Menurut dia, penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya urusan kelengkapan administrasi saja, melainkan juga identitas Nasional yang harus dijaga bersama. Laily juga menyoroti capaian internasional bahasa Indonesia, yang kini digunakan dalam sidang UNESCO, dan diajarkan di lebih dari 50 negara.

”Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud sinergi untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia di ruang publik,” ujar Laily, saat membuka acara pemberian Penghargaan Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik 2025, di Aula Cipto Mangunkusumo, Rabu (19/11/2025).

BACA JUGA: Paduan Suara Mahasiswa USM Raih Medali Emas dan Perak di 7Th Karangturi International Choir Competition 2025

Penghargaan itu juga menjadi momentum apresiasi bagi lembaga pemerintah, pendidikan, dan swasta, yang secara konsisten mengutamakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, ataupun ruang publik. Pada tahun ini, 60 lembaga dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah turut berperan serta.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Sastra, Ika Inayati MLi menyampaikan, pelaksanaan Program Pengutamaan Bahasa Negara itu digarap berkelanjutan hingga 2029 mendatang.

Program ini didasarkan pada regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, hingga Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025.

BACA JUGA: Festival Seneng Minton, Jadi Sarana Edukatif Anak Usia Dini Sukai Bulu Tangkis

”Pada 2025, peserta terdiri dari 22 lembaga pemerintah, 28 lembaga pendidikan, dan 10 lembaga swasta. Jika lembaga tidak melaksanakan pengutamaan bahasa negara, berarti melanggar aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pada sesi evaluasi, tim penilai memaparkan hasil peninjauan terhadap dokumen resmi dan ruang publik lembaga peserta. Salah satu tim penilai, Arvynda Permatasari SPd menyatakan, kualitas dokumen resmi tidak hanya dinilai dari ketepatan ejaan, tetapi juga kesungguhan lembaga dalam menindaklanjuti revisi.

Penilaian akhir ditetapkan berdasarkan tiga aspek, objek ruang publik (40%), dokumen resmi lembaga (40%), dan sikap bahasa (20%). ”Banyak lembaga menunjukkan komitmen tinggi dengan aktif berkonsultasi, serta memperbaiki papan nama serta informasi layanan,” imbuh dia.

BACA JUGA: UMP dan UMSP Jateng 2026 Ditetapkan 8 Desember

Berdasarkan hasil penilaian, Bappeda Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai penerima penghargaan kategori lembaga pemerintah, disusul Sekretariat Daerah Boyolali dan Bapperlitbang Kabupaten Banyumas, sebagai nomine.

Untuk kategori pendidikan, SMP Negeri 1 Padamara, Purbalingga, sebagai penerima penghargaan, diikuti SMP 3 Bahasa Putera Harapan dan SMPN 1 Jati, sebagai nomine.

Untuk kategori swasta, RS PKU Muhammadiyah Pamotan, Rembang, menjadi penerima penghargaan, diikuti RSU Islam Boyolali dan RS Kusuma Ungaran sebagai nomine. Penerima penghargaan menerima uang pembinaan sebesar Rp 5.000.000, dan nomine memperoleh Rp 2.500.000.

Riyan

The post Lembaga Tak Utamakan Bahasa Negara Dipastikan Langgar Aturan appeared first on SuaraBaru.id.

Aksi bersejarah terjadi, saat bahasa Indonesia secara resmi pertama kali digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Hal itu seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, saat memberikan Pernyataan Nasional, pada Sidang Umum UNESCO ke-43, di Kota Samarkand, Uzbekistan, Selasa (4/11/2025).

BACA JUGA: Mahasiswa Universitas Semarang Pamerkan 10 Inovasi Antihoaks

Mengawali pernyataannya, Menteri Mu’ti memulai dengan sebuah pantun yang merupakan sebuah budaya Takbenda, yang telah diakui pada Sidang Umum UNESCO pada 17 Desember 2020 silam.

”Bunga selasih mekar di taman, petik setangkai buat ramuan. Terima kasih saya ucapkan, atas kesempatan menyampaikan pernyataan,” ucap Mendikdasmen.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari UNESCO dan semua negara anggota, yang telah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10, pada Sidang Umum UNESCO, 20 November 2023 lalu.

BACA JUGA: LPTQ Kota Semarang Laksanakan Pelatihan Dewan Hakim

Disampaikan juga, bahasa Indonesia telah lama berfungsi sebagai jembatan kesatuan di seluruh archipelago Indonesia, yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, 700 bahasa lokal, dan 1.300 etnik.

”Pada hari ini, bahasa Indonesia kembali mengukuhkan eksistensinya di dunia internasional, sebagai jembatan pengetahuan antarnegara,” imbuh Mu’ti.

Di akhir pidatonya, Mendikdasmen menutupnya dengan sebuah pantun. ”Dari Jakarta ke Samarkand, kota bersejarah nan menawan. Jika manusia bergandeng tangan, dunia indah penuh kedamaian,” tandasnya.

Riyan

The post Mendikdasmen Gunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kerja di Sidang Umum UNESCO appeared first on SuaraBaru.id.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sendiri merupakan bagian dari badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan.

Pernyataan Prof Abdul Mu’ti itu seperti yang disampaikannya, usai menjadi pembicara tamu pada acara diskusi dengan tema ‘Ruang Bahasa dan Cerita Bersama Menteri’, yang digelar di Gedung Balairung, Balai Bahasa Jawa Tengah, Jalan Diponegoro 250, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Kamis (30/10/2025).

BACA JUGA: Mahasiswa Pariwisata USM Gali Potensi Wisata di Kawasan Pecinan Semarang

Disebutkan juga, dalam waktu dekat dia akan ke Uzbekistan, guna menghadiri forum assembly UNESCO. ”Saya akan berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi awal yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di rapat-rapat UNESCO,” tegasnya.

Menurut Abdul Mu’ti, bahasa Indonesia yang semakin populer, akan punya pengaruh besar terhadap promosi produk-produk Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Karena itu, pihaknya mendorong generasi muda, agar semakin bangga dan mahir dalam menggunakan Bahasa Indonesia. ”Kita bisa memajukan bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Sekaligus menanamkan kecintaan pada bahasa Indonesia, sejak di pendidikan dasar dan menengah,” tegasnya.

BACA JUGA: Kasus Begal Karangbener Kudus Terkuak, Korban Akui Beri Keterangan Palsu

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen RI, Imam Budi Utomo menyatakan, kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan literasi Nasional, dan penguatan karakter melalui bahasa.

”Kegiatan ini sebagai forum dialog santai tetapi bermakna. Tempat siswa, guru, dan pegiat literasi, berbagi pengalaman, karya, serta pandangan, mengenai pentingnya bahasa dan sastra Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Acara ini diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris, kepala sekolah, komunitas literasi, komunitas sastra, media massa, dan siswa.

Riyan

The post Mendikdasmen Abdul Mu’ti Akan Pidato Menggunakan Bahasa Indonesia di Rapat UNESCO appeared first on SuaraBaru.id.

Dan untuk memperingati momen itu, sejumlah ratusan keris akan dipamerkan dalam Festival Keris Nusantara 2025, di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat-Minggu (10-12/10/2025) mendatang.

Disampaikan juga, ajang ini diselenggarakan oleh Masyarakat Pusaka Nusantara, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Festival akan menampilkan 100 koleksi keris dari berbagai daerah, yang telah melalui proses kurasi.

BACA JUGA: Kebakaran Pasar Kota Wonogiri, Ditetapkan Sebagai Status Darurat

”Ajang ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga tuntunan. Harapan kami, pameran ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Daryono, yang ditemui sejumlah awak media usai Konferensi Pers yang dilakukan di Ruang Rapat Diskominfo Jateng, Senin (6/10/2025).

Selain pameran, festival juga menghadirkan demonstrasi pembuatan keris, warangka, mranggi kemasan, dan kendogo. Ada pula pementasan wayang kulit serta bursa keris, yang menegaskan nilai ekonomis tinggi dari senjata tradisional ini.

”Yang lebih penting dari kurasi nanti, bagaimana masyarakat memahami besarnya nilai filosofi dalam keris. Bagi masyarakat Jawa, keris bukan sekadar senjata, melainkan juga ageman dan bagian dari spiritualitas,” imbuhnya.

Sementara itu, Subkoordinator Kesenian Bidang Kebudayaan Disdikbud Jateng, Budi Santosa menambahkan, ajang ini menjadi sarana transfer pengetahuan bagi pelajar, agar keahlian dan pengetahuan tentang metalurgi, dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Riyan

The post Festival Keris Nusantara 2025, Tak Hanya Tontonan Namun Juga Tuntunan appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Fearless Creative Community ini terdiri dari Maria Debora dan Joyce Nethanya Andias, keduanya mahasiswa Fakultas Psikologi, Joshua Ksatria Puguh Putra dan Fendy Octavianto, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), serta Warren Milton Lacocca, mahasiswa Magister Studi Pembangunan Fakultas Interdisiplin (FId).

Global Youth Grant Scheme merupakan program yang dirancang oleh UNESCO dan Seventeen untuk menyediakan pendanaan, pengembangan kapasitas, dan pendampingan yang bertujuan untuk mendukung anak muda dalam melaksanakan berbagai proyek demi masa depan yang lebih baik. Kompetisi ini adalah kompetisi pengajuan ide atau proposal kegiatan yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) selaras dengan UNESCO.

Proposal creativity mengenai mental health berjudul “Fearless Creative Community” membawa tim Fearless Creative Community mendapatkan pendanaan serta pendampingan langsung dari UNESCO untuk merealisasikan ide proposalnya. Selanjutnya akan dilakukan workshop dan presentasi di Paris pada November tahun 2025 mendatang.

Membentuk Komunitas

Sementara itu Maria Debora menjelaskan latar belakang dan ide pokok dalam proposal yang dilombakan di tingkat internasional ini. Menurutnya, bidang seni dan kreatif di Indonesia masih dipandang sebelah mata, tidak semua orang berani menunjukkan kemampuannya. Oleh karena itu tim ini membentuk sebuah komunitas yang aman dan mendukung anak-anak muda khususnya di bidang kreatif.

“Dengan background keilmuan yang berbeda-beda, tim lintas fakultas ini memiliki kemampuan di bidang kreatif dan didukung anggota dari Fakultas Psikologi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tidak menjatuhkan,” jelas Debora yang juga pernah mengikuti program East Asia Student Encounter (EASE) 2023 UKSW ini.

Mahasiswa asal Aceh ini juga mengatakan bahwa timnya akan mulai membentuk komunitas ini di Kota Salatiga. Selain itu, akan diadakan juga kegiatan seperti leadership camp, workshop secara nasional, dan di dalam proposal yang diajukan mengagendakan volunteering untuk daerah yang membutuhkan.

“Persiapan kurang dari 1 bulan mulai dari mempersiapkan ide hingga penyusunan proposal. Kita biasanya dalam seminggu minimal dua kali pertemuan untuk membahas proses pengajuan proposalnya,” jelas Joshua Ksatria Puguh Putra saat disinggung mengenai persiapan yang mereka lakukan.

Joyce Nethanya Andias dengan penuh semangat mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang telah diraih. “Saya sangat senang, tak disangka kami bisa lolos dan meraih prestasi tingkat internasional ini,” ucapnya.

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Fendy Octavianto dan Warren Milton Lacocca. Prestasi membanggakan ini merupakan komitmen UKSW dalam mewujudkan SDGs ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera, ke-4 pendidikan berkualitas, dan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

Capaian prestasi membanggakan ini diapresiasi positif oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan (DEM) Giner Maslebu, S.Pd., S.Si., M.Si. “Kita bersyukur bahwa menjelang akhir tahun para mahasiswa yang bertalenta unggul di UKSW terus memberikan kontribusi prestasi nasional dan internasional,” tuturnya.

The post Tim Fearless Creative Community UKSW Lolos 100 Terbaik Dunia di UNESCO X Seventeen Global Youth Grant appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Penyelenggara Festival Keris 2024, Daryono mengatakan, ajang itu sekaligus untuk memperingati 19 tahun keris berpredikat sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. Dia mengatakan, ajang itu akan memamerkan 100 keris dari berbagai periode seperti dari Tuban, Mataram, hingga periode Kamardikan.

”Pameran ini bertujuan untuk memberi edukasi, promosi, sekaligus event untuk menarik pariwisata. Pameran ini juga memberikan nilai secara ekonomis, melalui adanya bursa jual beli,” tutur Daryono, Rabu (18/12/2024).

BACA JUGA: SCU Terima Empat Penghargaan Anugerah LLDikti Wilayah VI 2024

Ditambahkannya, Festival Keris 2024 tidak hanya menampilkan koleksi dari para kolektor. Keris yang dipamerkan juga berasal dari para guru, yang mengajar di berbagai sekolahan.

”Ini memberikan harapan, para ASN sebagai pejabat menjadi bersemangat untuk meneladani warisan pusaka keris. Ini juga bisa sekaligus sebagai edukasi,” imbuh Daryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Boworoso Tosan Aji Surakarta atau Brotosura.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdik Jateng, Eris Yunianto, mengapresiasi ajang ini. Menurutnya, Festival Keris 2024 diharapkan mampu memberi edukasi kepada generasi muda, untuk menepis stigma negatif keris.

BACA JUGA: SCU Terima Empat Penghargaan Anugerah LLDikti Wilayah VI 2024

Eris menyatakan, pameran itu sejalan dengan upaya pelestarian, setelah UNESCO memberi predikat Intangible Heritage, pada keris. Menurutnya, keris tidak hanya sebuah benda, namun di dalamnya mengajarkan banyak keterampilan, yang dimiliki secara turun temurun oleh para leluhur.

Mulai dari teknik tempa, pembuatan sarung atau warangka, hingga filosofi di balik penamaan bilah keris. ”Keris bukan sesuatu yang menakutkan. Edukasi ini diharapkan bisa memberikan pencerahan, bahwa keris itu sebagai sebuah seni, dan memilliki nilai atau value,” tukas dia.

Riyan

The post Upaya Menepis Stigma Negatif pada Keris appeared first on SuaraBaru.id.

“Pengusulan kain kebaya warisan budaya dunia tersebut  melalui mekanisme nominasi bersama. Mekanisme tersebut dikembangkan oleh Unesco pada tahun 2008lalu,  sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan tujuan Konvensi Unesco 2003 . Direncanakan pada Desember mendatang kebaya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia,”kata Direktur  Pengembangan  dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan  Kebudayaan Riset dan Teknologi, Irini Dewi Wanti saat peringatan Hari Kebaya Nasional di Marga Utama Candi Borobudur, Rabu ( 24/7/2024) sore.

Irini mengatakan, pengusulan kebaya sebagai warisan budaya dunia tersebut, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati keragaman budaya. Serta memberikan pengakuan yang semestinya terhadap praktik dan ekspresi komunitas di seluruh dunia dalam upaya pelindungan warisan budaya.

Menurutnya, saat kini yang dikejar bukan sertifikatnya. Tetapi, setelah kebaya tersebut ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan beberapa negara lainnya, semuanya  berkwajiban memeliharanya.

Ia menambahkna,  negara-negara  termasuk Indonesia yang memiliki warisan budaya tersebut harus menjami keberlanjutan dari warisan budaya itu. Dengan peringatan Hari Kebaya Nasional ini, merupakan salah satu upaya untuk memotivasi  melestarikan kebaya.

Ia menjelaskan, peringatan Hari Kebaya Nasional Candi Borobudur tersebut karena, di relief yang ada di Candi Borobudur  juga membuktikan perempuan Indonesia telah mempunyai busana tradisional. Salah satunya kain kebaya.hal itu juga terlihar dari salah satu relief yang ada di Candi Borobudur.

Sementara itu, Ketua Kebaya Foundation Magelang Raya, Maria Yosephine Hariati mengatakan, peringatan satu tahun ditetapkannya 24 Juli sebagai  Hari Kebaya Nasional tersebut menjadi wadah bagi para perempuan penyuka kebaya. Selain itu juga sebagai ajang kampanye agar lebih disenangi para perempuan Indonesia.

“Untuk mengampanyekan kain kebaya ke masyarakat, salah satu program kerja dari pengurus Kebaya Foundation Magelang, yakni melakukan kegiatan setiap hari Selasa berkebaya. Yakni, para anggota Kebaya Foundation Magelang Raya selain wajib mengenakan pakaian kebaya, juga harus melakukan berbagai  kegiatan,”kata Yossie.

Ia menambahkan, pada peringatan Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur, seluruh peserta  memberikan donasi berupa kain kebaya bagi para perempuan pedagang di Candi Borobudur. W. Cahyono

The post Kemendikbudristek Usulkan ke Unesco, Kebaya Sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda appeared first on SuaraBaru.id.

”Tema Hari Guru tahun ini, ‘Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar’, harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global, dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema ‘Problematika Guru Dalam Pendidikan Berkualitas Dan Inklusif’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/11/2023).

Diskusi yang dimoderatori Dr Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof Dr Nunuk Suryani MPd (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek RI), Dr Sumardiansyah Perdana Kusuma MPd (Kepala Balitbang PB PGRI) dan Dr Rusnani Esra MPd (Dewan Pakar Ikatan Guru Indonesia Pusat) sebagai narasumber.

BACA JUGA: USM Gelar Gathering Bersama 105 Mitra

Selain itu, hadir pula Ratih Megasari Singkarru MSc (Anggota Komisi X DPR RI) dan Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Pendidikan) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, upaya mewujudkan kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan, harus ditempatkan dalam koridor perkembangan pendidikan global, dengan merealisasikan pendidikan berkualitas dan inklusif.

Sementara, Global Education Monitoring Report UNESCO 2023 mencatat, sasaran implementasi teknologi dalam pendidikan di seluruh dunia, diterapkan melalui pertimbangan relevansi, kesetaraan, skalabilitas dan keberlanjutan proses belajar.

BACA JUGA: IDI Kota Semarang Nyatakan Nyamuk Wolbachia Efektif Tekan Angka Demam Berdarah

Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan jumlah dan persebaran guru dan tenaga pengajar di Tanah Air, terdapat ketimpangan yang sangat signifikan.

Saat ini, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, jika dievaluasi sesuai prasyarat kualitas pengajar, terdapat tiga keahlian penting yang harus dimiliki, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis dan kompetensi sosial.

Berdasarkan kondisi itu, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, pendidikan berkualitas dan inklusif mesti ditunjang dengan kemampuan negara memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan, sehingga persoalan kompetensi guru maupun tuntutan lainnya, dapat segera diatasi.

BACA JUGA: Seleksi PPPK di Udinus, Kuota Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan Paling Banyak

Sedangkan Nunuk Suryani mengungkapkan, sejatinya arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan, merupakan bagian dari program prioritas Nasional.

Diakuinya, pemerintah sudah berupaya melakukan percepatan proses peningkatan kualitas guru, melalui pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN P3K), dan sejumlah program sertifikasi pendidik bagi para guru.

Jumlah guru saat ini, ungkap Nunuk, tercatat 2,8 juta orang, dengan 1,5 juta guru di antaranya berstatus ASN. Menurut Nunuk, hingga tahun ini ada penambahan sekitar 800 ribuan guru berstatus ASN P3K. Tahun depan diperkirakan ada tambahan sekitar 300 ribuan guru P3K. ”Ini capaian yang menggembirakan,” ujar Nunuk.

BACA JUGA: Wali Kota Semarang Kutuk Keras Pelaku Kasus Kekerasan Seksual, Minta Dihukum Berat

Sedangkan dari jumlah guru yang ada, tambah dia, saat ini tercatat 1,2 juta guru yang sudah sertifikasi. Nunuk mengungkapkan, Kemendikbud Ristek saat ini sedang merancang desain, untuk mengakselerasi proses sertifikasi melalui upaya program sertifikasi untuk 100 ribu guru setiap tahun.

Dengan proses akselerasi itu, Nunuk memperkirakan, pada 2028 ada tambahan 1,6 juta guru yang tersertifikasi. Diakuinya, saat ini sudah ada sekitar 80 persen institusi pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan mengunduh Program Merdeka Belajar.

Sementara itu, Kepala Balitbang PB PGRI, Sumardiansyah Perdana Kusuma berpendapat, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, sejatinya harus sesuai dengan tujuan kebangsaan, yang tercantum pada alinea empat pada pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

BACA JUGA: SMKN Jateng Semarang, Menang Ajang Kompetisi Nasional Kihajar STEM 2023 Kategori Terberpikir

Jadi, jelas dia, manusia Indonesia harus memiliki kecerdasan multidimensional, agar mampu membangun kehidupan mereka melalui mengembangkan potensi para peserta didik pada proses pendidikan.

Diakuinya, saat ini juga terjadi bias dalam tujuan pendidikan Nasional, karena ranah spiritual belum disentuh.

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1-5 UUD 1945, ujar Sumardiansyah, sejatinya pendidikan yang inklusif bukan semata untuk anak yang berkebutuhan khusus. Namun lebih dari itu juga, mencakup anak-anak yang memiliki keterbatasan finansial, untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

BACA JUGA: Bawaslu Batang Janji Bersih dari Intervensi

Terkait politik anggaran, Sumardiansyah menilai, besaran APBN dan APBD belum peduli terhadap pendidikan. Karena, dari Rp 612 triliun alokasi APBN untuk sektor pendidikan, hanya Rp 92 triliun yang dikelola Kemendikbudristek, dan Rp 69 triliun dikelola Kementerian Agama.

Idealnya, tegas dia, 20 persen anggaran pendidikan dialokasikan untuk sepenuhnya mendanai terkait persekolahan, antara lain pendidikan gratis, kesejahteraan guru dan beasiswa anak.

Belum terwujudnya pendidikan berkualitas dan inklusif serta kesejahteraan guru, ungkap Sumardiansyah, juga disebabkan belum adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada.

BACA JUGA: Pemkab Batang Usulkan Kenaikan UMK 1,79 Persen

Sebagai contoh, ujar dia, guru sebagai profesi diatur pada UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen itu, harus sinkron dengan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Melihat kompleksnya persoalan yang dihadapi dunia pendidikan Nasional, dia menyebut, harus ada omnibus law sektor pendidikan, untuk mengatasi kondisi itu.

Riyan

The post Kompetensi, Pemerataan dan Kesejahteraan Guru Harus Jadi Perhatian Serius appeared first on SuaraBaru.id.

”Di tingkat pusat DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang, ada lebih dari 60 wakil rakyat yang harus terlibat aktif dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan Candi Borobudur,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat berbicara secara daring pada 8th International Expert on Borobudur bertema ‘Pelestarian Candi Borobudur Nilai Sosio-Spiritual dan Kesejahteraan Masyarakat’, di Magelang, Kamis (26/10/2023).

Menurut Lestari, sebagai bagian dari masyarakat di sekitar Borobudur, para wakil rakyat itu harus mengambil peran pada pengambilan kebijakan dalam proses pelestarian, pengelolaan dan pengembangan.

BACA JUGA: Polres Jepara Tangkap Dua Kurir Lintas Provinsi, Amankan 511,28 Gram Sabu

Setidaknya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, para wakil rakyat itu mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan mengedukasi dalam proses pelestarian, termasuk rencana pengembangan kawasan Candi Borobudur ke depan.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI Koordinator Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Rerie menilai, dalam masalah pengelolaan Borobudur terjadi gap yang cukup lebar, antara kepentingan pelestarian yang tidak sejalan dengan persepsi masyarakat, sehingga berujung pada masalah ekonomi yang menimpa warga di sekitar Candi Borobudur.

Keterlibatan aktif wakil rakyat dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan di Borobudur, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting. Hal itu karena permasalahan pengelolaan candi yang sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO itu, tidak semata masalah ekonomi dan sosial, tetapi juga masalah kepemilikan lahan di kawasan Taman Wisata Borobudur.

BACA JUGA: Di Pacitan, Sebanyak 21 Kades Baru Mendapatkan Pembekalan Khusus

Selain itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini menilai, berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sekitar Borobudur, telah terjadi pergeseran budaya agraris yang telah ditekuni sejak masa lalu, ke arah pembentukan masyarakat pariwisata untuk mendukung Candi Borobudur sebagai salah satu tujuan wisata super prioritas.

Akibatnya, ujar Rerie, secara perlahan masyarakat di sekitar Candi Borobudur pun tidak memiliki kemampuan menjadi masyarakat agraris. Di sisi lain, tambah dia, setelah menjadi masyarakat industri, warga sekitar Borobudur tidak mampu bertahan saat menghadapi pandemi.

Melihat kenyataan itu, Rerie mendorong, dalam upaya perbaikan pengelolaan kawasan Borobudur, kearifan lokal dipertahankan dan upaya pelestarian budaya konsisten dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

BACA JUGA: Tanpa Pungutan, SMK Negeri 3 Jepara Gelar Dies Natalis Ke-42

Selain itu, tegas Rerie, terkait tata kelola kawasan Borobudur yang melibatkan banyak lembaga dan instansi, para pemangku kepentingan harus mampu menyusun mekanisme kerja yang terintegrasi, agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

Rerie juga menyarankan, dalam perencanaan dan perbaikan pengelolaan Candi Borobudur juga melibatkan generasi muda.

”Bukan semata untuk kepentingan promosi, tetapi lebih dari itu, sebagai bagian upaya agar generasi penerus bangsa dapat memahami akar masalah yang dihadapi. Sehingga pengembangan kawasan Candi Borobudur dapat dilakukan secara benar dan berkelanjutan di masa datang,” tandas dia.

Riyan

The post Mendorong Peran Aktif Legislator pada Perbaikan Tata Kelola Candi Borobudur appeared first on SuaraBaru.id.

”Ancaman kekeringan dan kebakaran mulai terlihat, sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Upaya antisipasi untuk menekan dampak itu meluas, dan harus segera dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/8/2023).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga 23 Agustus 2023, sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan di 28 kecamatan, yang tersebar di 11 kabupaten. Bencana serupa juga terjadi di lima kabupaten di Jawa Tengah, dan satu kabupaten di Jawa Timur.

BACA JUGA: Pengembangan Pendidikan Melalui Wakaf

Menurut Lestari, ancaman kekeringan itu, harus segera mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, mengingat kekurangan air bersih bisa berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.

Merujuk catatan UNESCO, rata-rata hak manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang per hari. Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum juga membagi standar kebutuhan air bersih, berdasarkan wilayah.

Standar kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan misalnya, rata-rata 60 liter per kapita per hari, warga kota kecil kebutuhan air bersihnya 90 liter per kapita per hari, warga kota sedang dengan kebutuhan air bersih 110 liter per kapita per hari, warga kota besar dengan kebutuhan air bersih 130 liter per kapita per hari, dan warga metropolitan dengan kebutuhan air bersih 150 liter per kapita per hari.

BACA JUGA: Warna Warni Balon Udara Java Baloon Attraction 2023 Berlangsung Meriah

Berdasarkan angka kebutuhan air bersih itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, warga metropolitan merupakan kelompok yang paling terancam, bila menghadapi kekeringan.

Meski begitu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, dengan mulai kekeringannya 16 kabupaten di Pulau Jawa, ancaman kekurangan air bersih mulai menghampiri perdesaan, kota kecil dan kota sedang.

Karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sangat berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah, mulai mengambil langkah untuk mengatasi ancaman kekurangan air bersih itu.

BACA JUGA: H. Supriyadi Pimpin PCM dan Sidem Nahkodai PCA Pecangaan

Selain itu, Rerie juga mendorong agar perencanaan pengembangan wilayah di setiap daerah, juga harus mengantisipasi sejumlah potensi ancaman bencana, sebagai dampak perubahan iklim yang terjadi.

”Setiap daerah harus memiliki kawasan tangkapan air hujan, menggencarkan penghijauan dan sosialisasi penghematan pemanfaatan air bersih, sehingga ketersediaan air bersih bagi daerah itu tetap terjaga,” harap dia.

Rerie juga mendorong masyarakat, untuk menerapkan pola hidup yang bijaksana dalam memanfaatkan air bersih dalam keseharian, sehingga dampak perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

Riyan

The post Antisipasi Dampak Kekeringan Harus Dilakukan Masif appeared first on SuaraBaru.id.