SEMARANG (SUARABARU.ID)– Program Pascasarjana Universitas Semarang (USM), melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kamis (19/2/2026), sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi pendidikan dan penelitian jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3).
Momentum ini menjadi inisiatif pertama di Jateng, yang mengintegrasikan riset akademik dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah.
Direktur Program Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH menjelaskan, audiensi ini bertujuan membangun sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Jateng, melalui riset mahasiswa pascasarjana.
BACA JUGA: USM Juara Umum di Pencak Silat Kendal Open Championship 2026
”Ini merupakan momentum pertama bagi Pemerintah Provinsi Jateng, yang juga diinisiasi Pascasarjana Universitas Semarang, untuk berkolaborasi dalam penguatan pendidikan S2 dan S3. Kami menawarkan skema, bagaimana daftar inventarisasi masalah di Jateng, dapat diselesaikan mahasiswa melalui penelitian akademik,” ujarnya.
Selain kolaborasi riset, Pascasarjana USM juga menawarkan skema pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), bagi aparatur Pemprov Jateng, melalui kerja sama pendidikan lanjutan dan beasiswa.
Skema itu mencakup beasiswa yang telah tersedia di Pemprov Jateng, maupun potongan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari instansi pemerintah daerah, dengan tetap menjaga standar mutu pendidikan.
BACA JUGA: Mahasiswa USM Raih Bronze Medal di Malaysia
”Penguatan SDM menjadi kunci. Kami membuka peluang beasiswa maupun potongan biaya pendidikan bagi aparatur pemerintah, namun kualitas akademik tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dr Junaidi menegaskan, kerja sama ini juga akan memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung kebijakan dan pelayanan publik di sektor pariwisata dan pembangunan daerah Jateng.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan, dalam membangun ekosistem kolaborasi antara universitas dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan publik dapat berbasis riset ilmiah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Riyan
