Kompetisi pencarian bakat di bidang tarik suara itu, diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Corla Idol Indonesia merupakan ajang yang digelar secara daring, melalui siaran langsung (live streaming), sehingga peserta tidak hanya dituntut memiliki kualitas vokal yang baik, tetapi juga kemampuan membangun interaksi dengan penonton secara real time.

Rangkaian acara diawali dengan tahap audisi terbuka, melalui TikTok Live. Peserta yang lolos seleksi, kemudian melaju ke babak penyisihan, semifinal, hingga grand final.

BACA JUGA: Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Gelar Sarasehan Bahas Permendiktisaintek No 52/2025 dan RUU Sisdiknas

Dalam setiap tahap, peserta dinilai berdasarkan kualitas vokal, teknik, penghayatan lagu, serta kemampuan menguasai panggung virtual. Penilaian dilakukan langsung oleh juri utama, yakni Bunda Corla, yang dikenal luas sebagai figur publik dan entertainer di media sosial.

Pada babak final, Anastasya tampil konsisten dan memukau, dengan teknik vokal yang matang serta pembawaan yang percaya diri. Penampilannya itu mendapat respons positif dari juri dan penonton, hingga akhirnya dinobatkan sebagai Juara I.

Atas capaiannya itu, Anastasya berhak memperoleh hadiah uang pembinaan sebesar Rp 5 juta, serta hadiah ibadah umroh, yang diberikan oleh desainer sekaligus publik figur ternama, Ivan Gunawan.

BACA JUGA: Prodi Ilmu Komunikasi USM Raih Akreditasi Unggul

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan USM, Prof Dr Ir Haslina MSi menyampaikan apresiasi, atas prestasi yang diraih mahasiswinya itu.

”Kami sangat bangga atas capaian Anastasya. Prestasi ini menunjukkan, mahasiswi USM mampu bersaing di tingkat Nasional, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga seni dan kreativitas digital. Semoga ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain, untuk terus mengembangkan bakatnya,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Subbagian Kemahasiswaan USM, Sudarmono SE MM, menyatakan hal yang sama. Menurut dia, keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk tampil di ajang Nasional, dengan jumlah peserta yang sangat banyak.

BACA JUGA: Direktur Program Pascasarjana USM Audiensi dengan Gubernur Jateng

”Kami akan terus mendukung mahasiswa yang memiliki potensi dan semangat untuk berprestasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Anastasya Putri Ivanka mengaku sangat bahagia dan bersyukur, atas pencapaian yang diraihnya. ”Saya benar-benar tidak menyangka bisa menjadi Juara I di antara lebih dari 1.000 peserta. Ini pengalaman luar biasa bagi saya. Terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan seluruh civitas akademika USM, yang selalu mendukung. Hadiah umroh ini menjadi berkah yang sangat saya syukuri,” tuturnya.

Prestasi ini semakin menegaskan komitmen USM dalam mendorong pengembangan minat dan bakat mahasiswa di berbagai bidang, termasuk seni dan industri kreatif berbasis digital, yang terus berkembang pesat.

Riyan

The post Mahasiswi FTIK USM Juara I Corla Idol Indonesia, Raih Hadiah Rp 5 Juta dan Umroh appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Sustainability Media di Era Digital’, yang digelar di Studio Dreamlight World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (29/10/2025).

Diskusi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto secara virtual, serta dua anggota DPRD Jawa Tengah, Tietha Ernawati Suwarto dan M Dipa Yustia Pasa.

BACA JUGA: Ahmad Luthfi: Sekolah Rakyat Sesuai Kebutuhan Jawa Tengah dalam Entaskan Kemiskinan

Menurut Wahyu Dhyatmika, ada “garis api” yang memisahkan antara redaksi dan kepentingan iklan. Dalam memroduksi berita, redaksi menolak memenuhi logika marketing, misalnya memberitakan gaya hidup kelompok anak muda perkotaan berusia 25-30, agar bisa menarik iklan-iklan dari brand yang cocok.

Namun di sisi lain, pengguna internet dan AI naik, serta belanja iklan terus tumbuh. Yang terjadi, porsi belanja iklan untuk publisher atau news, cenderung turun, dan beralih ke platform portal dan platform digital populer.

Di tengah users dan potensi revenue iklan yang makin membesar, ironisnya media online terlihat kesulitan untuk bertahan, seiring dengan anjloknya porsi pendapatan iklan dan pembayaran server.

BACA JUGA: Menpan RB Apresiasi Pemerintahan Kolaboratif Gubernur Ahmad Luthfi

Dipaparkan juga, tugas media sesuai esensinya, sebagai watchdog atau menjalankan fungsi pengawasan kepada penyelenggara kepentingan publik (pemerintah), sesuai amanat UU Pers yang produknya tidak bisa dipolitisasi.

”Itulah kenapa, sekarang yang kita lihat tumbuhnya influencer, content creator yang non-jurnalisme, dan memproduk konten yang cocok dengan pengiklan. Di situlah terjadi disconnect atau keterputusan. Kita tak tahu mana kebenaran mana hoaks,” kata pria yang akrab disapa Bli Komang itu.

Ketua Umum AMSI itu juga menyatakan, pihaknya saat ini juga terus berjuang, agar Pemerintah ikut memberikan perlindungan kepada karya-karya media. Dia menyebut, ada tiga langkah yang akan dilakukannya, yakni menyusun regulasi agar AI tidak seenaknya mencomot langsung karya media, namun ada payment system yang mengaturnya.

BACA JUGA: Bunda Literasi Memuji Kiprah  FTBM Jepara, Nur Hidayat Ajak Perjuangkan   Perda Literasi

Lalu membuat federasi website, untuk turut melindungi, dan peningkatan value karya jurnalistik. ”Ibaratnya, karya media saat ini seperti toko tanpa penjaga. Isinya bisa diambil siapa saja, termasuk AI ini,” tandasnya.

Sementara itu, Totok Suryanto dari Dewan Pers menyebutkan, penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan berita, selama mematuhi standar etik profesi tetap dibenarkan. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi tak bisa ditolak. Yang perlu ditekankan, verifikasi dan cek bertingkat, karena AI tetap memberikan sinyal disclaimer.

Di bagian lain, Anggota Komisi A DPRD Jateng, Tietha Ernawati Suwarto yang hadir mewakili Ketua DPRD Sumanto, menganggap perkembangan digital yang beredar, sudah tak bisa dibendung. Dia mencontohkan, kehadiran AI semestinya bisa dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan.

Menurutnya, AI bukan sebagai ancaman, melainkan alat kolaborasi untuk bekerja sama terutama pada bidang legislasi. ”AI bisa digunakan sebagai penunjang kerja-kerja DPRD atau dinas,” tukasnya.

Riyan

The post Pemerintah Diminta Ikut Beri Perlindungan pada Karya-karya Media Massa appeared first on SuaraBaru.id.

SEPERTI apakah masa depan media massa kita?

Untuk sementara, jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menyimpulkan: makin tidak menentu, dengan berbagai indikator yang menguatkan.

Tentu kalimat “makin tidak menentu” itu bukan ungkapan sikap menyerah untuk mencari jalan keluar dari kondisi saat ini. Aneka indikator di sekeliling tren kehidupan media massa telah membentuk sebuah ekosistem yang membutuhkan konsep dan langkah komprehensif dalam mengurai.

Mungkin pula ini adalah penanda sebuah era, ketika penyelenggaraan media dan budaya mengonsumsi informasi makin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Apakah akan ada era baru, yang tentu memunculkan fenomena baru — semacam tesis dan antitesis, atau pembaruan dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah berjalan?

Sejumlah Realitas
Kehidupan media kita saat ini mengetengahkan sejumlah realitas:

Pertama, menguatnya media sosial dalam fakta perkembangan duopoly media, yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial. Berbagai platform media sosial makin menjadi kebutuhan keseharian masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses (mengonsumsi) informasi.

Kedua, dalam kultur akses informasi, jenis kebutuhan terhadap media mainstream mengerucut ke platform digital. Media cetak makin ditinggalkan, termasuk radio dan televisi.

Ketiga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan media, terutama televisi memperjelas realitas tentang penurunan kesehatan bisnis media. Tren bisnis mengindikasikan, media-media sosial lebih sehat dalam memperoleh iklan, baik active income (pendapatan langsung) yang jauh lebih murah, maupun passive income (monetisasi konten dalam konteks google adsense).

Keempat, kultur akses informasi tidak seirama dengan berbagai upaya literasi digital. Publik makin terbiasa mangonsumsi informasi dengan model instan, lewat potongan info-info pendek, permukaan, dan tidak menyentuh pendalaman substansi.

Kelima, tradisi informasi investigasi dengan kedalaman substansi makin memudar di media-media arus utama. Yang tersajikan hanya informasi produk olahan kreator konten, atau berita-berita bertendensi viral, sehingga tidak mendorong masyarakat pangakses untuk mendapatkan pendalaman pesan.

Keenam, produk olahan dengan target viral cenderung mengabaikan etika jurnalistik. Segi-segi sensitif yang dijaga oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti gesekan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), gender, disabilitas, proteksi anak di bawah umur, pornografi, atau sadisme, cenderung dinafikan. Target viral banyak mengabaikan etika jurnalistik.

Ketujuh, walaupun hampir semua media mainstream telah menempuh konvergensi dengan melibatkan banyak platform, tetapi dengan realitas kesehatan bisnis yang dihadapi media-media saat ini, menunjukkan ada persoalan yang lebih krusial di luar itu.

Kedelapan, terbentuk ekosistem yang perlahan tetapi pasti bergerak, bahwa kesehatan media-media dipengaruhi oleh subsistem tradisi konsumsi media, yang lebih memilih untuk mendapatkan informasi cepat dan tidak membutuhkan waktu untuk mencerna dan menganalisis secara mendalam.

Kesembilan, kita patut mempertanyakan, seperti apa peran pemerintah untuk memberi jalan keluar bagi media dari kondisi semacam ini? Apakah membiarkan, dan membuat situasi makin tidak menentu? Atau mendorong untuk menjadikan kehidupan media dan kultur akses informasi yang sehat dalam membangun kecerdasan bangsa dan demokrasi?

Fakta-fakta
Ada fakta, makin sulit membedakan mana konten media produk jurnalistik wartawan, dan mana yang merupakan karya content creator. Dua konten itu sama-sama mendapat tempat sebagai andalan penyajian media. Yang membedakan adalah standar produksinya. Karya kreator konten serasa mengabaikan prinsip-prinsip dasar etika jurnalistik.

Tabu-tabu yang diamanatkan oleh KEJ seperti pemberitaan bertendensi SARA tidak jarang justru menjadi andalan untuk menciptakan viralitas. Demikian juga gender, pemberitaan anak di bawah umur, disabilitas, pornografi, dan sadisme menjadi sesuatu yang tak lagi dipedomani.

Kesetiaan kepada etika kewartawanan kini makin diabaikan oleh praktik bermedia yang lebih mengedepankan upaya menciptakan viralitas ketimbang tujuan mulianya.

Secara sederhana dapat digambarkan peran media sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Pers, yakni memberi informasi, memberi edukasi, memberi hiburan, dan menjalankan kontrol sosial. Dalam praktik mencapai tujuan tersebut, wartawan berpedoman pada penghayatan KEJ, sehingga secara normatif UU Pers dan KEJ menjadi kompas moral berjurnalistik dan bermedia.

Sekarang ini kita betul-betul merasakan, di kalangan masyarakat terjadi pergeseran kultur dalam mengakses informasi. Platform-platform digital menyajikan kemasan informasi singkat dan instan dalam video pendek atau potongan-potongan teks cepat. Di akun Tiktok, misalnya. Publik pun makin terbiasa mengonsumsi berita secara singkat, bahkan dalam hitungan detik, tanpa sempat mencerna kedalaman isinya.

Secara perlahan, kebiasaan mengonsumsi media sosial semacam itu menggeser perhatian publik terhadap produk jurnalistik yang berkualitas dari media arus utama. Informasi pendek lewat beberapa platform tentu tidak bisa memberikan pendalaman informasi, berbeda dari produk jurnalistik yang membutuhkan waktu pendalaman dan analisis.

Konsekuensi lain yang muncul adalah pemudaran kualitas jurnalistik dari segi estetika, kalau itu adalah produk jurnalistik tulis. Sulit ditemui teks-teks dan narasi berbobot dari para wartawan berkualitas seperti pada era kejayaan media cetak, dan apalagi kalau teks itu disajikan oleh yang bukan wartawan.

Itu belum termasuk efek etis, karena tuntutan kecepatan mengunggah, menekan serendah mungkin biaya produksi, dan keterpengaruhan oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Acapkali wartawan dituntut mengunggah informasi tanpa verifikasi mendalam dan kekuatan analisis. Maka akan terasa beda antara “produk yang cepat” dengan “produk yang tepat”.

Kini banyak didengungkan tentang “konten premium” untuk menjaga produk jurnalistik berkualitas. Konten berbayar ini dimaksudkan untuk selain mengetengahkan informasi-informasi berbobot, juga menyadarkan masyarakat untuk mengapresiasi dengan membayar karena membutuhkan konten tersebut. Masalahnya, apakah model “saling membutuhkan” semacam itu bisa diterima oleh masyarakat?

Langkah Apa?
Lalu model literasi seperti apakah yang harus didorong untuk mengedukasi publik tentang pola mengonsumsi informasi, sehingga masyarakat kembali membutuhkan sajian informasi berkualitas dan kredibel? Apa sajakah langkah yang harus didorong oleh semua pihak?
Akan muncul pulakah ketergerakan pemerintah untuk mendorong dan melindungi jurnalisme dan media yang berkualitas?

Kira-kira insentif seperti apa yang bisa membantu kelangsungan bisnis media? Harus digarisbawahi, jurnalisme berkualitas akan bergantung pula dari kekuatan fondasi bisnis sebagai bagian dari sub-sistem dalam sistem media yang berkualitas.

Kalau kondisi kebutuhan konsumsi informasi itu masih sedangkal sekarang, maka kualitas kehidupan dan khususnya demokrasi tidak akan beranjak pula dari kedangkalannya, karena apa yang diakses, dikunyah, dan dicerna sebatas pada hal-hal yang instan tanpa kedalaman dan tidak mencerahkan.

— Amir Machmud NS; wartawan Suarabaru.Id, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, dan dosen Prodl Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW —

The post Masa Depan Media dalam Kultur Konsumsi Informasi appeared first on SuaraBaru.id.

Rakor yang dilaksanakan melalui platform zoom meeting pada Selasa (15/4/2025) itu, dalam rangka menindaklanjuti KMA Nomor 244 Tahun 2025, Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No 182 Tahun 2025.

Gerakan penanaman satu juta pohon matoa ini, merupakan program prioritas Kemenag mengenai ekoteologi. Hal ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan ajaran agama, bahwasannya umat beragama harus menjadi teladan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

BACA JUGA: Laga Tim All Stars Indonesia Lawan Red Sparks Ditunda

”Bahkan Islam mengajarkan, manusia itu menjadi khalifah di bumi. Salah satu syaratnya, tidak berlebihan mengeksploitasi lingkungan,” kata Kabag TU Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Arbani saat membuka Rakor, didampingi Ketua Tim Kerja KUB Zaimatul Chasanah dan Ketua Tim Kerja Humas & Protokol Sarip Sahrul Samsudin.

Dikutip dari Instagram Kemenag Jateng, dalam rakor itu juga membahas tentang persiapan seluruh satker Kemenag di wilayah Jateng, untuk aksi ini. Semua pihak dihimbau untuk mempersiapkan kegiatan ini dengan matang, terkait lokasi dan pengadaan bibitnya.

”Lakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat, untuk pengadaan pohon matoa, termasuk jumlah bibitnya,” pintanya.

BACA JUGA: Pemkab Kebumen Gandeng PT SBI, Olah Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif

Dia juga berharap, untuk beberapa daerah seperti di Pati, Jepara, Rembang, Blora, dan Kudus, dapat memberikan kontribusi lebih terhadap gerakan ini. Karena di lima wilayah itu merupakan daerah dimana Pohon Matoa banyak dibudidayakan.

Sementara itu, Zaimatul Chasanah menyampaikan, agar penanaman pohon ini dapat dilakukan secara merata. ”Penanaman pohon tidak hanya pada lingkungan madrasah saja. Tetapi bisa juga di lingkungan pondok pesantren, KUA, tempat ibadah, Kantor Baznas, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya,” sarannya.

Riyan

The post Jateng Siap Laksanakan Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa appeared first on SuaraBaru.id.

Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, yang memermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap, ataupun tinggal di tempat mereka.

Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain, yang berfungsi sebagai tempat penginapan. Dalam hal ini, menggunakan APOA sebagai platformnya.

BACA JUGA: UKSW dan BukSU Filipina Perkenalkan COIL, Pembelajaran Global di Era Digital

”Pemilik atau pengelola penginapan, cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini. Kemudian datanya dapat diakses petugas Imigrasi, untuk keperluan pengawasan,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

Menurutnya, implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan perubahannya ada dalam Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam UU itu menyebutkan, pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap, apabila diminta petugas Imigrasi.

BACA JUGA: Tiga Pilar Kawal Gelaran Seni Ronthek Gugah Sahur

”Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan, atau denda hingga Rp 25 juta,” ujar dia.

Proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA, lanjutnya, dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

”Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap, kemudian mengunggah foto halaman depan paspor itu, atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi,” terangnya.

BACA JUGA: Cegat Pengguna Jalan untuk Bagikan Takjil Gratis, Ini Profil Organisasi ‘Bepro’ yang Perlu Kamu Ketahui

Setelah itu, tambah Yuldi, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem, dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

”Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti laporan telah berhasil dikirim melalui APOA,” ujarnya.

Dikatakan Yuldi, untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA, dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan.

BACA JUGA: Pati, Blora, Bojonegoro dan Ngawi Kompak Bangun Kawasan Perbatasan Jateng-Jatim

”Mereka harus memastikan, data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out. Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, kata dia, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem, dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian. Proses ini penting, untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat, dan terpantau dengan baik.

Mengacu pada database Imigrasi per 24 Maret 2025, menurut Yuldi, total data tamu asing di penginapan seluruh Indonesia yang tercatat di APOA, ada sebanyak 78.077 orang. Mereka terdiri dari 23.835 check-in, dan 54.242 check-out.

BACA JUGA: Diawali Pembacaan Kitab Albarzanji dan Sholawat Mahalul Qiyam

”Asal orang asing didominasi dari Australia sebanyak 13.104 orang, disusul Republik Rakyat Cina sebanyak 12.493 orang, India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang dan Jepang 3.869 orang,” terang dia.

Sementara itu, provinsi yang catatan okupansi orang asing di penginapan tertinggi yaitu Bali, sebanyak 47.772 orang, Kepulauan Riau (6.068), Jawa Timur (4.647), Nusa Tenggara Timur (4.066) dan DK Jakarta (3.210).

”Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara, menjadi lebih besar,” tambah Yuldi.

BACA JUGA: Pramuka Peduli Pengabdian Masyarakat Kwarda Jateng Gelar Aksi Bakti Lebaran

Mendukung pernyataan itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait, guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, Saffar berharap, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, dapat berjalan lebih optimal.

”Penggunaan teknologi dalam sistem keimigrasian ini, menjadi langkah maju dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara,” pungkasnya.

Muharno Zarka

The post Melalui Aplikasi APOA, Pengelola Penginapan Wajib Laporkan Keberadaan Tamu Asing appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami sudah lama berkeinginan berkunjung ke MAJT untuk mengetahui banyak hal, termasuk belajar apa yang ada di MAJT. Mulai dari sebagai pusat moderasi beragama, adanya situs-situs bersejarah, hingga manajemen dalam kemandirian masjid,” kata Dr Nik Suhaida Abdul Majid, Ketua Program Dakwah dan Pengurusan Islam USIM.

Disampaikan juga, pihaknya memang berkeinginan untuk melihat langsung pesona dan kemegahan MAJT. Karena, selama ini mereka baru tahu MAJT dari YouTube atau platform dan media sosial lainnya.

BACA JUGA: Pelantikan Kepala Daerah Siang Tadi, Luthfi – Yasin Tiba Lebih Awal di Monas

”MAJT sangat dikenal dan dikagumi masyarakat Malaysia. Maka kami bersyukur dapat mengunjungi langsung hari ini,” tegasnya.

Kedatangan rombongan asal Malaysia itu, diterima Sekretaris Pelaksana Pengelola MAJT, Drs KH Muhyidin MAg. Sejumlah pengurus yang mendampingi di antaranya, Drs KH Istajib AS, Drs KH Ahyani, Dr KH Muhammad Syaifudin, Dr Guruh Fadjar Sidik, H Isdiyanto Isman, dan Dr Heri Pangmungkas.

Dalam penjelasannya, Kiai Muhyiddin menyatakan, MAJT menjadi destinasi wisata religi sejak dibangun dan diresmikan Presiden RI ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2006. Selain masyarakat internasional, tentunya kunjungan wisatawan Nusantara setiap hari tiada henti.

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Ikuti National Event for IP Users on Indonesian Amended Patent Law

Menurut dia, MAJT menjadi rujukan dalam moderasi beragama internasional. Hal itu dibuktikan dengan banyak delegasi internasional yang berkunjung untuk belajar moderasi beragama, yang dikembangkan MAJT.

Di antaranya, masjid ini setiap Shalat Idul Fitri didatangi para pemuka agama. Begitu Shalat Id selesai, mereka menyalami jamaah yang jumlahnya ribuan orang, guna menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri.

Demkian pula misalnya, perayaan hari Imlek dan hari raya agama lain, MAJT senantiasa diundang untuk ikut merayakannya. ”Moderasi ini berjalan begitu indah,” ungkap Kh Muhyiddin.

Disampaikan juga olehnya, MAJT ini dalam pembiaan pengembangan, perawatan dan operasional bersifat mandiri. Tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jateng. Pendapatannya diperoleh dari berbagai unit usahanya, seperti persewaan Convention Hall, pendapatan parkir roda 4 dan 2 dari pengunjung, dan beberapa lainnya.

Riyan

The post Mahasiswa dan Dosen Universitas Sains Islam Malaysia Kunjungi MAJT appeared first on SuaraBaru.id.

Tim ini dipimpin Dr Erwin Erlangga MPd, dengan anggota Prof Dr Rini Sugiarti MSi Psikolog dan Agusta Praba Ristadi Pinem SKom MKom.

Menurut Erwin, permasalahan yang melatarbelakangi pengabdian ini adalah, belum adanya platform belajar online yang menyediakan fitur-fitur krusial. Seperti memberikan nilai terhadap kompetensi siswa, merekam data kompetensi dan skill siswa, memberikan notifikasi peluang kerja dan magang, serta menyediakan referensi pekerjaan di tingkat lokal, Nasional, dan internasional.

BACA JUGA: Jelang Pendaftaran Calon Bupati Grobogan Belum Ada Pemohon SKCK di Polres Grobogan

”Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini adalah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memasilitasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di SMKN 3 Pati,” kata Erwin.

Dia menambahkan, inovasi yang ditawarkan adalah Sistem Integrasi Pembelajaran dan MBKM Indonesia (SI Gabbi), sebuah aplikasi yang dikembangkan sebagai media manajemen sekolah modern.

SI Gabbi menyediakan fitur data siswa dan lulusan, serta media peningkatan skill melalui menu Course, Competence Center, dan MBKM. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh siswa atau sekolah, untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka.

”Kami berharap, dengan adanya SI Gabbi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi SMKN 3 Pati, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan memasilitasi program MBKM di sekolah ini,” ungkap Erwin.

Riyan

The post Tim Pengabdian USM Lolos Hibah Kemenristek Dikti appeared first on SuaraBaru.id.

“Alhamdulillah ini baru kali pertama setelah kemarin platform pemilihmuda.id telah diresmikan di Jakarta, dan hari ini sudah masuk Jawa Tengah,” kata Komandan Tim TKN Fanta Prabowo-Gibran, M Arief Rosyid Hasan saat launching.

Arief menyampaikan, sebagaimana harapan dari Mas Gibran untuk pihaknya  memprioritaskan sapu bersih pemilih muda di Jakarta dan Jawa Tengah. “Insyah Allah sampai 14 Februari 2024 mendatang Jakarta dan Jawa Tengah pemilih mudanya sudah berpihak kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujarnya.

Selain Jakarta dan Jawa Tengah, kata Arief acara kopi darat akan dilakukan di Jawa Barat, Banten, dan beberapa daerah lain yang  pemilih mudanya lebih besar. Arief mentargetkan pemilih muda Jawa Tengah harus lebih besar dari yang lain. “Minimal 55-60 persen bisa terpenuhi,” tutup Arief.

Koordinator Tim Fanta Kota Tegal, Bagas Satya Indrana SH menyampaikan, baru saja lounching aplikasi pemilihmuda.id yang merupakan aplikasi wadah untuk memudahkan anak muda menyampaikan aspirasinya, dan mengenal Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih dalam. “Dari aplikasi tersebut bisa terlihat peran aktif dan partisipasi. Terakhir sudah mencapai 500 ribuan dari Jakarta. Hari ini pertama di Kota Tegal, Jawa Tengah,” terang Bagas.

Sependapat dengan Arief, untuk pemilih muda di Jawa Tengah, Bagas meyakini  mencapai 80 persen memilih Paslon Pak Prabowo dan Mas Gibran.

Sementara Caleg Muda Dapil Kecamatan Margadana Kota Tegal, Miftachudin SE, untuk pemilih muda hingga hari ini memastikan memilih Paslon gemoy. “Karena kalau kepasangan lain sepertinya  belum bisa menampung apa yang diharapkan teman-teman muda,” ujarnya.

Menurut caleg muda Dapil Tegal Timur, Arie Prima Setyoko, dengan diluncurkan platform pemilihmuda.id akan memudahkan bagi kalangan milenial dan generasi Z akan menjaring lebih mendalam. “Jadi kita tahu sudah berapa jumlah pengikut Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terjaring untuk pemenangan,” tutup Arie Prima Setyoko.

Sutrisno

The post Di Kota Tegal TKN Fanta Luncurkan Platform pemilihmuda.id appeared first on SuaraBaru.id.

SEBEGITU sering kita menangkap kemeletupan riak-riak “konflik” dalam komunikasi sehari-hari antarmanusia, baik yang terjadi dalam sifat fisik (langsung), maupun lewat aksi – reaksi unggahan di berbagai platform media sosial.

Dari dua wilayah ruang publik itu, sangat sering kita menemukan “resolusi konflik” yang antiklimaks. Proses dramaturgi aksi – reaksi itu terkadang dimulai dari wujud ofensif, menista, menghina, menghujat, dan menyimpulkan opini tertentu; bahkan tak jarang mengabaikan perasaan manusia (dengan dalih jangan “baper”-an), tetapi kemudian bergulir ke arah –seenteng itu– “meminta maaf”.

Alur perseteruan dengan model seperti itu akhirnya mudah diperkirakan. Sekencang apa pun ofensivitas dan ekspresi gesturalnya, tiba-tiba orang yang sangat ekspresif dan emosional berbla-bla-bla itu merunduk-runduk meminta maaf mengakui kesalahan. Justifikasinya? “Sedang khilaf”, “hanya menuruti kata hati”, dan “merasa terprovokasi” menjadi sederet frasa yang mudah kita gambarkan, lalu akhirnya orang itu mengaku menyesal, dan ujungnya meminta maaf.

Fenomena ini bisa kita deretkan dalam tren praktik banal bermedia sosial: betapa mudah kita mengunggah, alangkah mudah kita menghujat, sangat mudah menyesal, lalu mudah pula meminta maaf.

Meminta maaf sebagai fenomena paling ujung, tentu tidak menjadi persoalan ketika tidak terkait dengan rentetan kecerobohan dalam berkomunikasi. Bukankah meminta maaf memang dianjurkan oleh agama mana pun, dalam relasi sosial apa pun? Dan, dalam kearifan lokal digambarkan bahwa “hukuman terberat bagi seorang yang bersalah adalah mengakui kesalahan, meminta maaf, lalu berkomitmen untuk tidak mengulanginya”.

Yang Tepat dan Tidak Tepat
Sebenarnya, mudah mengunggah informasi atau pernyataan bukan merupakan sebuah masalah, andai itu menyangkut komitmen penyampaian berita-berita yang dipertimbangkan punya nilai manfaat bagi orang banyak.

Yang tidak tepat adalah, apabila klimaks permintaan maaf itu berlangsung sebagai proses rutin. Bukankah banyak terjadi, seseorang demikian “gatal” memosting ujaran yang menghujat lewat media sosial, atau tidak tepat dalam berperilaku dan mengetengahkan gestur ofensif terhadap orang lain?

Dalam kondisi demikian, kerap terkesan berlangsung simplifikasi sikap atas perilaku yang sudah telanjur disampaikan kepada pihak lain. Umumnya setelah sikap itu dipersoalkan, apalagi ketika berkembang masuk ke ranah hukum, dia tergopoh-gopoh menyesali dan buru-buru meminta maaf.

Kisah seorang perempuan penghujat Tri Rismaharini (saat itu Wali Kota Surabaya) beberapa waktu lalu, menjadi contoh nyata betapa ketidakmampuan mengendalikan diri (dan jari-jari) berujung permintaan maaf. Contoh lain, seorang anak muda di sebuah masjid mengintimidasi dengan membentak-bentak seorang bermasker yang hendak shalat, akhirnya juga meminta maaf. Pun, yang terbaru, seorang perempuan marah-marah kepada petugas penyekatan arus mudik di Serang, berakhir dengan mengaku khilaf.

Masih banyak contoh lain, yang semuanya berpangkal dari ketidakmampuan menyeleksi unggahan, mempertimbangkannya, atau mengendalikan gestur dan emosi dalam menyikapi sebuah persoalan.

Dalih khilaf seolah-olah menjadi permakluman akhir yang menggambarkan betapa tipis batas antara emosi memosting dan perilaku minus-kontrol dengan kesadaran potensi luka sosial proses hukum.

Prinsip-Prinsip Komunikasi
Di luar konteks hukum yang terkait dengan Udang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik, saya mencoba mengamati fenomena ini dari sisi prinsip-prinsip adab berkomunikasi. Dalam gambaran konsiderans yang sederhana, sebenarnya mudah memetakan unggahan-unggahan yang berisiko menimbulkan akibat atau reaksi, dengan postingan yang berorientasi membawa maslahat.

Mengukur pertimbangan dari diri sendiri merupakan alat uji sederhana yang mudah dipahami. Bayangkanlah, andai postingan ofensif itu mengarah ke diri kita. Konsiderans ini tentu berbeda apabila kita posisikan dalam perspektif kehendak “panjat sosial” (pansos) atau kondisi ofensif – defensif dalam intensi setting-an membentuk opini atau meraih viralitas media, yang biasa berlangsung di ranah selebriti.

Dalam atmosfer dunia digital, pemanfaatan media sosial secara eksploitatif sekarang ini sangat terasa betapa keruh dan hampa etika. Tren buzzer yang dengan berbagai argumen membela “tuan-tuan” mereka, makin mengaburkan hak-hak publik untuk mendapatkan informasi tepercaya. Kebenaran tak lagi bisa diukur berdasarkan fakta dan logika akal sehat, namun terkonstruksi oleh realita yang dibentuk oleh dominasi penguasaan ruang publik.

Di ruang aktual saat ini, istilah “otak sungsang” atau pikiran dengan logika terbalik-balik, misalnya, dalam polemik antara kalangan pengkritik pemerintah dengan staf khusus, menciptakan kondisi adu kuat opini yang melebar ke mana-mana. Dalam format verifikasi yang kemudian diambil oleh media-media mainstream, respons netizens yang mendapat ruang di media massa juga terasa brutal.

Seperti inikah arah ekspresi kemerdekaan berpendapat, apabila kita sandarkan pada nilai-nilai rasa dan hati?

Kegelisahan ini bukanlah pada soal tren meminta maaf pada banyak insiden ruang digital dan ekspresi etika komunikasi, akan tetapi lebih pada keprihatinan atas simplifikasi persoalan, tanpa membayangkan pihak-pihak yang sebelumnya telah dia lukai. Padahal sejatinya kita bisa berbicara baik, santun, terukur, jelas, manfaat, dan tidak menciptakan kerugian bagi orang lain.

Jadi, postinglah daku kau kutangkap…

– Amir Machmud NS, wartawan senior, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, penulis buku, dan dosen Ilmu Komunikasi –

The post Semudah Itu Menghujat, Semudah Itukah Meminta Maaf? appeared first on SuaraBaru.id.