BALI(SUARABARU.ID)-Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka secara resmi penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua, Kamis (10/12/2020). Gubernur Bali Wayan Koster turut hadir dalam event regular tersebut.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di masa pandemi Covid-19 ini, BDF ke-13 diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan, BDF tahun 2020 ini digelar terbatas, dan hanya diikuti tidak lebih dari 50 peserta.
Dalam kesempatan itu, Retno menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 seharusnya tidak mengurangi komitmen negara-negara terhadap demokrasi.
“Sebaliknya, demokrasi juga jangan jadi penghalang upaya pemerintah menanggulangi dan mengendalikan Covid-19,” tegasnya seperti dikutip perspectivesnews.com anggota siberindo.co.
Retno menyebutkan, ada tiga faktor penting yang dapat memastikan nilai-nilai dan praktik demokrasi tetap terjaga selama dan setelah pandemi.
“Pertama pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi, kedua pentingnya mempertahankan nilai-nilai demokrasi pasca pandemi serta pentingnya solidaritas dalam menjaga nilai demokrasi,” tandasnya.
Menlu menegaskan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi.
“Saya sampaikan bahwa menurut Laporan Freedom House tahun 2019, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi,” tandas Menlu, seperti dilansir dari siberindo.co grup suarabaru.id.
Menurutnya, pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan.
Untuk diketahui, Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas tahun 2008 lalu, dan digelar Indonesia secara rutin setiap tahunnya.
Forum ini, mempertemukan setidaknya lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat, dan 10 organisasi internasional yang berkedudukan di wilayah Asia Pasifik.
Claudia SB
