SEMARANG – Dampak aksi 22 Mei di Jakarta tidak hanya dirasakan secara fisik bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Namun juga pengguna media sosial di seluruh Indonesia karena pembatasan akses media sosial.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, bukan tanpa alasan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI membatasi penggunaan akses media sosial.
Pembatasan itu untuk mengurangi penyebaran berita hoaks dan memutus komunikasi para pembuat onar, yang biasanya dilakukan melalui media sosial maupun instant messaging seperti Whatsapp.
Ganjar sebagai pemimpin daerah yang aktif menggunakan media sosial pun turut merasakan dampak pembatasan akses media sosial. Namun ia menyiasati hal itu dengan beralih ke media mainstream, yaitu menulis.
“Ya pakai tulisan. Pakai tulisan kan masih bisa. Ya biasanya gambar, video ditunggu ya sekarang pakai itu (tulisan),” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat (24/5).
Kejadian tersebut, menurut Ganjar, setidaknya menjadi refleksi bagi masyarakat untuk menjaga kondusivitas dengan tidak meyampaikan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoaks. Mereka dituntut untuk selalu menyaring informasi yang didapatkan, sebelum menyebarluaskan.
“Maka kalau tidak mau terganggung jangan menggunakan kata-kata yang tidak benar, jangan ngehoaks, jangan membuat ujaran kebencian, jangan membuat meme yang menyakiti hati, atau kemudian men-dubbing suara,” katanya kepada SuaraBaru.Id.
Ia meminta masyarakat agar memaklumi kebijakan yang dilakukan Kemenkominfo saat ini. Kalau tidak menginginkan hal semacam itu terjadi lagi, ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Sehingga orang lain tidak merasakan kerugian atas kesalahan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
