WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Wonosobo Idham Cholid mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 lalu dapat berjalan sukses tanpa diwarnai praktek politik uang.
“Ini sama persis seperti pada Pilkada 2001 dulu yang juga berhasil dengan tidak pakai money politik. Meski cara Pilkadanya beda, dipilih DPRD dan pemilihan langsung, tapi semangatnya sama melahirkan pemimpin secara demokratis dan jujur,” tegasnya.
Mantan Ketua DPRD Wonosobo yang mendesain Pilkada tanpa transaksi jual-beli suara pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2001 itu, mengatakan hal tersebut ketika ditemui di De Coffee, Kamis (10/12), petang tadi. Ikut mendampingi Idham, Fathul Qorib (GMPK) dan Saad Priyono (PPMAW).
Menurut Idham, Pilkada tanpa politik uang ini, bisa jadi modal, spirit dan inspirasi pesta demokrasi lokal di masa yang akan datang. Sebab hajatan politik berupa Pilkada, Pileg dan Pilkades sebelumnya selalu diciderai dengan permainan money politik.
“Diakui atau tidak, Pilkada 2005, 2010 dan 2015 lalu, kental dengan nuansa politik uang. Ini pendidikan politik yang tidak baik di masyarakat dan generasi mendatang. Mudah-mudahan Pilkada 2020 kali ini menyudahi tradisi bagi-bagi uang guna meraup suara untuk memenangkan laga politik lokal,” tegasnya.
Putus Rantai
Dikatakan politisi senior yang juga jadi Ketua Umum Jayanusa itu, mata rantai politik uang itu perlu diputus. Jika tidak maka budaya money politik, akan terus berkembang dan kian merusak sendi-sendi demokrasi. Demokrasi jadi tidak bermartabat, berintegritas dan berkualitas.
“Pemimpin yang dilahirkan dari proses politik yang tidak fair juga hanya akan membuahkan kekecewaan. Karena kebanyakan pemimpin tidak akan berpikir tentang kepentingan rakyat tapi hanya mengutamakan kebutuhan sendiri dan kelompoknya,” tandas dia.
Warga, kata Idham, sejatinya bukan merupakan kelompok yang dominan dalam permainan politik uang. Pemilih mau menerima uang karena ada yang memberi dan petualang politik yang jadi operator bagi-bagi uang di lapangan. Cara itu, perlu ditumpas, agar tidak jadi kebiasaan yang terus turun-menurun.
“Nyatanya saat ini, warga tetap banyak yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2020 di Wonosobo meski tidak ada embel-embel atau iming-iming uang. Ini bisa jadi tonggak sejarah dalam perjalanan Pilkada, Pileg maupun Pilkades mendatang,” tuturnya.
Meski sudah ada peraturan pidana pemilu, sambung dia, namun regulasi tersebut belum bisa dijadikan sebagai efek jera bagi pelaku, pemberi dan penerima politik uang. Bawaslu juga tidak bisa sepenuhnya bisa melakukan pencegahan maupun penindakan pelaku politik uang.
Muharno Zarka-Wahyu
