KUDUS – Krisis air bersih yang masih melanda wilayah Kudus, membuat Ketua DPRD Kudus Masan melakukan langkah strategis. Mengundang sejumlah SKPD terkait dan perusahaan-perusahaan swasta, Masan meminta semua pihak segera melakukan langkah koordinasi untuk penanganan krisis air bersih yang dialami masyarakat.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Sulistyo Utomo, rakor digelar di ruang rapat pimpinan, Selasa (15/10). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah pimpinan dan perwakilan SKPD dari BPBD, PDAM, PMI dan Damkar Satpol PP,serta perwakilan perusahaan swasta dari PT Djarum, PT Nojorono, PT Sukun, dan PT Pura.
“Rapat koordinasi ini kami lakukan karena persoalan krisis air bersih di sejumlah desa di Kudus perlu segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat,”kata Masan.
Menurut Masan, saat ini daerah terparah yang mengalami krisis air bersih diantaranya berada di Kecamatan Undaan. Ada lima desa yakni Terangmas, Glagahwaru, Lambangan, Kutuk dan Medini yang mana masyarakatnya sudah benar-benar kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih.
“Sebagai Ketua DPRD Kudus yang juga berdomisili di Kecamatan Undaan, sebenarnya saya malu atas kondisi ini. Oleh karena itu, melalui rakor ini saya berharap ada sinergisitas antar stakeholder untuk melakukan penanganan krisis air bersih ini,”tandasnya.
Menurut Masan, pihaknya sebenarnya sudah memikirkan solusi jangka panjang diantaranya optimalisasi penyediaan air baku PDAM. Pasalnya, semua desa yang mengalami krisis air sebenarnya sudah terjangkau jaringan pipa PDAM. Hanya saja, suplai air dari sumur PDAM masih belum maksimal sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat.
Hanya saja, untuk mewujudkan solusi tersebut, tentu membutuhkan waktu. Sehingga, penanganan jangka pendek melalui bantuan air bersih harus segera dilakukan. ”Yang menjadi persoalan, dropping air bersih selama ini terkesan sporadis dan tidak terkoordinir dengan baik. Oleh karena itu, rakor ini kami lakukan agar koordinasi distribusi bantuan air bisa menjadi lebih baik,”tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Masan juga meminta BPBD Kabupaten Kudus untuk melakukan inventarisasi armada mobil tangki yang dimiliki SKPD di Kabupaten Kudus. Begitu juga dengan pihak swasta, juga langsung diminta partisipasi untuk penyediaan armada beserta bantuan air yang akan didistribusikan.
“Jadi, harus ada koordinasi yang baik serta pendataan yang bagus agar distribusi air bersih bisa merata dan tidak menumpuk di satu lokasi,”tukasnya.
Sementara, Kepala BPBD Kabupaten Kudus, Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan kondisi saat ini memang sekitar 16 desa di Kecamatan Undaan, Jekulo dan Kaliwungu yang mengalami krisis air bersih. Pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan berupa dropping air bersih ke desa-desa tersebut.
Pun dengan pihak swasta, juga sudah melakukan bantuan yang sama. Hanya saja, pemberian bantuan masih berdasarkan permintaan dari desa. “Jadi, selama ada permintaan dari desa, personel langsung kami terjunkan,”ujarnya.
Namun demikian, kata Bergas, ada beberapa kendala yang diantaranya terbatasnya armada dan personel pengemudi dan petugas. Oleh karena itu, jika perusahaan swasta dilibatkan, menurut Bergas, pihaknya akan sangat terbantu.
“Dengan adanya rakor ini, tentu akan membantu kami dalam menangani krisis air bersih ini,”ujarnya.
Suarabaru.id/Tm
