Pemprov Jateng Kembali Raih Opini WTP dari BPK
WTP - Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyerahkan LHP atas LKPD Jateng 2018 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat rapat sidang paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (27/5). (hery priyono)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan capaian tersebut, Jateng berarti telah delapan kali berturut-turut dinilai baik dalam penyajian laporan keuangan.

BPK RI sendiri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jateng 2018 saat rapat sidang paripurna yang diadakan di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (27/5).

Laporan itu diserahkan Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, BPK memberi opini WTP kepada LKPD Jateng 2018.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, hasil kerja bersama-sama ASN itu telah membuahkan hasil, karena berturut-turut kedelapan kalinya mendapat WTP. Dukungan DPRD yang sungguh-sungguh mengikuti ketentuan juga sungguh luar biasa.

“Meski WTP, bukan berarti tanpa pengecualian. Kita harus kembali melakukan cara terbaik. Prestasi harus dinaikkan. Sebelum 60 hari, kita upayakan segera membuat rekomendasi paska diterimanya LHP atas LKPD ini,” kata Ganjar.

Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono menyatakan, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih bermasalah, meski hal itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK.

“Sistem SPI belum terintegrasi dengan sebagian aplikasi pendukung dan belum lengkap secara system. Aset peralihan personel, peralatan, pembiataan dan dokumen (P3D) Dinas Pendidikan belum dikelola tertib,” ujarnya kepada SuaraBaru.id.

Ganjar menambahkan, masih ada PR terkait WTP seperti yang disampaikan Agus Joko Pramono. Sehingga, terkait aset sekolah dan BOS, harusnya  terintegrasi dengan semua. Di luar itu, Ganjar akan segera membahas dan mengerjakan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

“Apa kesulitannya kita bicarakan, tapi jangan ngapusi, kalau bisa jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa jangan bilang bisa. Selanjutnya kita akan naik kelas yakni penilaian sesuai kinerja. Di dapur kita ini juga ramai, tunjuk-tunjukan, saling memonitoring,” tandasnya.