadi ukuran pertama dalam penyusunan program,” ucapnya.
Target penurunan angka kemiskinan lanjut Ganjar menjadi program prioritas utama. Selain itu, pengurangan angka pengangguran, penyelesaian sektor kesehatan dan upaya untuk meningkatkan ekonomi juga tak kalah penting untuk diselesaikan.
“Termasuk sektor lain seperti infrastruktur dan masukan dari difabel, komunitas anak, perempuan, nelayan, petani dan lainnya harus ditampung untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo menambahkan, pembukaan Musrenbang ini menjadi awal dalam penyusunan RKPD Jateng 2022. Setelah dibukanya masa Musrenbang 2022, langkah selanjutnya lanjut Prasetyo akan dilakukan penajaman di tingkat Forum SKPD.
“Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerapan aspirasi masyarakat lewat forum Musrenbangwil di seluruh eks karesidenan. Baru dilanjutkan dengan Musrenbangprov dan terakjir adalah dialog antara eksekutif dengan legislatif,” katanya.
