”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah amanah konstitusi, yang wajib diwujudkan setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/2/2023), menyambut Hari Keadilan Sosial Dunia, yang diperingati setiap 20 Februari.

Hari Keadilan Sosial Sedunia, yang diresmikan PBB pada 26 Desember 2007 itu, bertujuan mengajak warga dunia agar mencerminkan keadilan melalui pekerjaan, perlindungan sosial, dialog sosial, prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

BACA JUGA: Barcelona, dalam Pergerakan Etalase Performa

Tema Hari Keadilan Sosial Sedunia 2023 adalah ‘Mengatasi Hambatan dan Membuka Peluang Keadilan Sosial’. Menurut Lestari, bagi bangsa Indonesia mewujudkan keadilan sosial bukan sekadar ajakan, tetapi lebih merupakan kewajiban setiap warga negara.

Sehingga, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, tema Hari Keadilan Sedunia tahun ini, seharusnya sudah menjadi upaya yang dilakukan, sejak negara ini berdiri. Setiap hambatan untuk mewujudkan keadilan sosial di berbagai bidang, tegas Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, wajib segera diatasi setiap anak bangsa.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, sejumlah praktik berbangsa dan bernegara yang sedang kita jalani saat ini, belum mewujudkan keadilan sosial.

BACA JUGA: Aklamasi, Mawahib Afkar Terpilih sebagai Ketua MDI Golkar Jateng

Seperti belum sepenuhnya terwujud kesetaraan gender di berbagai bidang, dan belum terwujudnya keadilan bagi profesi Pekerja Rumah Tangga (PRT), karena tertunda-tundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh pimpinan DPR RI.

Para pemangku kebijakan di negeri ini, tegas Rerie, seharusnya menyegerakan lahirnya berbagai kebijakan, yang mendukung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membiarkan ketidakadilan sosial terus terjadi dengan berbagai alasan.

”Tema Hari Keadilan Sosial Sedunia tahun ini, seharusnya mampu menyadarkan para pemangku kebijakan, bahwa banyak hambatan untuk mewujudkan keadilan sosial di berbagai bidang, yang harus segera diatasi,” tukas dia, yang berharap adanya kolaborasi yang baik dari semua pihak, untuk mewujudkannya.

Riyan

The post Keadilan Sosial Merupakan Amanah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

”Pada Sidang Paripurna DPR, Selasa (14/2/2023), disampaikan pimpinan, pembahasan terkait pengagendaan pembahasan RUU PPRT sudah selesai di Bamus. Untuk menghindari tafsir yang salah, kita harapkan pimpinan DPR segera memberikan jadwal pasti pembahasan RUU PPRT itu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/2/2023).

Hal itu disampaikan dia, menyikapi belum dibahasnya RUU PPRT hingga masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, yang ditutup Kamis (16/2/2023).

BACA JUGA: Erick Thohir Terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Pencinta Bola Pati Woro-Woro Keliling Pakai Mobil Bak Terbuka

Pada Sidang Paripurna yang digelar Selasa (14/2) lalu, ketika Ratu Ngadu Bonu Wulla, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan terkait tidak dibahasnya RUU PPRT, pimpinan menjelaskan, di Bamus masalah pengagendaan pembahasan RUU PPRT sudah selesai.

”Dengan demikian, sesuai tata tertib yang berlaku seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT, sebagai RUU usulan DPR,” jelas Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu.

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, pihaknya hingga saat ini telah menerima aspirasi dari beberbagai elemen masyarakat, yang sangat berharap agar para anggota parlemen mendengar suara rakyat, dalam proses percepatan pembahasan RUU PPRT.

BACA JUGA: Erick Thohir Jabat Ketum PSSI Periode 2023-2027, Pemilihan Wakil Ketua Diulang Akibat Kericuhan

Apalagi, tambah dia, publik sudah mengetahui, RUU PPRT sudah tuntas dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg), sehingga pimpinan DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya segera menindaklanjuti proses itu.

”Masyarakat berhak mengetahui kapan RUU PPRT yang sudah mendapatkan dukungan dari warga dan pemerintah, untuk segera dibahas serta diundangkan dan diagendakan pembahasannya oleh pimpinan DPR,” jelasnya.

Apalagi, tambah Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, di masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, setidaknya digelar tiga kali Sidang Paripurna, yang mengagendakan pengesahan sejumlah RUU, dan pengesahan jajaran komisioner beberapa lembaga negara.

BACA JUGA: Begini yang Dilakukan Kapolres Wonogiri Saat Memimpin Operasi Candi

Menunda pembahasan RUU PPRT yang sudah dikaji selama 19 tahun, lanjut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, harus berdasarkan alasan yang benar-benar kuat, dan tidak sekadar sentimen politis semata.

Pasalnya, tegas Rerie, sejalan dengan terus berlanjutnya penundaan pembahasan RUU PPRT, korban kekerasan dan perbudakan di lingkungan profesi pekerja rumah tangga (PRT) terus bertambah. Bahkan hingga ada yang meninggal dunia.

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mencatat, ada 10-11 PRT per hari melaporkan adanya korban kekerasan.

Sebagai wakil rakyat dan pengemban amanah konstitusi, ujar Rerie, dorongan untuk lebih memanusiakan manusia, seharusnya dikedepankan pimpinan DPR dalam proses pembahasan RUU PPRT ini.

Riyan

The post Penundaan Pembahasan RUU PPRT jangan Sekadar Sentimen Politis Semata appeared first on SuaraBaru.id.

”Tidak ada lagi alasan mendasar untuk menunda pembahasan RUU PPRT, selain segera melanjutkan dan mengesahkannya menjadi undang-undang. Saat ini, kita seperti menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema ‘Mengapa RUU PPRT Tak Kunjung Menjadi UU?’, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/2/2023).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri SH LLM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Willy Aditya SFil MT (Ketua Panja RUU PPRT-DPR RI), Dr dr Brian Sriprahastuti MPH (Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden RI), Dr Atnike Nova Sigiro MSc (Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM) dan Damairia Pakpahan SSos MPhil (Ketua Komunitas Pemberi Kerja) sebagai narasumber.

BACA JUGA: Akses Jalan di Jatiroto dan Purwantoro Wonogiri Terputus

Selain itu, hadir pula Ari Ujianto (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga/Jala PRT) sebagai penanggap.

Sepanjang 2017-2022, menurut Lestari, Jala PRT mencatat setidaknya ada 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT, seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam konteks permasalahan yang dihadapi para PRT, seharusnya terdapat ikatan kesetaraan yang meniadakan dominasi sosial, antara pemberi dan penerima kerja.

BACA JUGA: Pengurus Yayasan RSI Sultan Hadirin Jepara Terbentuk, Edy Sujatmiko Ketua

Selain hak dan kewajiban itu, tambah Rerie yang juga anggota DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, terdapat kebutuhan yang paling mendasar, yakni saling melindungi antara pemberi kerja dan PRT, sesuai yang diamanatkan konstitusi.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu menilai, ditunda-tundanya pembahasan RUU PPRT oleh pimpinan DPR, merupakan keprihatinan bersama sekaligus tamparan bagi semua, bahwa perjuangan selama 19 tahun belum bisa terwujud hingga saat ini.

Ketua Panja RUU PPRT-DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, problem krusial yang dihadapi dalam proses pembahasan RUU PPRT saat ini, berada pada pimpinan DPR.

BACA JUGA: Hujan Deras Guyur Kudus, Tanggul Sungai Piji Jebol Ratusan Rumah Tergenang

Respon Ketua DPR RI yang menyebutkan, RUU PPRT itu masih memerlukan kajian secara socio cultural, menurut Willy, merupakan tanggapan yang tidak tepat, karena di dalam RUU PPRT itu sudah mencakup pengaturan aspek socio cultural. ”Saya kira ini karena pimpinan belum membaca isi RUU PPRT,” ujarnya.

Willy mengaku, sudah tiga kali meminta audiensi kepada Ketua DPR RI untuk menjelaskan sejumlah substansi dalam RUU PPRT itu, tetapi hingga saat ini permintaan itu tidak ditanggapi.

Salah satu upaya untuk mendorong agar pimpinan DPR segera mengagendakan Sidang Paripurna untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi usulan inisiatif DPR, disampaikan Willy, bisa melalui dugaan pelanggaran tata tertib DPR, yang dilakukan Ketua DPR.

BACA JUGA: Waduk Gajahmungkur Dibuka, Puluhan Rumah Warga Wonogiri Kebanjiran

Diungkapkan dia, Ketua DPR bisa diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena melanggar tata tertib DPR, lewat dugaan pengabaian hasil kajian alat kelengkapan dewan.

Sedangkan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan, pihaknya turut mendukung percepatan pembahasan RUU PPRT.

Dalam upaya itu, jelasnya, Komnas HAM juga bersama institusi lain, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan, karena pada profesi PRT banyak melibatkan perempuan dan anak.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Tegal Launching Aplikasi Jarimu Awasi Pemliu

Kelompok perempuan dan anak, menurut dia, seringkali mengalami beragam eksploitasi dan kekerasan, serta ketidakadilan dalam menjalankan profesi sebagai PRT. Aspek perlindungan dari berbagai ancaman itu, merupakan salah satu tugas dari Komnas HAM.

Sementara itu, Ketua Komunitas Pemberi Kerja, Damairia Pakpahan menilai, isi RUU PPRT sebenarnya lunak. Sehingga tidak perlu terjadi upaya penundaan dalam proses pembahasannya.

Disampaikan Damairia, hadirnya UU PPRT memberi kejelasan aturan bagi pemberi kerja dan PRT, terkait hak dan kewajibannya masing-masing.

Dia menegaskan, informasi terkait kemampuan PRT, jam kerja, kualitas kerja, dan perjanjian kerja, harus jelas. Sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat dijalankan dengan baik.

Riyan

The post Pembahasan RUU PPRT Ditunda Pimpinan DPR, Tamparan bagi Semuanya appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, segenap lapisan masyarakat dan pemerintah, sudah memberikan dukungan penuh, agar DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dengan segera memutuskan RUU PPRT sebagai RUU usulan DPR, dalam Sidang Paripurna.

”Pimpinan DPR harus melihat dengan mata dan hati yang jernih, betapa ketidakadilan terus terjadi, dan dialami para pekerja rumah tangga. Bahkan hingga kehilangan nyawa. Masyarakat dan pemerintah menilai, UU PPRT sangat mendesak dihadirkan, untuk menekan praktik yang tidak manusiawi itu,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

BACA JUGA: Komite Ekonomi Kreatif Kudus Membawa ‘Kretek Pulang ke Rumah’

Sebelum itu, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan, rencana aksi puasa 15 ribu pekerja rumah tangga (PRT), pada Rabu (15/2/2023), sebagai bentuk keprihatinan serta solidaritas terhadap PRT korban kekerasan dan perbudakan.

Rencana aksi itu merupakan reaksi dari sikap pimpinan DPR, yang memilih tidak perlu terburu-buru mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal RUU PPRT ini sudah 19 tahun menjalani pembahasan, dan PRT korban kekerasan dan perbudakan terus bertambah.

Setelah masyarakat, pemerintah dan secara teknis Badan Legislasi menyepakati RUU PPRT dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan pimpinan sebagai RUU inisiatif DPR, lanjut Rerie, keberlanjutan pembahasan RUU ini sangat bergantung pada political will dari pimpinan DPR.

BACA JUGA: Jarimu Awasi Pemilu, Bawaslu Deklarasi Siaga Pengawasan

Rerie sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan hati nurani, agar negeri ini memiliki kemampuan melindungi para PRT, yang semakin hari kerap menjadi korban atas praktik kekerasan dan ketidakadilan.

Sebagai bagian dari wakil rakyat, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pimpinan DPR seyogianya mampu memenuhi aspirasi masyarakat, termasuk para PRT yang hingga kini hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar pimpinan DPR mengedepankan kepentingan kemanusiaan untuk menyegerakan proses pembahasan RUU PPRT, menjadi undang-undang.

BACA JUGA: Kota Tegal Loloskan 113 Atlet dari 26 Cabor ke Porprov 2023

”Apalagi pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo, sudah menegaskan komitmennya untuk segera membahas RUU PPRT, agar bisa lahir undang-undang yang mampu melindungi PRT secara menyeluruh,” ungkap dia.

Dorongan masyarakat yang begitu besar, dan sikap pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan RUU PPRT, diharapkan Rerie, pimpinan DPR segera menyadari, mereka adalah pengemban amanah rakyat. Mereka harus mampu memberi perlindungan bagi rakyat yang masih terancam jiwanya saat mencari nafkah, seperti yang dialami para PRT.

Riyan

The post Wakil Ketua MPR RI Sesalkan Sikap Pimpinan DPR appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat menerima Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Koalisi Sipil untuk UU PPRT, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, yang ada di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2023).

Hadir pada pertemuan itu, Willy Aditya (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR), Eva K Sundari (Koordinator Koalisi untuk UU PPRT), Lita Anggraeni (Koordinator Jala PRT), Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI), Atang Irawan (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) dan sejumlah anggota Jala PRT.

BACA JUGA: Dua Napiter Lapas Magelang Ikrarkan Janji NKRI

”Saat ini proses RUU PPRT tinggal menunggu kesepakatan pimpinan DPR, untuk kelanjutan pembahasannya menjadi Undang-Undang. Saya sangat berharap, para pimpinan DPR memiliki sikap yang sama untuk mewujudkan UU PPRT ini, dalam rangka melindungi hak-hak setiap warga negara,” kata Lestari.

Menurut dia, proses panjang RUU PPRT yang diajukan sejak 2004, memang banyak menghadapi rintangan dalam pembahasannya. Pada 2009, RUU itu sudah didorong untuk disahkan.

Namun, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, hingga tahun sidang 2023 DPR RI ini, meski RUU PPRT masuk dalam Prolegnas, belum juga dibawa ke Rapat Paripurna, karena menunggu kesepakatan pimpinan DPR.

BACA JUGA: Wali Kota Surakarta Serahkan SHM Program Daerah pada Lima Warga Jebres

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, perlu keberpihakan pimpinan DPR, dalam mewujudkan salah satu amanah konstitusi, guna mewujudkan perlindungan hak-hak setiap warga negara, termasuk para pekerja rumah tangga, lewat menyegerakan hadirnya UU PPRT di negeri ini.

Pada kesempatan itu, Eva K Sundari mengungkapkan kesulitannya, dalam menyampaikan aspirasi kepada sejumlah partai politik di parlemen, untuk mendorong pimpinan DPR segera merealisasikan UU PPRT.

Diungkapkan dia, kepedulian pimpinan DPR untuk segera merealisasikan UU PPRT belum sepenuhnya terlihat.

BACA JUGA: Angkat Partisipasi Masyarakat Berbasis Hukum Responsif Antarkan Tuhana Raih gelar Doktor

Sedangkan Lita Anggraeni mengaku geram dengan sikap pimpinan DPR, yang terkesan tidak peduli terhadap proses pembahasan RUU PPRT. Sementara kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga terus terjadi di negeri yang berazaskan Pancasila ini.

Kehadiran UU PPRT, ujar Lita, sangat diharapkan mampu melindungi hak-hak pekerja rumah tangga, yang selama ini banyak dilanggar. Lita sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan kepedulian terhadap penegakan hak asasi manusia, dalam proses pembahasan RUU PPRT.

Ditambahkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya, belum adanya pemahaman yang sama dari sejumlah pimpinan DPR, terkait pentingnya RUU PPRT dalam menghadirkan kepastian perlindungan hak para pekerja rumah tangga.

Diakuinya, saat ini masih sarat kepentingan politik dari sejumlah partai politik dalam proses pembahasan RUU PPRT.

Riyan

The post Tak Ada Kepedulian Pimpinan DPR terhadap Nasib RUU PPRT appeared first on SuaraBaru.id.