blank
Rektor IAINU Kebumen Dr H Imam Satibi MPdI. (Foto:Suarabaru.id/Ist)

KEBUMEN – Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen Dr H Imam Satibi MPdI menegaskan, apa yang ia lakukan dengan membuat surat terbuka kepada Bupati Kebumen terkait Islamic Center tidak lain untuk memperjelas pengelolaan beserta aset lembaga tersebut agar sesuai dengan peruntukannya.

Hal itu diungkapkan Imam Satibi di Kampus IAINU Kebumen Jalan Tentara Pelajar, Kamis (1/9). Ia perlu menyampaikan hal itu karena lembaganya kebetulan bersebelahan dengan Islamic Center. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya pernah memanfaatkan sebagian lahan di samping kampus untuk jalan masuk dan parkir mahasiswa dan dikenakan sewa oleh Pemkab.

Namun, lanjut Imam, terkesan Pemkab Kebumen tidak adil dalam memberlakukan pemanfaatan tanah Islamic Center. Sebab belakangan di kompleks Islamic Center dan Masjid Al Amin juga berdiri sebuah lembaga pendidikan, yaitu SDIT Al Madina. Di tanah lapang tersebut kini juga berdiri gedung Sanggar Pramuka Kwarcab Kebumen. Beberapa waktu lalu ada anak panah menyasar ke halaman IAINU Kebumen, karena setiap sore tanah lapang di dekat Sanggar Pramuka itu dipakai untuk latihan memanah.

Menanggapi polemik itu Pemkab Kebumen melalui Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen Dwi Yunaningsih menyatakan, pihaknya mengaku kesulitan melacak dokumen pengelolaan Islamic Center pada masa lalu. Hal itu juga sebagai respons atas surat terbuka Rektor IAINU Kebumen beberapa hari belakangan ini.

Menurut Imam, apa yang ia ungkapkan dalam surat terbuka tersebut sebaga refleksi sekaligus masukan untuk perbaikan pengelolaan Islamic Center ke depan. Sebab ada kesan selama ini Pemkab tebang pilih dalam memberlakukan aset tersebut. Hal itu juga bertujuan agar sesuai dengan peruntukannya, yakni sesuai amanah  wakaf dari Yayasan Muslim Pancasila.

Hadirkan Mantan Bupati

Dia mengingatkan, ketidakjelasan dan kesemrawutan pengelolaan aset Islamic Center, terlebih setelah dibangun Gedung Pramuka oleh Bupati sebelumnya, dikhawatirkan banyak pihak, baik para ulama dan tokoh masyarakat, akan bisa menggerus nilai-nilai dan kefungsian sejarah didirikannya Islamic Center. Apalagi selama ini terkesan ada kebijakan diskriminatif dari Pemkab perihal retribusi atau pajak pemanfaatan lahan Islamic Center.

Imam mengakui, IAINU Kebumen pernah punya pengalaman memanfaatkan sebagian lahan Islamic Center. Kampus itu patuh mengikuti aturan Pemkab di mana harus membayar kontrak tanah untuk akses jalan ke kampus dan parkir  mahasiswa yang lokasinya berhimpitan. Di sisi lain Pemkab seolah membiarkan terhadap akses jalan masuk ke SDIT AI Madina.  Bahkan malah dibuat  jalan khusus dengan pintu gerbang di tembok pagar Islamic Center dan itu tanpa pajak.

“Saya menduga karena banyak anak pejabat dan ASN Pemkab sejak dulu sekolah di situ sehinggga ada pelayanan istimewa. Takmir Masjid Islamic Center yang mengangkat masalah itu pun juga tak berdaya. Kami juga mengeluhkan pemanfaatan lapangan di Islamic Center untuk latihan memanah.  Kalau anak busur panah yang sampai kampus kemarin itu mengenai mahasiswa atau dosen kan berbahaya,”ujar dia.

Imam menyatakan, melalui surat terbuka di media sosial diharapkan  masalah tersebut bisa diurai dan diketahui semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan lahan Islamic Center. Dengan demikian akan ada diskusi dan solusi terbaik. Pihaknya mendorong Bupati Kebumen dan Wakil Bupati bisa mengambil kebijakan tata kelola Islamic Center agar sesusai dengan peruntukannya.

Rektor IAINU Kebumen itu sekaligus menepis pernyataan Sekretaris Satpol PP Kebumen Dr Suratno sekaligus meminta agar tidak gegabah menyimpulkan persoalan alih pengelolaan dari yayasan ke Pemkab. Kalau memang wakaf, tentu pengelolaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur wakaf.

Bahkan Imam siap menghadirkan Bupati Kebumen  H Amin Soedibyo yang mendirikan Islamic Center. Termasuk mengundang para tokoh pelaku sejarah dan saksi pendirian Islamic Center serta akademisi untuk membantu pelurusan sejarah Islamic Center.”Kami tentu akan berkoordinasi dengan  pemkab dan yang terkait.  Prinsipnya kami sangat respek dengan Pemkab yang telah merespons masukan pengelolaan Islamic Center,”tandas dia.

Suarabaru.id/Komper Wardopo