”Jika kita melupakan eksistensi kearifan lokal, maka ada proses peradaban yang terputus. Sehingga generasi penerus saat ini akan terputus secara historis, dengan generasi sebelumnya,” kata Lestari, saat berkunjung ke Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (31/10/2023).

Pada kesempatan itu, Lestari bertatap muka dengan para pemerhati budaya dan komunitas masyarakat, dalam rangka menyerap aspirasi yang berkembang di Sulbar.

BACA JUGA: Seruan Damai dari Solo Digaungkan untuk Pilpres 2024

Hadir pula pada pertemuan itu, Safaruddin Sanusi (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar), Hj Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Sulbar), dan Hj Sitti Sutinah Suhardi (Bupati Mamuju).

Menurut Lestari, yang tidak bisa dilepaskan adalah, bagaimana perempuan berperan penting dalam mempertahankan sebuah tatanan kebudayaan.

Meski perempuan dianggap “konco wingking“, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, sejatinya memiliki peran sebagai tiang utama dalam keluarga. Jika tiang utama goyah, maka goyah juga keluarga itu.

BACA JUGA: Lantik 16 Pejabat Baru, Kajati Jateng Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu

Sebaliknya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, jika tiang utama kuat, maka keluarga kuat. Komunitas di lingkungan keluarga itu menjadi kuat, sehingga di wilayah yang lebih luas lagi negara dan bangsa bisa menjadi kuat.

Mengedepankan eksistensi perempuan dan melestarikan kearifan lokal, ujar Rerie, merupakan langkah penting dalam proses pembangunan.

Salah satu contoh peran kearifan lokal adalah, ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, di mana ada satu pulau kecil bernama Simeleu, yang dikhawatirkan populasinya akan musnah karena tsunami, ternyata tidak terjadi.

BACA JUGA: Ketua DPD Partai Gerindra Jateng : “Kita Optimisis Prabowo-Gibran Menang Pilpres Satu Putaran!”

Kondisi korban tsunami di Pulau Simeleu tidak separah yang diperkirakan, karena masyarakat Simeleu masih menjalankan petuah kuno ‘Jika kamu melihat air laut tiba-tiba surut, maka segeralah lari ke atas bukit.’

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, juga mendengar keluhan masyarakat adat Desa Kalumpang yang terancam akibat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), di kawasan mereka.

Padahal, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, di kawasan Desa Kalumpang dan sekitarnya, banyak terdapat situs-situs bersejarah, peninggalan arkeologi yang harus dilestarikan, dan menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa.

BACA JUGA: Pesta Miras dan Bawa Senjata Tajam, Karyawan Restoran Diamankan Polisi

Belum lagi, tambah dia, potensi budaya dan tradisi yang khas di kawasan itu, seperti Tenun Sekomandi, yang merupakan tenun ikat khas Kalumpang. Bahkan di kawasan itu juga bermukim suku Bunggu, yang masih menjalankan tradisi dan kepercayaan animisme, sebagai salah satu kekayaan budaya yang ada.

Di sektor ekonomi, Rerie juga menerima masukan, agar Ikan Penja, ikan endemik di Desa Kalumpang, untuk dikemas di dalam kaleng. Ikan Penja di Desa Kalumpang biasanya dipanen setiap terang bulan, yang selama ini dibeli oleh pengusaha Gorontalo, untuk diekspor ke Cina.

Pada kesempatan itu, Rerie juga berpesan, agar generasi muda menjadi generasi pembelajar agar mampu membangun jejaring, terhubung dengan dunia dan meningkatkan keterampilan dalam menghadapi sejumlah tantangan di masa depan.

Rerie sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mengedepankan pertimbangan pelestarian budaya, eksistensi perempuan dan kearifan lokal, dalam setiap proses pembangunan.

Riyan

The post Pentingnya Kedepankan Eksistensi Perempuan dan Pelestarian Kearifan Lokal appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya pelestarian harus bisa sejalan dengan langkah pengembangan pariwisata di kawasan sekitar Candi Borobudur,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat beraudiensi dengan para pelaku pariwisata dan kepala desa di kawasan sekitar Candi Borobudur, di Balkondes Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (24/6/2023).

Para pelaku usaha dan kepala desa yang tergabung dalam Masyarakat Saujana Borobudur itu, menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi akibat kebijakan pembatasan wisatawan yang berkunjung ke Borobudur.

BACA JUGA: Siapkan SDM Pengelola TIK Melalui GCIO

Para pelaku usaha yang tersebar di 20 desa sekitar Borobudur itu, merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembatasan pengunjung ini. Sehingga, pembuat kebijakan terkesan abai, terhadap dampak dari keputusan yang dibuatnya.

Karena itu, para pengusaha di sekitar Borobudur meminta para pemangku kebijakan, merevisi sejumlah peraturan pembatasan kunjungan itu, dengan proses yang lebih transparan.

Dalam audiensi itu terungkap pula, masalah tumpang tindihnya pengelolaan Borobudur, yang melibatkan banyak instansi, kementerian dan lembaga.

BACA JUGA: FSRD ISI Surakarta Menggelar FGD Peningkatan Kualitas Kurikulum

Contohnya, pariwisata di bawah Kemenparekraf, sedangkan terkait peninggalan budaya berada di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek, dan penelitian di bawah wewenang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam audiensi itu juga terkuak, Badan Otorita Borobudur yang salah satu fungsinya menyinkronkan sejumlah kebijakan terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Borobudur, tidak berkedudukan di Magelang, melainkan berkantor di Yogyakarta dan Purworejo.

Menyikapi aspirasi para pelaku usaha di kawasan Borobudur itu, Rerie sapaan akrab Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu berpendapat, terjadinya dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar Borobudur, karena adanya kebijakan yang kurang tepat.

BACA JUGA: Lima Pemabuk Diamankan Polresta Surakarta dari TPU Bonoloyo, Konsumsi Obat Terlarang dan Tembakau Gorila

”Sehingga upaya pelestarian Candi Borobudur tidak mampu sejalan dengan semangat pengembangan pariwisata,” papar dia.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berjanji, akan menyerap berbagai aspirasi itu, dan akan disampaikan ke instansi terkait, melalui saluran legislasi yang tepat.

Pada kesempatan itu, hadir M Haerul Amri (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem), yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek, Sugeng Suprawoto (Ketua Komisi VII DPR RI) yang bermitra dengan BRIN. Kedua Wakil Rakyat itu berjanji, akan membawa permasalahan itu ke mitra kerja mereka, untuk mengupayakan solusi.

BACA JUGA: 275 Lulusan Cumlaude, Rektor UNS Mewisuda 761 Sarjana Baru

Pada kesempatan itu, arkeolog yang juga pemerhati masalah kebudayaan, Punto A Sidarto berpendapat, dalam upaya pelestarian suatu peninggalan budaya seperti Candi Borobudur, seharusnya juga memberi manfaat pada masyarakat sekitarnya.

Punto sepakat dengan pendapat para pelaku usaha di kawasan Borobudur, bahwa dalam pengembangan Borobudur, seharusnya posisi masyarakat sekitarnya sebagai shareholder bukan sekadar stakeholder. Sehingga juga diberi peran dalam proses perubahan kebijakan.

Pada kesempatan itu, Punto juga berpesan, agar masyarakat Borobudur harus memiliki sifat telaten, dalam menyikapi sejumlah perubahan. ”Seperti telatennya nenek moyang saat membangun Candi Borobudur,” tukas dia.

Riyan

The post Pengembangan Wisata Borobudur Harus Sejalan dengan Upaya Pelestariannya appeared first on SuaraBaru.id.

Berbagai ancaman terhadap lingkungan, produktivitas pangan, kesehatan hingga ekonomi akibat kenaikan suhu bumi, harus menjadi perhatian bersama.

”Dampak kenaikan suhu bumi bekangan ini harus menjadi kepedulian bersama, dan mengingat imbasnya, yang akan berpotensi menghantam sejumlah sektor dalam pembangunan Nasional,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/6/2023).

BACA JUGA: Kasus Pelayanan Kesehatan yang Viral Jangan Terjadi di Jepara

Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia mengingatkan, para pemangku kepentingan di Indonesia untuk segera bersiap menghadapi suhu bumi yang melampaui batas 1,5 derajat Celcius, akibat perubahan iklim.

Dampak perubahan itu akan meningkatkan bencana hidrometeorologis, menurunkan produktivitas pangan, meningkatkan penyakit menular, mengganggu kesehatan mental, serta kerusakan infrastruktur ekonomi karena banjir dan longsor.

Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, mendorong agar para pemangku kebijakan benar-benar mempersiapkan langkah-langkah adaptasi yang diperlukan, untuk menyikapi potensi ancaman itu.

BACA JUGA: TPPS Kendal Raker Strakom Penurunan Stunting

Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, ancaman terhadap lingkungan, produktivitas pangan dan infrastruktur, harus dihadapi dengan perencanaan yang matang, jangan sampai mengganggu secara signifikan proses pembangunan yang sedang berjalan.

Ancaman terganggunya produktivitas pangan, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpotensi mengganggu upaya peningkatan kualitas kesehatan hingga perekonomian bangsa ini.

Karena itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, para pemangku kebijakan dan masyarakat, sedini mungkin harus mampu bersiap untuk meningkatkan upaya adaptasi menyikapi dampak perubahan iklim yang akan terjadi.

”Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, harus mampu bergerak bersama, untuk mewujudkan berbagai upaya, agar setiap anak bangsa mampu menjawab sejumlah tantangan, yang dipicu perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Riyan

The post Perubahan Iklim Ancam Pangan, Kesehatan dan Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

”Wujudkan kenormalan baru pascapandemi, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang disarankan, untuk menjaga daya tahan tubuh dalam aktivitas keseharian,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/6/2023).

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan protokol kesehatan terbaru, dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat itu ditandatangani Kepala BNPB, yang juga Kasatgas Covid-19, Suharyanto, pada 9 Juni 2023.

BACA JUGA: Cercah Rasa di Ujung Panggung Para Legenda

Dalam SE itu antara lain menyebutkan, pada kondisi sehat masyarakat diperbolehkan mencopot masker. Namun pada kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang sedang merasa kurang sehat, tetap diwajibkan menggunakan masker ketika berada di tempat umum.

Selain itu, tambah Lestari, yang juga Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, dalam SE ini juga menyarankan masyarakat tetap melakukan vaksinasi covid-19, sampai dengan booster kedua.

Masyarakat juga dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air mengalir, untuk mencuci tangan, agar terhindar dari virus.

BACA JUGA: Ula Leather UMKM Binaan Semen Gresik Mendapat Apresiasi Menteri BUMN Erick Thohir

”Protokol kesehatan dinilai penting, mengingat virus korona yang menyebar terus beradaptasi hingga membentuk varian-varian baru, yang mudah menular dan berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh,” terang dia.

Catatan Satgas Covid-19 per Jumat (9/6/2023), kasus covid-19 di Indonesia bertambah 191 kasus baru dengan 10.597 kasus aktif, kasus sembuh bertambah 376 dan pasien meninggal tercatat sebanyak lima jiwa.

Selain itu, muncul ancaman gejala long covid-19, seperti rasa lelah berlebihan, gangguan napas, nyeri sendi, dan nyeri dada, yang diderita para penyintas covid-19.

BACA JUGA: Setyo Budi Open I Berhadiah Total Rp 50 Juta Digelar 16 Oktober

Rerie sapaan akrab Lestari berpendapat, dengan protokol kesehatan yang lebih bersifat imbauan itu, seharusnya para pemangku kebijakan lebih mengedepankan upaya untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat, terkait pentingnya protokol kesehatan diterapkan sebagai sebuah kenormalan baru dalam keseharian.

Sosialisasi masif, tambah Rerie yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting dilakukan, agar masyarakat paham kondisi pascapandemi harus dijalani dengan kenormalan baru, termasuk menjalani sejumlah protokol kesehatan.

Sosialisasi itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus segera dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas, lingkungan pendidikan sampai ke masyarakat luas.

BACA JUGA: Gamelan Iringi Sat Kamling Balingasal Lomba Tingkat Polda Jateng

”Sehingga tujuan menerapkan protokol kesehatan sebagai bagian upaya melindungi setiap warga negara dari ancaman penyakit, bisa direalisasikan dengan baik,” tukas dia.

Selain itu, tegas Rerie, kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang bersifat preventif juga harus dipastikan, agar proses deteksi dini kesehatan dasar masyarakat, dapat diterapkan di fasilitas-fasilitas kesehatan, hingga tingkat kecamatan.

Menurut Rerie, kolaborasi yang kuat dari semua pihak, para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat, sangat diperlukan dalam membangun daya tahan bangsa untuk merealisasikan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, dan berdaya saing di masa depan.

Riyan

The post Protokol Kesehatan sebagai Kenormalan Baru dalam Keseharian appeared first on SuaraBaru.id.

”Dampak perubahan iklim global di Tanah Air, harus menjadi kepedulian semua pihak. Ancaman rob di kawasan-kawasan pesisir, harus segera diantisipasi dengan langkah nyata yang didukung semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/11/2022).

Dalam sebuah diskusi virtual yang dilakukan pada Kamis (3/11/2022), pakar dari Zurich Flood Resilience Alliance Mercy Corps Indonesia, Arif Ganda Purnama, mengungkapkan, perlu intervensi sejumlah sektor.

BACA JUGA: Gubernur Ganjar Pranowo Ikut Gowes Tour de Borobudur 104 Kilometer

Hal ini untuk menghadapi ancaman banjir pasang atau rob yang semakin besar, sebagai dampak adanya perubahan iklim. Termasuk adaptasi kawasan yang terkait tata ruang dan infrastruktur.

”Ancaman terjadinya rob di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa semakin besar, dengan terdeteksinya penurunan permukaan tanah yang terjadi terus menerus, setiap tahun. Kondisi penurunan permukaan tanah terparah terjadi di Pantai Utara Jawa di wilayah Jawa Tengah,” ungkapnya.

Menurut Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, masukan dari sejumlah pihak, harus mendorong kewaspadaan para pemangku kepentingan, dalam menghadapi dampak perubahan iklim global di daerah masing-masing.

BACA JUGA: Raih Penghargaan Nirwasita, Ganjar Dinilai Berhasil Atasi Problem Lingkungan Hidup Melalui Program Berkelanjutan ‘Telung Ng’ dan Gerakan Peduli Sungai

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, sejumlah alternatif langkah antisipasi harus segera dijajaki, untuk dipertimbangkan dalam mengatasi potensi ancaman yang akan terjadi.

Dia yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jateng itu berharap, para pemangku kepentingan di daerah, harus segera mempersiapkan warga yang berpotensi terdampak, agar mampu beradaptasi lewat pemahaman berbagai langkah mitigasi.

Di sisi lain, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, mendorong pemerintah pusat dan daerah, untuk berkolaborasi dengan baik, dalam mempersiapkan infrastruktur guna pengendalian rob di pesisir Pantai Utara Jawa.

Dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi hingga awal 2023, tegas Rerie, harus menjadi kepedulian semua pihak, untuk menekan ancaman kerusakan yang berpotensi terjadi di sejumlah sektor.

Riyan

The post Dampak Perubahan Iklim Secara Ekstrem Harus Diantisipasi Bersama appeared first on SuaraBaru.id.