SEMARANG – Sejak diluncurkan pada pertengahan 2017 lalu, pembiayaan ultra mikro (UMi) telah membantu 177.480 usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah. Setidaknya, sudah ada Rp580 miliar lebih dana yang dikucurkan pemerintah melalui program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jateng.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah, Sulaimansyah kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat rapat kerja pembiayaan ultra mikro di Hotel Aston Semarang, Senin (2/9/2019). Di hadapan Ganjar, Sulaimansyah mengatakan bahwa pembiayaan ultra mikro sangat dibutuhkan masyarakat kecil.
“Banyak pelaku UKM kita yang belum bisa mengakses perbankkan. Untuk itu, Umi ini diterbitkan sebagai jembatan pemerintah kepada para pengusaha kelas bawah mengakses permodalan,” kata dia.
Program ini lanjut dia memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta pernasabah. Dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam penyaluran Umi, diharapkan sebaran Umi semakin cepat.
“Dengan bantuan modal ini, maka masyarakat kecil akan dapat berwirausaha. Dan wirausaha adalah kunci pengurangan kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik kesuksesan Umi dalam menjembatani UKM kecil terkait akses permodalan. Namun lanjut dia, modal saja tidak cukup untuk membuat UKM naik kelas.
“Harus ada pendampingan dan pembinaan yang diberikan. Tugas siapa itu, ya pemerintah,” ucapnya.
Untuk itu, Ganjar meminta Pemkab dan Pemkot di seluruh Jawa Tengah untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UKM. Dengan modal yang ada ditambah pendampingan serta pembinaan, bukan tidak mungkin akan banyak UKM di Jateng dapat merambah pasar internasional.
“Sudah banyak UKM kita yang sukses di ekspor, namun tidak sedikit pula yang kurang berhasil. Nah yang kurang berhasil ini harus diajak bicara, didampingi dan dibina agar bisa berkelas ekspor,” kata dia.
Peran program pembiayaan dari pemerintah seperti Umi ini lanjut Ganjar sangat tepat untuk mempercepat perkembangan UKM. Untuk itu, lembaga-lembaga pembiayaan pemerintah harus berperan besar dalam membantu masyarakat kecil dalam hal pembiayaan.
“Jangan sampai kalah saing dengan rentenir. Kalau bisa pegawai pembiayaan pemerintah proaktif turun ke lapangan, jangan menunggu mereka mengajukan pinjaman, namun harus berinisiatif memberikan penawaran pinjaman ke mereka,” tutupnya. (suarabaru.id)
