KUDUS (SUARABARU.ID) – Plt Bupati Kudus HM Hartopo menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses pengadaan alat kesehatan dan APD untuk tenaga medis yang menangani Covid-19. Pasalnya, kondisi saat ini cukup miris karena APD dan Alkes di untuk Covid-19 rumah sakit rujukan sudah cukup menipis.
“Memang jumlahnya semakin menipis dan ini memerlukan langkah cepat untuk segera melakukan pengadaan,”kata Hartopo usai menggelar rakor Covid-19 di pendapa Kabupaten, Senin (23/3).
Menurut Hartopo, salah satu alkes yang sangat dibutuhkan adalah VTM (Virus Transfer Media) alias alat untuk mengirim sampel swab. Diakui Hartopo, di semua RS rujukan yang ada di Kudus saat ini ketersediaan VTM sudah habis.
“Jadi, untuk sementara pasien PDP yang diisolasi di RS belum diambil sampelnya untuk diuji ke lab karena VTM nya sudah habis,”ujar Hartopo.
Sementara, untuk APD bagi tenaga medis, juga jumlahnya mulai menipis. Pihaknya sudah mengomunikasikan persoalan ini ke Pemprov maupun pusat, namun hingga kini belum ada informasi kapan Alkes Covid-19 tersebut segera dikirim.
Disinggung mengenai anggaran khusus yang dialokasikan untuk pencegahan Covid-19, kata Hartopo, pihaknya sudah melakukan relokasi anggaran DBHCHT sebesar Rp 12 miliar yang semula direncanakan untuk proyek RS Type D Jekulo.
Menurut Hartopo, penggeseran anggaran tersebut sudah disetujui oleh BPK, dan sehingga tinggal digunakan. “APD jumlahnya terbatas, daripada menunggu pembuatan yang memakan waktu lama, alangkah baiknya APD yang tersedia di pasaran tetap dibeli. Untuk memenuhi standar keamanan maupun medis, perlu dilakukan kajian serta pengecekan lebih lanjut agar APD layak untuk petugas medis,” imbuhnya.
Terkait upaya penanganan, Hartopo juga meminta seluruh rumah sakit di Kudus untuk menyediakan Ruang Isolasi Khusus. “Sudah saatnya kita berbicara tentang kemanusiaan, kami imbau agar rumah sakit tidak hanya sekadar berburu ekonomi semata. Warga Kudus harus bisa selamat,” tegasnya.
Terkait dengan kepulangan warga Kudus yang bekerja di Jabodetabek, Hartopo meminta Dinas Perhubungan Kudus untuk berkoordinasi dengan perusahaan maupun agen bus. Pihaknya berharap, protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan, dan pengenalan gejala virus Covid-19 dapat dijalankan.
“Saya minta Dishub untuk bisa koordinasi dengan perusahaan maupun agen bus. Dalam hal ini, terkait pemulangan warga Kudus yang kerja di Jabodetabek. Sejak keberangkatan dari Jakarta dan setibanya di Kudus, protokol kesehatan harus dijalankan. Ini semua untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kudus,” terangnya.
Dandangan Ditiadakan
Sementara itu, berdekatan dengan kegiatan kebudayaan atau tradisi di Kudus yakni Dhandangan dan Kupatan Kanjeng Sunan Muria, Hartopo punya keputusan berbeda. Untuk Dhandangan yang biasanya digelar menjelang puasa dan diselenggarakan di sepanjang jalan Sunan Kudus sementara ditiadakan untuk tahun 2020. Namun, untuk tradisi Kupatan Kanjeng Sunan Muria usai lebaran, pihaknya masih akan mengkaji lebih lanjut.
“Untuk tradisi Dhandangan, tahun ini sementara kita tiadakan. Biasanya dhandangan banyak pengunjung dari dalam dan luar daerah. Kalau tradisi Kupatan kita kaji lebih lanjut, mengingat waktunya masih setelah lebaran,” katanya.
Tak hanya membahas persoalan diatas, Hartopo juga meminta bantuan dari Polres Kudus untuk mengimbau warga agar tidak berkerumun atau menyelenggarakan kegiatan yang mengundang massa.
Bahkan, mulai hari ini Senin (23/3), Polres Kudus diminta menyisir dan membubarkan kerumunan warga. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang bahaya virus Covid-19. “Sebagai langkah pencegaha, saya minta bantuan pak Kapolres untuk bisa menyisir dan membubarkan kerumunan warga. Kalau bisa juga diberikan edukasi tentang bahaya virus ini,” pungkasnya.
Tm-Ab
