SEMARANG (SUARABARU.ID)– DPRD Jateng menggelar rapat paripurna secara virtual, membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jateng 2019, Jumat (5/6/2020) siang.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono, serta dihadiri Wagub Taj Yasin itu, kesembilan fraksi dipersilakan untuk menyampaikan pemandangan umumnya.
Dari penyampaian itu, sebagian besar fraksi fokus terhadap pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, yang dinilai masih rendah. Sejumlah fraksi menyoroti sejumlah poin, terkait beberapa penyerapan pos anggaran yang dikerjakan eksekutif pada 2019 lalu.
BACA JUGA : Ketua DPRD Jateng Dukung Desa Nyatnyono Menjadi Desa Wisata
Seperti disampaikan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muh Zen dalam pembacaan pemandangan umum fraksi PKB, dia mengatakan, dari target pendapatan daerah 2019 sebesar Rp 26,3 triliun, hanya terealisasi Rp 25,8 triliun atau naik Rp 1,15 triliun dibanding pada 2018. Realisasi itu salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Dari berbagai penjelasan gubernur dalam rapat paripurna sebelumnya, kami tidak menemukan penjelasan besaran kontribusi BUMD dalam peningkatan PAD. Kami berharap BUMD menjadi ujung tombak dalam peningkatan PAD,” kata Anggota Komisi E itu.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Gerindra, juga menilai kinerja BUMD perlu ditingkatkan, untuk mendongkrak pencapaian PAD yang lebih baik. Anggota Fraksi Partai Gerindra Sukardiyono menyatakan, selama ini PAD selalu didominasi Pajak Daerah, khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
”Jika peran dari BUMD belum mampu memberikan sumbangan signifikan pada PAD, maka pemerintah masih belum optimal dan kreatif dalam mengelola BUMD yang ada,” jelas Sukardiyono, Anggota Komisi C.
Dari Fraksi Golkar meminta, Pemerintah Provinsi dapat mengoptimalkan peningkatan PAD. “Kami berharap, Pemprov segera mengambil langkah konkret terkait dengan kebijakan retribusi pajak yang lebih inovatif,” tegas Supriyanto, juru bicara fraksi dan Anggota Komisi C.
Belum Cermat
Fraksi Persatuan Pembangunan juga mempertanyakan hal serupa. Menurut Anggota FPP Inna Hadianala, pendapatan dari sektor pengelolaan kekayaan daerah masih tidak sesuai harapan.
”Apa sebenarnya yang menyebabkan pendapatan dari sektor itu belum mencapai target, dan bagaimana terobosannya ke depan,” tanya juru bicara fraksi yang juga Anggota Komisi E itu.
Sementara bagi Fraksi PAN, Pemprov dinilai masih belum cermat saat menentukan target pendapatan, sehingga realisasinya tidak tercapai. Selain itu, kinerja BUMD perlu ditingkatkan, untuk ikut mendongkrak pendapatan daerah.
”Pemprov Jateng tidak cermat saat menentukan penghitungan target, dan terlalu berlebihan menentukan target,” ujar Muhammad Yunus, Anggota Komisi A, saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Fraksi PKS juga menilai, kinerja keuangan daerah masih kurang memuaskan dari segi pendapatan. ”Hal itu harus dijelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalannya mencapai target, agar pemerintah dapat memperoleh pelajaran penting dari keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan anggaran tahun lalu, untuk perbaikan kebijakan di tahun mendatang,” imbuh Tri Mulyantoro, Anggota Komisi A.
Sudah 90%
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menyarankan pemerintah, untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak pandemi covid-19 pada tahun ini. ”Tujuannya agar tidak ikut mempengaruhi capaian pendapatan daerah secara signifikan,” tutur Prayogo Nugroho, Anggota Komisi B.
Meski pendapatan daerah tidak mencapat target, namun Fraksi PDI Perjuangan menilai, semua realisasi anggaran pada 2019 lalu yang telah dijalankan Pemprov sudah di atas 90%. Untuk itu, harus terus dikembangkan dalam kerangka perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, dan tepat fungsi.
”Kuncinya terletak pada motivasi, etos kerja, dan integritas para pelaku dalam perencanaan,” tukas Endro Dwi Cahyono, Anggota Komisi C, saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.
Usai masing-masing fraksi membacakan pemandangan umumnya, rapat paripurna akan dilanjutkan pada minggu depan, dengan agenda tanggapan gubernur.
Heri Priyono-Riyan
