Peristiwa tersebut berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB, ketika sekelompok orang mendatangi kantor PWI Kabupaten Kudus bersama IJTI Muria Raya. Kedatangan mereka disebut untuk meminta penjelasan terkait ilustrasi foto dalam pemberitaan salah satu media.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, massa mempersoalkan ilustrasi foto dalam berita Media Tribun Jateng yang mengangkat dugaan pemerasan oleh oknum ormas terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Sunan Muria.

Massa PP menilai ilustrasi foto yang dibuat dengan AI tersebut menampilkan gambar yang dianggap menyudutkan PP karena pakaian pelaku dalam foto ilustrasi tersebut mirip dengan seragam PP.

Namun dalam pelaksanaannya, aksi tersebut tidak hanya sebatas klarifikasi. Massa juga diduga melontarkan tekanan secara verbal yang memicu rasa tidak nyaman di lingkungan kantor wartawan.

Situasi semakin memanas ketika jurnalis Tribun Jateng, Rifqi Ghozali, yang saat itu berada seorang diri di lokasi, menjadi sasaran desakan dari rombongan yang datang.

Tak hanya itu, dalam kejadian tersebut juga muncul upaya pemaksaan agar wartawan yang bersangkutan membuat video permintaan maaf. Tekanan yang disertai ancaman tersebut membuat suasana di kantor organisasi profesi itu menjadi tegang.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua PWI Kabupaten Kudus, Saiful Annas, menegaskan bahwa aksi penggerudukan itu tidak tepat sasaran. Ia menilai, persoalan terkait isi maupun ilustrasi pemberitaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab media yang mempublikasikan.

“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, itu menjadi ranah media yang bersangkutan. Tidak ada kaitannya dengan PWI sebagai organisasi profesi,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa pers telah memiliki mekanisme yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, seperti melalui hak jawab dan hak koreksi.

Menurutnya, langkah pengerahan massa dengan disertai tekanan bukanlah cara yang tepat dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Lebih lanjut, Annas menilai kehadiran massa pada malam hari dengan membawa tekanan dan ancaman telah menimbulkan rasa tidak aman bagi para jurnalis.

Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip kebebasan pers yang seharusnya dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

PWI Kabupaten Kudus pun menyatakan sikap tegas dengan mengecam segala bentuk tindakan yang mengarah pada intimidasi, ancaman, maupun praktik premanisme terhadap insan pers.

Selain itu, pihaknya juga mendesak agar ada pertanggungjawaban dari pihak terkait, termasuk permintaan maaf secara terbuka atas insiden yang telah terjadi.

Ali Bustomi

The post PWI Kudus Kecam Penggerudukan Kantor Wartawan oleh Ormas PP appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Paguyuban PKL Pleburan Sido Makmur di kawasan Pleburan, Kota Semarang, mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli).

Ketua Paguyuban PKL Pleburan Sido Makmur, Erno Widayat, mengatakan terdapat 40 PKL di kawasan tersebut. Di mana terbagi dalam dua shift, siang dan malam.

Mereka menjadi sasaran dugaan pungli oleh preman yang mengaku dari organisasi kemasyarakatan (ormas). Hal ini disebut telah berlangsung sekitar tiga pekan terakhir.

“Awalnya (pungutan) di parkir, setelah itu merambah ke PKL. Setiap PKL dimintai Rp20 ribu dengan ancaman kalau tidak bayar akan diusir,” kata dia saat mengadu kepada Ketua Tim Advokasi PKL se-Kota Semarang, Zainal Abidin Petir, di Jalan Mugas, Kota Semarang, Senin, 26 Januari 2026.

Sebelumnya, kata Erno, paguyuban telah melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Akan tetapi belum ada tindakan lanjut.

Erno mengatakan, para PKL ingin bekerja secara dengan tenang untuk menafkahi keluarga. Apalagi, mereka juga telah membayar retribusi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“Kami rakyat kecil butuh perlindungan. Kami tidak pernah dapat bantuan apa pun dari pemerintah. Kami hanya ingin bisa berjualan dengan aman dan tenang,” katanya.

Ketua Tim Advokasi PKL se-Kota Semarang, Zainal Abidin Petir, mengatakan, salah satu pedagang pisang coklat (piscok), Nur, mengaku tetap dimintai pungutan meski berjualan di atas lahan milik Pemerintah Kota Semarang.

Menurut Zainal, hal tersebut tidak dibenarkan karena lahan pemerintah hanya mewajibkan pembayaran retribusi resmi.

“Ini tanah milik Pemkot Semarang. Aturannya jelas, PKL hanya wajib bayar retribusi. Teman-teman PKL di sini sudah taat, bayar retribusi Rp3 ribu. Akan tetapi masih dipaksa bayar pungli Rp20 ribu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Zainal Petir langsung menghubungi Polsek Semarang Selatan. Dikatakannya, Kanit Reskrim Polsek Semarang Selatan juga telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama Polrestabes Semarang.

“Polisi sudah mengidentifikasi pelaku pungli. Kalau nanti masih ada pemerasan, bisa dilakukan penangkapan tangan,” ucapnya.

Pentingnya Keberadaan PKL

Zainal Petir mengatakan, PKL itu harus dijamin usahanya. Sejauh ini PKL merupakan bagian penting dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya lapamgan kerja, juga menekan angka kriminalitas yang dipicu dari potensi pengangguran.

Menurutnya, para pedagang berjualan untuk menghidupi keluarga tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

“PKL itu pedagang yang mulia. Panas hujan tetap jualan untuk keluarga. Mereka tidak pernah minta bantuan APBD. Justru ini mengurangi kemiskinan dan kriminalitas,” kata Zainal

Dia lantas meminta Wali Kota Semarang untuk bersinergi dengan Polrestabes Semarang, serta melakukan sosialisasi hingga tingkat kelurahan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa agar tidak ada lagi praktik pungli terhadap PKL. (*)

Diaz A Abidin

The post PKL Pleburan Semarang Ngaku Dipalak Preman Rp20 Ribu, Zainal Petir ‘Sentil’ Polisi dan Pemkot appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Dosen USM terdiri dari Ketua Rr B Natalia Sari Pujiastuti SPsi MSi, anggota Tika Ristia Djaya SIKom MIKom, Dr Sri Syamsiyah Lestari Sjafiie SSos MSi, dan Suhariyanto SSos I MIKom.

Kegiatan itu juga merupakan kerja sama dengan Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB), yang diketuai Dr AM Jumai SE MM.

BACA JUGA: Magister Hukum USM Gelar Kuliah Praktisi

Sebanyak 30 organisasi masyarakat se-Kota Semarang yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, advokasi hukum, pemberdayaan disabilitas, hingga keagamaan seperti Bankom Kota Semarang, FKPPI, Geram (Gerakan Anti Narkoba), serta Papda (Putra Putri Daerah), mengikuti kegiatan ini.

”Kami melihat peluang besar bagi ormas, untuk tidak hanya berperan sebagai penggerak sosial, tetapi juga sebagai pelaku wirausaha sosial. Namun tantangan utama ada pada bagaimana mereka membangun model bisnis, strategi komunikasi, dan branding yang sesuai dengan nilai dasar ormas,” ujar Natalia Sari.

Dia menambahkan, pelatihan itu dirancang sebagai langkah awal dalam membangun jaringan kolaborasi antarormas, dalam bentuk unit usaha bersama. Selain itu, mendorong keberadaan badan hukum untuk menjamin legalitas dan kepercayaan publik.

BACA JUGA: Mahasiswa KKN Tematik USM Ajak Warga Kelurahan Kemijen Kelola Sampah Organik

”Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat terus memperkuat kapasitas organisasi masyarakat dalam mengelola komunikasi usaha dan branding, sebagai bekal menuju kemandirian ekonomi yang tetap berlandaskan pada nilai sosial,” lanjutnya.

Berbagai materi disampaikan dalam pelatihan itu, di antaranya identifikasi potensi organisasi, perencanaan usaha sosial, teknik komunikasi yang efektif untuk menarik mitra dan pelanggan, hingga cara membangun citra (branding) organisasi yang kuat di era digital.

Anggota Tim PKM yang lain, Suhariyanto, memberikan materi tentang strategi komunikasi branding organisasi, yang menekankan pentingnya membangun citra positif melalui media sosial, kampanye digital, dan hubungan masyarakat (public relations).

BACA JUGA: Pemkab Wonosobo Komitmen Wujudkan Pejabat OPD yang Empatik dan Responsif

Menurutnya, branding yang kuat tidak hanya tentang logo dan nama, namun juga mencerminkan kepribadian dan misi sosial dari sebuah ormas.

”Branding yang berhasil adalah, ketika masyarakat bisa langsung mengaitkan misi sosial dan nilai-nilai ormas dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Disinilah peran komunikasi strategis menjadi sangat penting,” jelasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Dr Jumai menyatakan, kegiatan itu selaras dengan kebutuhan ormas, untuk tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja. Tetapi turut mengisi ruang-ruang yang belum terpenuhi oleh kebijakan negara, melalui usaha yang berkelanjutan dan berdampak.

Riyan

The post Dosen USM Beri Pelatihan Ormas Berdaya melalui Strategi Komunikasi dan Branding appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi yang kondusif di Jawa Tengah.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menegaskan, Kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi pencegahan dan penegakan hukum guna memastikan tidak ada pihak yang merasa terancam atau terganggu dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Sebagai langkah awal, Polda Jateng telah menggelar pembinaan dan deklarasi damai yang diikuti oleh para ketua ormas se-Jawa Tengah yang dipimpin oleh Dirbinmas Kombes Pol Lafri Prasetyono. Langkah ini sebagai wujud komitmen Polda Jateng untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk menciptakan Harkamtibmas yang aman dan kondusif serta mengantisipasi gangguan kamtibmas selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,” ungkap Artanto di Mapolda Jateng, Senin (17/3/2025).

Artanto mengatakan, kegiatan Kepolisian berupa patroli KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) juga rutin digelar selama bulan Ramadan dengan sasaran mengantisipasi terjadinya kasus pemerasan, pungutan liar serta intimidasi yang dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan ormas terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, Polda Jateng juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha, agar memahami hak-haknya dan tidak ragu melaporkan jika mengalami tindakan yang merugikan. Untuk memastikan setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan professional, Polda Jateng telah menyediakan call center 110 yang otomatis tersambung ke pelayanan kantor polisi terdekat.

Sebagai langkah pencegahan, Polda Jateng akan menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk membangun kesadaran bersama dalam menolak premanisme. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mencegah aksi-aksi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan menjaga konfusifitas iklim investasi di wilayah Jawa Tengah.

“Bila menemukan indikasi aksi premanisme berkedok ormas di wilayah, kami imbau masyarakat agar jangan takut untuk melapor. Kepolisian siap melindungi dan menindaklanjuti setiap aduan dengan tegas, sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

Ning S

The post Jaga Dunia Usaha dari Premanisme, Polda Jateng Minta Masyarakat Berani Lapor appeared first on SuaraBaru.id.

Untuk diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang ormas keagamaan untuk mengelola tambang melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUPK tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Secara rinci PP tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan sudah diteken Presiden pada 30 Mei 2024.

Ketua DPD Walubi Jawa Tengah, Tanto Harsono menanggapi adanya peraturan baru soal izin tambang untuk ormas keagamaan yang diorbitkan oleh Jokowi itu.

“Kita harus pelajari dulu, sampai mana? baru kita akan ambil langkah,” kata dia dihubungi awak media, Senin 10 Juni 2024.

Walubi Jawa Tengah, kata Tanto Harsono, belum ambil sikap apakah akan menerimanya atau sebaliknya menolak.

“Saya masih banyak kegiatan (usai Waisak), jadi memang belum mempelajarinya (IUPK) itu,” kata dia.

Mengenai akan melirik sektor tambang apa di Jawa Tengah, Tanto Harsono mengatakan belum ada keputusan apapun.

“Kita sih belum detail (membaca IUPK). Saya masih di Candi Borobudur belum pulang. Nanti kalau sampai kantor lihat surat-surat masuk baru kita akan pelajari,” ucap dia.

Tanto Harsono menjelaskan soal adanya informasi-informasi yang masuk ke Walubi maka akan diputuskan oleh pimpinan pusat.

“Biasanya kalau info seperti itu kita akan lempar ke (Walubi) pusat, nanti pusat yang akan mengambil keputusan,” katanya.

Sejauh ini, kata Tanto Harsono, Walubi Jawa Tengah dan pusat belum dalam tahap obrolan mengenai izin pengelolaan tambang dari pemerintah tersebut.

“Karena kita baru menyelesaikan Waisak semua saat ini. Jadi belum tahu akan mempertimbangkannya seperti apa. Kita harus pelajari dahulu,” tutur Tanto Harsono.

Diaz Aza

The post Respons Walubi Jawa Tengah Soal Pemerintah Bagi-bagi Tambang ke Ormas Keagamaan appeared first on SuaraBaru.id.

Nilai itu datang daei anggaran yanh bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.  Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana kepada sejumlah perwakilan ormas di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Semarang, Senin 5 Februari 2024.

Nana mengatakan, jumlah ormas yang terdaftar di Jawa Tengah tercatat 2.044 ormas. Namun, yang mendapatkan dana hibah pada 2024 ini 1. 336 ormas.

Adapun untuk ormas penerima hibah bergerak di bidang keagamaan, sosial, kebangsaan, dan lainnya.

Melalui dana hibah itu, diharapkan dapat semakin meningkatkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan, Pancasila, maupun pengetahuan keagaamaan masyarakat di Jateng.

Nana Sudjana mengingatkan, agar pengelola hibah Pemprov Jateng menggunakan dananya sesuai dengan peruntukannya.

“Karena ini uang negara maka penggunaannya harus dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun lainnya,” ujar Nana.

Sementara itu, salah satu penerima dana hibah dari ormas Ummahatur Rifa’iyah (Umri) Jateng, Asyifa mengapresiasi pemberian dana hibah dari Pemprov Jateng kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Jateng.

Dana hibah yang diterima Umri Jateng sebesar Rp 75 juta akan digunakan untuk berbagai kegiatan pengembangan organisasi dan peningkatan sumber daya manusia manusia.

Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk pelatihan dasar kepengurusan yang diikuti oleh generasi muda dari Himpunan Ummaratur Rifa’iyah.

Diaz Aza

The post Pemprov Jateng Kirim Dana Hibah Ormas 2024 Senilai Rp 80,5 Miliar  appeared first on SuaraBaru.id.

Di Kota Semarang, penyerahan bansos berupa 5 kg beras sebanyak 2000 kantong tersebut dilaksanakan di 8 lokasi berbeda, yakni di Alun-alun Kota Semarang (Pasar Johar Lama), Pasar Peterongan, Pasar Bulu, Pasar Karangayu, Pasar Pedurungan, Pasar Genuk, Pasar Ngaliyan, dan Pasar Jati Banyumanik.

Di Alun-alun Kota Semarang, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi didampingi sejumlah PJU Polda, Kapolrestabes Semarang dan sejumlah mahasiswa menyerahkan 250 paket bansos kepada masyarakat sekitar.

“Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Sebanyak 20 ton disiapkan Polda Jateng ditambah 350 ton dari Polres jajaran, dengan rincian masing-masing Polres 10 ton,” kata Luthfi.

Di waktu yang sama, Wakapolda, Brigjen Pol Abioso Seno Aji didampingi PJU dan sejumlah mahasiswa menyerahkan 200 paket bansos untuk masyarakat di sekitar Pasar Peterongan.

Adapun warga yang menerima bansos adalah para driver ojol, penyapu jalanan, pedagang asongan, sopir angkot, kuli pasar, tunawisma serta masyarakat yang ada di sekitar lokasi.

Menurut Abiyoso, aksi berbagi yang dilakukan merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang terdampak penyesuaian harga BBM. Sebagai bagian dari masyarakat, Polri memahami kesulitan hidup yang mereka alami saat ini.

“Polri tergerak melihat perkembangan situasi saat ini, karena Polri juga bagian dari masyarakat dan ingin berbagi untuk membantu kesulitan masyarakat,” jelasnya.

Abioso juga meminta masyarakat tetap bekerja dan ikut membina suasana aman di lingkungannya. Dengan situasi aman, kata dia, maka akan tumbuh rasa nyaman sehingga warga bisa bekerja secara normal.

“Termasuk kepada rekan-rekan ojek. Penyesuaian harga BBM agar disikapi dengan sabar dan tetap tekun bekerja. Saya yakin, situasi akan kembali normal seperti biasanya,” tambahnya.

Menurut salah satu mahasiswa Unnes, Rifki, penyesuaian harga BBM membuat harga-harga barang ikut terdampak naik.

“Sebagai anak kos saya juga ikut merasakan. Saya rasa bantuan ini cukup membantu untuk mengurangi beban ekonomi akibat kenaikan harga,” ujarnya.

Diketahui, pemberian bantuan pada masyarakat ini akan terus dilaksanakan Polda Jateng dan jajaran pada waktu-waktu mendatang.

“Sebagai bagian dari masyarakat, kita akan terus berupaya membantu agar beban masyarakat menjadi lebih ringan. Kami berharap masyarakat selalu semangat dan optimis dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tambah Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy.

Ning Suparningsih

The post Gandeng Mahasiswa dan Ormas, Polda Jateng Bagikan Bansos untuk Masyarakat Kecil appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal, Budi Saptaji, S.STP M.Si usai acara
Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (SPOK) Tahun Anggaran 2022 di Rumah Makan Ayam Gepuk Kota Tegal, Kamis (07/07/2022).

SPOK dilaksanakan selama dua hari 6-7 Juli 2022 diikuti 20 pengurus dan ratusan anggota Ormas. “Kegiatan SPOK dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kondusivitas daerah,” kata Budi.

Budi menjelaskan, Bakesbangpol Kota Tegal menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan soaialisasi kepada Ormas terkait dengan regulasi hibah, menghasirkan narasumber Wijianto, SE MSi, analis Muda Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal yang menjelaskan Perwal tentang Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Untuk Pemberdayaan Ormas menghasirkan narasumber Sugeng Riyadi SH. M.Si (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBP2PA Kota Tegal).yang menitikberatkan kepada membangun kemandirian Ormas.

Materi selanjutnya Peran Ormas dalam menjaga kondusivitas daerah menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan Narasumber Iptu Susanto (Kanit Bin Ops Sat Intelkam Polres Tegal Kota) yang menyampaikan tentang upaya Ormas dalam mendukung kondusivitas daerah .

Budi Saptaji menegaskan, bahwa Ormas harus berperan serta secara aktif dalam mendukung kondusivitas dan stabilitas daerah yang merupakan modal utama pembangunan yang berkelanjutan.

“Ormas juga harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan pandangan hidup organisasi. Perbedaan pendapat dan keyakinan dalam berpolitik hendaknya tidak menjadi kendala dalam menciptakan Kota Tegal yang aman dan kondusif,” ungkap Budi.

Sutrisno

The post Dari 165 Ormas di Kota Tegal, Aktif hanya 25 Ormas appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terkait dengan keberadaan, kegiatan dan dampak dari organisasi itu, sesuai dengan nilai sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Demikian yang disampaikan Natalia Sari, saat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi ormas di Hotel Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang, belum lama ini.

BACA JUGA: Wali Kota Tinjau Rumah Supriyadi yang Terbakar, Warga Gotong Royong Bangun Kembali

”Kegiatan ini untuk pelatihan praktik dan teori, mengenai pengenalan berbagai platform sosial media, sebagai sarana untuk berinteraksi. Selain itu juga, sebagai upaya untuk menumbuhkan reputasi positif bagi ormas,” kata Natalia dalam pemaparannya.

Disebutkan dia, pihaknya juga menjabarkan apa saja keuntungan mengelola sosial media, serta dampaknya terhadap reputasi ormas. Hal itu terkait dengan strategi konten yang diperlukan, untuk membangun reputasi positif. Ini berujung akan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat dan pemerintah.

”Dari program ini diharapkan, dapat menumbuhkan kesadaran bagi penggiat ormas untuk mengelola sosial medianya secara optimal. Sehingga reputasi ormas akan meningkat melalui penyampaian informasi yang lebih interaktif dan menarik, kepada masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA: Anggota DPR RI Ir H Sudjadi, Berterima Kasih kepada Warga

Sementara itu, AM Jumai, selaku Ketua FKSB Kota Semarang, memberi respon positif terkait dengan sinergitas program dengan pihak USM. Menurutnya, ini menjadi sinyal positif, karena adanya kepedulian dari pihak kampus, terhadap peningkatan kompetensi ormas di Semarang.

Diungkapkan dia, ormas memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, untuk membuat ormas menjadi semakin lebih baik.

”Kegiatan ini dilaksanakan secara offline, yang melibatkan tiga orang dosen bidang kehumasan dan digital media, serta melibatkan mahasiswa sebagai bentuk realisasi program Kampus Merdeka,” jelas Jumai.

Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 50 ormas, yang telah secara resmi terdaftar di Kesbangpol Kota Semarang, dan terpilih sebagai nominator Ormas Award 2022, yang diselenggarakan Pemerintah Kota Semarang, beberapa waktu yang lalu.

Riyan

The post Ormas Harus Mampu Bangun Persepsi Publik dengan Baik appeared first on SuaraBaru.id.

Berkaca dari kota lain, anggota ormas saling berbenturan bahkan sudah masuk ke ranah hukum, Kaban Kesbangpol Kota Tegal Budi Saptaji berinisiatif untuk membekali ratusan anggota ormas dengan menggandeng Kodim 0712 Tegal.

BACA JUGA :
– Taj Yasin Minta Masyarakat Waspada Varian Omicron, Perketat Prokes
– Percayalah Kun Aguero, Kau Ada, dan “Sangat Ada…”
– Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Tafsir Kitab Al Ibriz Dinyatakan Selesai

Kegiatan yang dikemas dengan label Kemah Pembauran Kebangsaan 2021 mengusung tema ‘Pemantaban dan Penguatan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh NKRI’ dilaksanakan di Bumi Perkemahan Martolyo, Desa Sumiarsih, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal selama dua hari, 17-18 Desember 2021.

“Saya kira kita sepakat, kami semua tidak menginginkan ormas yang ada di Kota Tegal berbenturan dan saling bentrok antar ormas,” kata Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji S.STP M.Si.

Sedikitnya ada 100 anggota dari 15 ormas yang ada di Kota Tegal seperti Pemuda Pancasila, KNPI, GP Ansor, Kokam, GMBI, FKPPI, Fatayat NU, Srikandi Pemuda Pancasila, Pemuda MAKIN, Senkom Mitra Polri, IPMI, Banser, BKSG, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Katolik mendapat pembekalan wawasan kebangsaan saat berkemah.

Selama dua hari di perkemahan ratusan anggota Ormas mendapatkan materi pembekalan wawasan kebangsaan dari Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Charlie Clay Lorando Sondakh, Kaban Kesbangpol Kota Tegal Budi Saptaji, Perwira Penghubung Kodim 0712 Tegal Mayor Inf Slamet Muchadi dan Aiptu Suharto dari Intelmob Polda Jateng.

“Bagi ormas yang belum bisa ikut, tahun depan bisa diagendakan kembali. Kita tidak bisa mengajak sekaligus tapi bertahap,” ujar Budi.

Agar NKRI tetap utuh, bangsa Indonesia harus memiliki daya tahan dan daya tangkal untuk menghadapi segala persoalan, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan imunitas bangsa ini. Hal itu menurut Budi diwujudkan melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur bangsa oleh seluruh Warga Negara Indonesia dengan menghormati perbedaan, semangat untuk bersatu, rela berkorban dan pantang menyerah, memperkuat harga diri dan jati diri bangsa serta jiwa nasionalisme.

“Perlu pembauran antar ras, suku, dan etnis agar fanatisme kesukuan, ras, dan etnis tidak memicu konflik. Sekecil apapun persoalan sosial harus segera terselesaikan dengan cepat dan bijaksana agar tidak menjadi bertambah besar,” ujar Kaban Kesbangpol Budi yang juga penyanyi.

Budi menegaskan, penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam bingkai NKRI.

Nino Moebi

The post Cegah Bentrok Kesbangpol Kota Tegal Bekali Ratusan Anggota Ormas Berkemah appeared first on SuaraBaru.id.