Wakil Ketua I DPD PAN Kota Tegal Jaelani mengatakan, selaku DPD PAN Kota Tegal yang jelas menunggu proses hukum. Jadi langkah PAN itu akan tegas ketika sudah ada proses hukum yang jelas.

“Karena sementara ini belum ada informasi terkait proses hukum maka kita untuk saat ini pengurus yang ada di DPD terus melaksanakan kegiatan organisasi seperti biasa. Dan kebetulan saya di Ketua I POK yang menggantikan Ketua ketika berhalangan,” kata Jaelani kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (14/5/2025).

Jaelani menambahkan, untuk saat ini pihaknya menyambut Musda yang akan digelar sekira Juni-Juli 2025 untuk pemilihan Ketua DPD baru. “Kemungkinan tetap berjalan walaupun Ketua DPD Kota Tegal saat ini belum bisa dikonfirmasi,” terangnya.

Sekretaris DPD PAN Kota Tegal, Fajar Nur Wildani menambahkan, bahwa yang telah dilakukan oleh NF itu adalah kegiatan pribadi, tidak berkaitan dengan DPD PAN. “Kami DPD PAN perlu juga sampaikan tahunya adalah NF itu menunaikan ibadah haji. Dan kami pengurus yang di bawah itu dititipi DPD untuk mengurus berlanjutnya organisasi DPRD PAN Kota Tegal,” ucap Wildan.

Terkait keberadaan NF Wildan mengaku tidak tahu. “Pada prinsipnya kita, kami tidak tahu. Saat minta informasi ke pihak keluarga karena keluarga yang lebih tahu. Saat kami menghubungi suaminya juga jawabannya hanya minta doa saja,” ujarnya.

Tidak ada komunikasi dengan NF sama sekali. “Saya minta bantuan kepada keluarga untuk bisa menghubungi beliau NF,” terang Wildan.

Saat ditanya adakah sanksi untuk NF dari partai, Wildan menyampaikan tidak ada pembahasan soal itu. “Wah, tidak ada pembahasan itu. Kita tahunya NF itu sedang beribadah haji,” tutup Wildan.

Sementara Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PAN Tengku Rayhan Makarim BA MIKOm.

mengaku tidak tahu keberadaan Nur Fitriani saat ini. Menurut info dari NF dia tidak bisa berangkat haji dan sekarang lagi diamankan bukan ditahan.

“Saya pribadi anggota DPRD Kota Tegal dari PAN dimana NF adalah saudara saya sendiri karena satu Fraksi dari Partai yang sama tapi, bahwa kita mengedepankan azas praduga tak bersalah atas persoalan yang terjadi terhadap Nur Fitriani. Kita menunggu status hukum yang inkrah. Jadi kita posisinya menunggu jawaban dari DPP PAN terkait persoalan yang menyeret NF,” kata Rayhan usai mengikuti Ralat Paripurna DPRD Kota Tegal.

Atas kejadian tersebut pihaknya merasa prihatin tapi langkah dan roda organisasi tetap berjalan seperti adanya Muswil.

Rayhan mengaku kontak terakhir dengan Nurfitriani pada  Minggu (11/5/2025) lalu. Saat itu dia NF menyampaikan mohon doanya supaya kisruh ini cepat selesai. Yang disampaikan bersangkutan memang tidak bisa berangkat haji dan yang bersangkutan juga menyampaikan tidak ada penahanan, yang ada pengamanan.

“Jadi Ibu NF itu sedang diamankan, bukan sedang ditahan,” tutup Rayhan.

Sutrisno

The post Diduga Terlibat Pemberangkatan Haji Ilegal, Ketua DPD PAN Kota Tegal Diamankan appeared first on SuaraBaru.id.

Ely bersama ratusan kader PAN tiba di DPC PDI Perjuangan Jalan Setiabudi Kota Tegal menyerahkan formulir pendaftaran kepada Desk Pilkada PDI Perjuangan, Kamis (23/5/2024) sore.

Ely yang masih duduk di DPRD Kota Tegal merupakan satu-satunya perempuan yang mencalonkan diri sebagai balon Wakil Wali Kota Tegal pada kontestasi Pemilukada 27 November 2024 mendatang.

“Setelah saya berfikir kok tidak ada perempuan yang mencalonkan diri di Pemilukada Kota Tegal. Itu motivasi saya,” kata Ely.

Disampaikan, PDI Perjuangan dan PAN sudah sepakat untuk bersama-sama memajukan Kota Tegal yang dipimpin oleh orang Kota Tegal sendiri, putra daerah.

“Dipimpin luar Kota Tegal hasilnya hanya kaya gini juga. Mending orang sendiri. Yang tau orang Kota Tegal, ya orang sendiri,” terang Ely.

Apabila pemimpin berselisih yang bisa mendamaikan orangnya sendiri. “Nah kalau pemimpinnya dari luar Kota Tegal mereka bertengkar tidak bisa yang melerai. Hal itu seperti yang sudah-sudah,” tutup Ely.

Sutrisno

The post Bendahara PAN Kota Tegal Mendaftar Balon Wawalkot ke PDIP appeared first on SuaraBaru.id.

HAMPIR setiap saat melalui media, utamanya media sosial (medsos), setiap ada peristiwa atau kejadian, selalu dikaitkan dengan nama Jokowi. Baik itu peristiwa ekonomi, sosial, terlebih peristiwa politik.

Yang paling aktual dukungan Golkar dan PAN ke Capres Prabowo Subianto pun, ada yang menduga adanya campur tangan Jokowi.

Di alam reformasi dimana menganut perlunya perbaikan pada sektor tertentu, biasanya bila berhasil ataupun ada yang menilai gagal, maka yang disalahkan adalah individu yang berpartisipasi.

Itu menurut Individual Blame Theory, sebagai salah satu teori pembangunan. Kelebihannya atau bisa juga celakanya, baik bila berhasil ataupun gagal, yang disalahkan adalah Top Manager, yang bagi Indonesia saat ini tentu Presiden Jokowi.

Contoh yang paling konkret adalah, penilaian terhadap capaian kinerja pemerintahan Jokowi menunjukkan angka di atas 80 persen. Namun sebaliknya, kegiatan apapun yang lain juga dikaitkan terhadap Jokowi, termasuk hinaan yang sangat kurang pantas terhadapnya.

Itulah risiko seorang pemimpin di era reformasi. Karena itu, sangat wajar jika Presiden Jokowi selalu menerimanya dengan legowo, sekaligus lembah manah, dan beliau selalu mengatakan, akan terus bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara.

Pertanyaannya, tidakkah sebenarnya para elit serta intelektual paham pada Teori Penyalahan Individu, sebagai salah satu Teori Pembangunan? Sehingga ketika akan melontarkan pernyataan mempertimbangkan teori itu, tidakkah sebaiknya mereka saling bahu membahu, dan kalau toh mengritik menggunakan bahasa santun serta didukung oleh data yang akurat?

Pemisahan
Mestinya para elit sadar, bahwa telah ada pembagian kinerja antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga bila ada ketidakpuasan, mestinya alamat yang dituju itu jelas.

UU Cipta Kerja misalnya, itu merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan DPR. Sehingga tidaklah pas bila ada protes, yang dituju hanya Presiden. Terlebih, kerja sama antar- partai politik, di mana Jokowi bukan anggota salah satunya. Jelas sangatlah kurang pas, bila itupun dikaitkan dengannya.

Tapi itulah kenyataan yang sering mengherankan kita. Harga cabai, telor, daging naik pun Presiden yang disalahkan. Padahal sebenarnya kan ada para pembantu Presiden bersama jajarannya. Demikian juga dengan hal-hal kecil lainnya.

Di sisi lain, tingginya apresiasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, menyebabkan banyak juga pihak yang memanfaatkannya, terlebih menjelang tahun politik.

Di berbagai kawasan telah banyak spanduk ataupun baliho dan sejenisnya, baik dari capres dan timsesnya, ataupun calon anggota legislatif yang ikut menyertakan gambar Presiden Jokowi.

Dari sisi komunikasi, sebenarnya hal itu ada kelebihan, namun juga ada kekurangannya. Kelebihannya dari Metode Asosiasi, diharapkan calon pemilih mengasosiasikan dukungan Jokowi terhadap mereka, sehingga harapannya pada meningkatnya elektabilitas yang bersangkutan.

Kekurangannya, justru hal tersebut menunjukkan kekurangpedean yang bersangkutan, karena mungkin saja mereka tidak memiliki program kerja yang menarik bagi calon pemilih.

Bagi kelompok ini, bisa saja nanti elektabilitasnya akan kempes kembali, tatkala Jokowi sebagai individu yang punya hak di luar tugas serta kewenangannya, menyatakan dukungannya pada figur serta parpol tertentu, setelah KPU resmi menetapkannya.

Pendidikan Politik
Karena itu, senyampang waktunya masih cukup dan tujuan mereka secara ideal sama, alangkah indahnya bila masing-masing kandidat saling menyodorkan program yang aplikatif, sehingga calon pemilih akhirnya dapat memilihnya dengan cermat dan seksama.

Kiranya bukanlah hal yang tepat, bila hanya menyodorkan program normatif, misalnya perubahan atau lanjutkan, tanpa menjelaskan apa yang mereka akan lakukan untuk itu, termasuk caranya, langkahnya, hingga pendanaannya. Tidak cukup misalnya, menyebut BPJS gratis, tanpa memerinci langkahnya secara detail dan logis.

Dari sisi Ilmu komunikasi, maka menyampaikan informasi yang informatif dalam arti menghilangkan kebingungan masyarakat, mutlak perlu dilakukan.

Itupun tidak bisa sembarangan, karena para calon pemilih yang makin cerdas akan dengan mudahnya membandingkannya dengan data dari berbagai sumber yang tersedia.

Akhirnya kita berharap, pemilu cerdas akan terjadi bila para kandidat dan pendukungnya mengurangi melontarkan pernyataan manipulatif, dengan memanfaatkan atau sebaliknya menyalahkan Jokowi, dan menggantinya dengan pemaparan program yang informatif, emphatik, persuasif, sekaligus mencerdaskan.

— Drs Gunawan Witjaksana MSi, Dosen Tetap Ilkom USM dan Dosen Ilkom Udinus —

The post Semua Karena Jokowi appeared first on SuaraBaru.id.

”Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau sudah memberikan keputusan dan sudah punya catatan harus merapat ke mana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai siapapun mereka, dan kemanapun mereka,” kata Ganjar, saat ditemui di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Semarang, Minggu (13/8/2023).

Merapatnya Golkar dan PAN ke Prabowo, menurut Ganjar, merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saat ini, semua partai memang sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politik mereka.

BACA JUGA: Diklatsar Tahun 2023 Berakhir, 163 Satgas MTA Jalani Pembaretan

Pihaknya, lanjut dia, juga terus menjalin komunikasi dengan partai lain, baik yang sudah mendukung maupun yang belum mendukung. ”Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka,” jelasnya.

Disinggung semakin banyaknya partai politik yang kini merapat ke Prabowo, Ganjar tetap menanggapinya dengan santai. Menurutnya, peristiwa bergabungnya beberapa partai “mengeroyok” PDIP dalam gelaran Pilpres, sudah pernah terjadi.

”Dan kisah ini pernah terjadi saat 2014 lalu. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalannya, dan selalu ada dinamika yang berubah,” terangnya.

BACA JUGA: Menyongsong Peringatan Hari Jadi ke-75, Polwan Polres Klaten Laksanakan Baksoskes

Ganjar justru menyampaikan ucapan selamat kepada Golkar dan PAN, atas keputusannya bergabung ke koalisi Gerindra dan PKB. Dia mengajak semua pihak, untuk menjaga demokrasi agar berjalan baik.

”Tentu saja yang paling penting adalah, bagaimana menjaga demokrasi berjalan dengan baik, dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Golkar dan PAN akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Raya (KIR). Lewat ketua umumnya, kedua partai itu mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Riyan

The post Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Akan Ada Dinamika yang Berubah appeared first on SuaraBaru.id.

Penandatanganan serah terima bantuan keuangan partai politik itu dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, bersama perwakilan dari sembilan partai politik, di Kantor Gubernur Jateng, Kamis (4/5/2023). Sembilan partai politik itu antara lain, PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

Ganjar mengatakan, bantuan keuangan partai politik itu diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bantuan itu bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jateng tahun 2023.

BACA JUGA: Elektabilitas Ganjar Meningkat Usai Dideklarasikan Sebagai Calon Presiden

Masing-masing partai politik mendapatkan bantuan keuangan Rp 2.000 per suara sah, hasil perolehan suara pemilu 2019. Nilai itu mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya Rp 1.200.

”Tentu saja ada kewajiban undang-undang kita, untuk memberikan bantuan kepada partai politik. Kalau kemarin kan besarannya Rp 1.200 per suara, sekarang naik menjadi Rp 2.000,” ungkap Ganjar, usai acara penandatanganan serah terima bantuan keuangan partai politik.

Diharapkan dia, bantuan itu dapat digunakan dengan optimal. Memang nilai itu tidak banyak untuk sebuah fungsi kepartaian, yang harus melakukan pendidikan politik, agregasi politik, dan bagaimana menciptakan keseimbangan di masyarakat, serta partisipasi di pemerintahan.

BACA JUGA: UKSW Tambah Kinerja Unggul, Lahirkan Guru Besar Teologi

”Ini sungguh-sungguh tidak gampang. Namun demikian saya yakin dan paham betul, teman-teman dari partai politik akan bisa menggunakannya dengan baik. Beberapa di antaranya, karena sudah punya pengalaman pengeluaran yang bagus,” jelasnya.

Ganjar juga berpesan, agar melakukan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. Sehingga kelak ketika audit dilakukan, semua berada posisi yang tidak menyalahi aturan.

Dengan jumlah nilai bantuan yang tidak banyak itu, Ganjar juga memiliki keyakinan, partai politik juga memilki cara yang lain. Misalnya, iuran anggota atau dari sumber lain yang tidak menyalahi aturan. Bantuan keuangan dari Pemprov Jateng itu, hanya sebagian komponen untuk melakukan fungsi partai.

BACA JUGA: Data Kependudukan Terintegrasi untuk Akselerasi Pembangunan SDM Nasional

”Mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan kalau kami lihat, hari ini semua lagi banyak sosialisasi, turun ke masyarakat. Jelang pemilu maka pasti anggaran ini menjadi sangat diperlukan untuk partai,” imbuhnya.

Secara rinci, berikut jumlah bantuan yang diterima sembilan partai. PKB menerima bantuan keuangan sebesar Rp 5,4 miliar, Partai Gerindra Rp 3,2 miliar, PDI Perjuangan Rp 11,8 miliar, Partai Golkar Rp 3,4 miliar.

Selanjutnya Partai Nasdem Rp 1,6 miliar, PKS Rp 2,4 miliar, PPP Rp 2,2 miliar, PAN Rp 1,7 miliar, dan Partai Demokrat Rp 1,9 miliar.

Riyan

The post Bantuan Keuangan Rp 33 Miliar dari Pemprov Jateng untuk Parpol Dibagikan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya, usai menghadiri Workshop dan Rakornas Partai Amanat Nasional (PAN), di Hotel Padma, Semarang, Minggu (26/2/2023).

”Menurut saya, kita mesti punya kontribusi dari partai apa pun, untuk membangun bangsa,” kata Ganjar, di Lanumad A Yani Semarang, usai melepas Presiden Ri, Joko Widodo, terbang kembali ke Jakarta.

BACA JUGA: DKPP Periksa Ketua KPU RI Terkait Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Calon Tertutup

Hal ini selaras dengan sejarah bangsa, yang dia temukan saat berkunjung ke Surabaya pekan lalu. Ganjar mengisahkan perjalanan empat pemuda di bawah asuhan HOS Cokroaminoto, yang kemudian berkembang dengan empat ideolog, namun punya tujuan yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia.

”Maka saya ceritakan, bagaimana mimpi besar bangsa ini melalui Pak Presiden, untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) itu, bukan hanya sekedar perpindahan, tapi bagaimana mengubah mindset,” ujarnya.

Perubahan mindset itu, lanjut Ganjar, termasuk soal transformasi teknologi yang akan menghadirkan peradaban baru. Tantangan ini akan dihadapi generasi bangsa selanjutnya, untuk bisa mengisi dan berkontribusi.

BACA JUGA: Pembelajaran Berdiferensiasi antara Konsep dan Miskonsepsi

Ganjar menambahkan, IKN adalah proyek besar yang bisa dijadikan contoh bagi anak bangsa, untuk menunjukkan kontribusinya. Hal ini sejalan dengan gagasan dari para pendiri bangsa, yang bercita-cita Indonesia sebagai negara maju di masa depan.

”Ini yang mesti kita tularkan kepada partai politik untuk bisa bernegosiasi, agar bisa menjaga kondusivitas, guna punya sikap politik kebangsaan, yang nantinya akan berujung pada suksesnya proses pemilu, perhelatan besar pesta demokrasi 2024,” tandasnya.

Riyan

The post Parpol Harus Berkontribusi Bangun Bangsa appeared first on SuaraBaru.id.

”Anggota Dewan yang hadir sebanyak 69 orang, dari 119 orang anggota. Sesuai paraturan DPRD tentang Tata Tertib, rapat sudah memenuhi kuorum,” kata Ferry, saat membuka acara.

Dalam rapat itu, agenda utamanya yakni, penjelasan gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2022. Saat memberikan sambutan, Ganjar memaparkan beberapa hal yang mendasari perubahan APBD 2022.

BACA JUGA: Jalan Tol Semarang-Demak Segera Jalani Uji Layak Fungsi

”Dalam perubahan APBD 2022, didasari salah satunya adanya penyesuaian sisa lebih penghitungan anggaran 2021, sesuai hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban APBD 2021,” terang gubernur.

Usai pembacaan laporan, sejumlah fraksi memberikan pemandangan umumnya atas laporan gubernur tentang Raperda Perubahan APBD 2022 itu, kepada Pimpinan DPRD (Pimwan) dan gubernur. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan Partai Demokrat.

Rapat paripurna kemudian diskors, dan dilanjutkan pada minggu depan. Agendanya, tanggapan gubernur atas pemandangan umum fraksi, mengenai Raperda Perubahan APBD 2022.

Riyan

The post Hasil Audit BPK Ada Penyesuaian Sisa Lebih Penghitungan Anggaran 2021 appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Saiful dalam program Bedah Politik bertajuk ”Pergeseran Pemilih Partai Menjelang Pemilu 2024” yang tayang di kanal Youtube SMRC TV, Kamis (1/9).

Menurut Saiful, fenomena swing voters atau pemilih yang bisa berpindah dari satu partai ke partai lain masih cukup besar di Indonesia. Pemilih swing ini bisa mengubah komposisi dukungan partai-partai politik di Indonesia pada Pemilu 2024.

“Yang paling mengkhawatirkan tidak masuk ke Senayan pada 2024, jika tidak ada kerja ekstrakeras adalah PAN dan PPP,” kata Saiful.

Menurutnya, PAN memiliki pemilih pada pemilu 2019 yang sampai sekarang belum menentukan pilihan atau wait and see sebesar 31,2 persen. Saiful menganalisa jika suara PAN pada Pemilu terakhir 6,8 persen, maka jika yang kembali memilih partai ini hanya separuhnya, maka ada kemungkinan PAN tidak akan lolos ke parlemen pada Pemilu mendatang.

Besarnya pemilih PAN yang masih menunggu ini kemungkinan ditarik oleh partai baru yang didirikan oleh Amin Rais, Partai Ummat, kata Saiful. Mereka mendukung PAN selama ini kemungkinan karena ada tokoh seperti Amin Rais.

“Begitu Pak Amin Rais tidak ada di situ, dan karena mereka loyal pada Pak Amin Rais, mereka akan hijrah juga,” jelas Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta tersebut.

Sementara PPP memiliki 56,7 persen pemilihnya di 2019 yang sekarang akan kembali memilihnya. Ada 22,5 persen yang sekarang menyatakan memilih Partai Demokrat dan PDIP 8,3 persen. Yang mengkhawatirkan bagi PPP, kata Saiful, adalah karena pemilih PPP yang belum menentukan pilihan atau wait and see cenderung sedikit, 11 persen.

“Ini berbahaya. Kalau tidak ada upaya yang ekstra, mungkin partai yang akan mengikuti Hanura yang tidak lolos ke Senayan,” kata Saiful.

Sementara, dari pemaparan Saiful, ada dua partai yang memiliki pemilih loyal dan tidak mudah pindah, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

Menurutnya, pemilih PDIP di 2019 yang menyatakan akan kembali memilih PDIP sekarang sebanyak 73,9 persen. Sama halnya Partai Demokrat, ada 73,6 persen pemilih Demokrat 2019 yang menyatakan akan kembali memilih partai tersebut.

Sementara,  partai-partai lain mengalami perubahan komposisi suara yang dinamis. Seperti Partai Gerindra, pada survey ini, ada 9,6 persen pemilih Gerindra yang pindah ke Golkar, yang pindah ke PDIP 4,8 persen dan PKS 3,9 persen. Sementara yang tetap akan memilih Gerindra sebesar 62,7 persen. Ada 13,5 persen yang belum menjawab.

”Partai Golkar, PDIP, dan PKS mengganggu stabilitas suara partai Gerindra,”ungkapnya.

Saiful menjelaskan bahwa dari Pemilu ke Pemilu, partai yang mendapatkan suara terbanyak bisa berganti-ganti secara ekstrim. Ini disebut sebagai fenomena swing voters. Artinya, menurut Saiful, ada perubahan-perubahan pemilih.

Secara keseluruhan, jelas Saiful, jumlah swing voters di Indonesia cukup besar, terutama pada partai tertentu. Partai yang relatif stabil adalah PDIP dan Demokrat. Sementara yang paling mengkhawatirkan tidak masuk ke Senayan pada 2024, jika tidak ada kerja ekstra keras, adalah PAN dan PPP.

“PAN karena ada konflik kepemimpinan internal. Sedangkan PPP karena tidak cukup kompetitif menarik pemilih partai lain. Bahkan sebaliknya, pemilih yang sudah ada pun tidak mampu dijaga,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post Survey SMRC; PAN dan PPP Terancam Terlempar dari Senayan di Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Beberapa undangan turut hadir dalam acara, salah satunya Ketua DPRD Kudus Masan serta pimpinan-pimpinan partai yang ada di Kabupaten Kudus. Selain itu, hadir pula Sekretaris DPW PAN Jateng, Sunarmin, pimpinan PD Muhammadiyah Kudus, serta para pendiri dan inisiator PAN Kudus.

“Memajukan Kabupaten Kudus perlu kolaborasi dengan seluruh elemen. Salah satunya dengan PAN,” kata bupati dalam sambutannya.

Hartopo optimis ke depan PAN mampu berkontribusi lebih untuk kemajuan daerah. Terlebih sepak terjang Ketua DPD PAN Kudus Endang Kursistiyani yang sudah berpengalaman dan memiliki prinsip yang tegas.

“Saya yakin dengan kepemimpinan Bu Endang yang tegas dan berprinsip, PAN ke depan akan lebih baik,” tuturnya.

Ketua DPD PAN Kudus Endang Kursistiyani menyampaikan dalam milad kali ini, PAN menggandeng partai politik lain untuk sama-sama bersinergi menciptakan Kabupaten Kudus yamg damai. Dirinya yakin  adanya kebersamaan akan menstimulasi suasana politik yang sehat.

“Kami mengajak rekan kami dari partai politik lain bersinergi sehingga turut menciptakan Kabupaten Kudus yang damai dan kondusif,” ungkapnya.

Endang juga kembali menegaskan tekadnya untuk membawa PAN Kabupaten Kudus bisa kembali meraih kejayaan seperti periode-periode sebelumnya. Pihaknya menargetkan pada Pemilu 2024 mendatang PAN bisa meningkatkan perolehan kursi sehingga bisa membentuk fraksi sendiri di DPRD Kudus.

“Targetnya satu dapil satu kursi sehingga kami bisa membentuk fraksi sendiri,”tandasnya.

Sekretaris DPW PAN Jateng Sunarmin menyebut sikap gotong royong PAN bersama Pemerintah Kabupaten Kudus patut diapresiasi. Pasalnya keterlibatan pemimpin daerah, dan ulama dalam Milad PAN kali ini mencerminkan rasa persatuan.

“Peringatan Milad ke – 24 DPD PAN Kudus inspiratif karena nuansa persatuannya sangat terasa,” ucapnya.

Sunarmin juga mengapresiasi kinerja DPD PAN Kabupaten Kudus. Sebab, dalam proses inventarisasi anggota sebagai syarat pendaftaran KPU, PAN Kabupaten Kudus mendapat predikat terbaik baik di tingkat Jateng dan tingkat nasional.

Ali Bustomi

The post Rayakan Milad ke-24, DPD PAN Kudus Siap Songsong Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Penjaringan nama capres tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PAN Kudus yang digelar di kantor setempat, Jumat (24/6) malam.

Pengurus DPW PAN Jateng, Jayus menyampaikan penjaringan nama capres tersebut merupakan instruksi DPP. Yang mana setiap DPD menentukan 10 nama capres usulan dari pengurus cabang.

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan dibawa ke DPW untuk kemudian dibawa di arena Rapimnas DPP.

“Meski penentuan nama capres yang diusung PAN merupakan otoritas dari Ketua Umum, tapi sebagai bentuk demokrasi, proses penjaringan tetap dilakukan dari bawah,”kata Jayus.

Selain nama Puan dan Ganjar, beberapa nama lain yang muncul dalam proses penjaringan capres diantaranya Zulkifli Hasan, Soetrisno Bachir, Haedar Natsir, Abdul Mukti, Anies Baswedan, Erick Thohir, Tito Karnavian, serta Sandiaga Uno.

Persiapan Pemilu 2024

Sementara, Ketua DPD PAN Kabupaten Kudus Hj Endang Kursistiyani menambahkan, Rakerda digelar juga dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu 2024.

Persiapan lebih awal dilakukan seiring hasil buruk yang diraih PAN di Pemilu 2019 khususnya wilayah di Jawa Tengah.

“Jateng memang mendapat perhatian khusus dari DPP setelah pada Pemilu 2019 silam gagal meraih kursi DPR RI, hanya enam kursi DPRD Jateng dan kursi DPRD Kabupaten yang semula 114 hanya tersisa 81,”kata Endang

Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya terus membenahi struktur kepengurusan sampai ke tingkat ranting beserta kelengkapan administrasinya.

Dan yang tak kalah penting, PAN akan mulai menyiapkan saksi yang akan diterjunkan saat Pemungutan Suara Pemilu 2024 mendatang.

Sebab, salah satu faktor banyaknya kursi legislatif PAN yang hilang adalah kurangnya saksi di lapangan.

“Oleh karena itu, penyiapan saksi akan kami lakukan lebih awal. Saksi nanti tak hanya bertugas saat pemungutan suara, tapi juga harus bisa menjadi relawan sekaligus tim sukses pemenangan,”papar Endang.

Ali Bustomi

PAN Kudus Siapkan Ambulans untuk Bantu Masyarakat Hadapi Pandemi

Musda Berlangsung Mulus, Endang Kursistiyani Terpilih Pimpin DPD PAN Kudus

The post Nama Puan dan Ganjar Ikut Muncul dalam Penjaringan Capres PAN Kudus appeared first on SuaraBaru.id.