Menurutnya, perkembangan teknologi yang ada saat ini bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Hal itu disampaikan Nadiem dalam sambutannya di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) Kelas Muda Angkatan pertama, Selasa (5/2/2024) di Sekretariat PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan, Lengkong, Kota Bandung.

Dalam momen itu, Nadiem berpesan agar para wartawan tetap menjaga kualitas jurnalisme di tengah disrupsi informasi.

“Tentunya teknologi telah merubah segala aspek daripada sektor jurnalisme. Disruptif kondisinya. Tapi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas jurnalisme. Kita harus berkompetisi dengan AI sekarang. Kita harus berintegritas, berpikiran kritis, kita harus menulis dengan hati nurani, karena itu yang tidak dimiliki oleh mesin kecerdasan buatan,” ungkap Nadiem.

Nadiem mengaku sempat dibuat pusing oleh beberapa publikasi berita online atau daring yang mengasumsikan bahwa dirinya sebagai pembaca yang sedang mengikuti isu tertentu. Di sisi lain, ia baru membaca isu yang tengah mencuat. Menurut Nadiem, publikasi media The Economist yang menurutnya lebih enak untuk dibaca.

“Itu setiap orang dijelaskan, bahkan orang tekenal pun dijelaskan siapa dia. Seolah-olah pembaca tidak mengetahui hal itu. Itu adalah standar jurnalisme yang perlu diterapkan, sehingga masyarakat pun naik tingkat literasinya. Sekarang misinformasi, disinformasi menjadi sangat rentan di masyarakat, karena tidak ada standar penulisan yang komprehensif dan integritas yang kuat,” terang Nadiem.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendri Ch Bangun menyebut, SJI merupakan lanjutan dari program yang sebelumnya sudah digagas tahun 2016 lalu. Menurutnya, SJI merupakan program peningkatan kompetensi dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi menurutnya, SJI adalah ikon dari PWI yang sudah berjalan sejak lama.

“Pada saat itu, pertama kali diadakan di Palembang tahun 2010 dengan pemberi kuliah pertama Presiden SBY. Untuk kali ini, multitasking jurnalisme menjadi andalan. Termasuk berpikir kritis, berwawasan kebangsaan, dan menjaga integritas,” ungkap Hendri.

Ning S

The post Buka SJI, Nadiem Makarim Sebut Dunia Jurnalisme Bersaing dengan AI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, setelah pihaknya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Kota Semarang, untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, agar menjadi The Living and Working Ideology.

Bentuk sinergi BPIP dengan Pemprov dan Pemkot dalam membumikan Pancasila, dilakukan melalui penerapan buku Pancasila, yang disebutnya sebagai “Buku Babon”, untuk masuk dalam lingkungan pendidikan, mulai tingkat PAUD, SD hingga perguruan tinggi. Buku Pancasila bersama alat peraga itu sendiri, sudah disetujui Kemendikbud.

BACA JUGA: Dosen Jurusan THP USM Sosialisasikan Keamanan Pangan pada Pengolahan Daging di SMK Negeri 6 Kendal

”Sosialisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila harus masif dilakukan di tengah masyarakat, khususnya para anak didik di sekolah. Hal ini agar Pancasila dijadikan The Living and Working Ideology (ideologi hidup dan kerja),” kata Benny saat menyambangi Kantor PWI Jateng, Semarang, Rabu (14/6/2023) malam.

Kedatangan budayawan itu, disambut Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan jajaran, serta Ketua Dewan Kehormatan PWI Jateng Sri Mulyadi.

Dalam kesempatan itu, Benny menyampaikan hasil survei lembaga Setara Institute, di lima kota, yang menyebutkan, sebesar 83,3 persen siswa SMA yang menjadi responden penelitian menyatakan, Pancasila bukan ideologi permanen dan dapat diganti. Ada 35 persen dari mereka mengatakan, dibolehkan melakukan kekerasan untuk membela agama.

BACA JUGA: Job Fair UKSW Dibanjiri 800-an Pencari Kerja di Hari Pertama

Realitas itu terjadi, diduga akibat selama 23 tahun generasi muda mengalami distorsi sejarah Pancasila. Hal itu karena, mata ajar ini ditiadakan dari bangku sekolah.

Ujungnya, para siswa menjadi cenderung permisif terhadap hal hal yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila.

”Padahal Bung Karno dalam memformulasikan Pancasila, sudah mengikutkan agama, adat dan budaya, yang sudah menjadi dasar berkehidupan bangsa Indonesia. Sesuai sila ketiga dan kelima, Pancasila itu mempersatukan dan menyejahterakan bersama,” tegas Stafsus lembaga yang dikepalai Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD itu.

BACA JUGA: Hadapi Pemilu 2024 Pangdam IV/Diponegoro Tekankan Jajarannya Junjung Tinggi Netralitas 

Benny sangat berharap, PWI dan media turut menggaungkan dan menginformasikan buku bahan ajar pendidikan Pancasila kepada masyarakat. Buku yang sudah masuk kurikulum pendidikan Nasional ini, merupakan tindak lanjut atas lahirnya PP No 4 tahun 2022, yang mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan Nasional. Pola pengajaran Pancasila ini terdiri dari 70 persen materi praktik, dan 30 persen teori.

Hal itu bertujuan, untuk kembali menghasilkan peserta didik berkarakter Pancasila, dan tidak hanya sebatas teori atau retorika. Pengajaran Pancasila harus benar-benar dilaksanakan secara praktis dan efektif, dalam kehidupan sehari hari.

Materi bahan ajar yang terdiri dari 15 buku Pendidikan Pancasila dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi ini, diapresiasi Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

BACA JUGA: Polres Klaten Laksanakan Apel Doa Lintas Agama

”Buku-buku itu akan djgunakan oleh 55 juta siswa dan 3,5 juta guru. BPIP juga akan membuat materi lanjutan, yang nantinya akan digunakan sejumlah intansi terkait, seperti MPR, Kemendikbudristek, BRIN, Lemhanas, dan Pertinasia (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia),” ungkap Nadiem.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng, Amir Machmud NS, menyambut baik inisiasi BPIP, untuk mengajak bersama-sama menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila, di kalangan peserta didik.

Dia bahkan menyarankan, agar sosialisasi ini lebih efektif dan terstruktur, perlu dibuat Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan BPIP, pakar/pengamat, unsur dinas pendidikan, dan perwakilan pemprov dan pemkot.

”Usulan kami, perlu adanya FGD dengan mengundang media, BPIP, pakar pendidikan, pengamat, unsur pemerintah, untuk ikut merumuskan desain sosialisasi, agar lebih efektif dan mengena,” ujar Amir yang juga seorang dosen jurnalistik dan penulis buku ini.

Riyan

The post Pancasila sebagai ‘The Living and Working Ideology ‘ Mulai Diterapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/2/2023) malam.

Wagub Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng berkomitmen mendukung penuh upaya revitalisasi bahasa daerah oleh Kemendikbudristek. Pemeprov juga selalu berupaya menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya dan bahasa lokal di Nusantara.

BACA JUGA: 10 UPT Karesidenan Pekalongan Jajaran Kemenkumham Jateng Ikuti Bimtek SPIP

”Termasuk salah satunya bahasa Jawa. Dipimpin Mas Ganjar, Pemprov Jateng berkomitmen, setiap Kamis menggunakan bahasa Jawa. Kami juga menggunakan pakaian-pakaian adat,” kata Taj Yasin, usai menerima penghargaan dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2023 itu.

Dijelaskan juga, bahasa daerah memiliki efek positif dalam pertumbuhan anak. Menurutnya, sebagai khasanah budaya, bahasa daerah mengandung nilai-nilai luhur serta budi pekerti yang kuat. Sehingga penggunaan bahasa daerah harus terus dikembangkan kepada generasi muda.

Sebelumnya, Nadiem Makarim menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan bahasa dengan jumlah 718 bahasa daerah. Namun tidak semua bahasa daerah itu dalam kategori aman. Beberapa di antaranya tergolong rentan, atau dalam ancaman kepunahan.

BACA JUGA: Satu Tahun Jelang Pemilu, Bawaslu Jateng Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih dan Komunitas Digital

Provinsi Jateng menerima penghargaan bersama 15 wilayah lainnya di Indonesia, seperti Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Bali, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sula.

Penghargaan juga diberikan pada Kabupaten Buru, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Sarmi, Kota Pare-pare, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Alor.

Upaya Pemprov Jateng melindungi dan merawat bahasa daerah sudah dilakukan sejak lama. Pada 2014, Gubernur Ganjar menginstruksikan satuan perangkat kerja daerah di lingkungan Pemprov dan Pemda se-Jateng, agar menggunakan bahasa Jawa setiap Kamis.

BACA JUGA: Pentingnya Bahasa Inggris, Mahasiswa KKN Undip Perkenalkan Metode dan Cara Pemaparannya

Penggunaan bahasa Jawa, diatur dengan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 55 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jateng No 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jateng No 9/2013 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa yang kemudian diundangkan per 22 Agustus 2014.

Satu hari dalam sepekan, seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jateng berbahasa Jawa, sesuai dengan dialek masing-masing daerah. Misalnya bahasa Banyumasan, Tegal, Surakarta atau dialek lainnya.

Penggunaan bahasa Jawa kembali digalakkan, untuk menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra. Bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu, menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah dan masyarakat Jateng.

Riyan

The post Pemprov Jateng Terima Penghargaan dari Mendikbudristek appeared first on SuaraBaru.id.

”Dalam proses digitalisasi pendidikan memang diperlukan keseimbangan, antara kelengkapan sarana infrastruktur serta literasi para penggunanya, yaitu peserta didik dan para pengajar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1/2023).

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat, sepanjang 2020-2022, telah menyalurkan bantuan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), berupa laptop dan proyektor, ke 71 ribu sekolah formal di Tanah Air.

BACA JUGA: Geber Pembiayaan Infrastruktur Desa, Ganjar Dinilai Berhasil Wujudkan Desa di Jateng Makin Mandiri

Pada kesempatan rapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (24/1/2023) lalu, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mengungkapkan, pemerintah telah memberikan secara gratis empat platform digital, yang bisa diakses semua sekolah di Indonesia.

Empat platform itu antara lain, kampus merdeka, sumber daya sekolah, profil rapor pendidikan dan manajemen data, serta infrastruktur.

Menurut Lestari, bantuan sarana peralatan TIK itu sangat baik, untuk mempercepat proses digitalisasi pendidikan Nasional.

BACA JUGA: LBH Rupadi Apresiasi Polsek Semarang Barat Terapkan Restorative Justice

Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, ketersediaan sarana pendukung TIK itu juga harus diimbangi peningkatan literasi digital para penggunanya, selain ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni.

Ditambahkan Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Indeks Literasi Digital Indonesia pada 2021, yang tercatat 3,49 dari skala 1-5 itu, masih punya potensi untuk ditingkatkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dapat dibangun, dalam mewujudkan infrastruktur digital yang kuat, guna mendukung sepenuhnya digitalisasi pendidikan di Tanah Air.

BACA JUGA: Pelatihan Tim Pendamping Keluarga  untuk Percepat Penurunan Stunting, Kepala BKKBN: Sekarang Dilatih Besok Melatih di Daerah

Karena, tegas Rerie, keberhasilan sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan perkembangan global saat ini, sangat menentukan kualitas setiap anak bangsa di masa datang, dalam menghadapi setiap tantangan.

”Sehingga kepedulian seluruh anak bangsa dalam proses pembangunan pendidikan Nasional, harus terus dibangkitkan. Ini demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh dan berkarakter kuat, agar mampu berkompetisi di kancah global,” jelas Rerie.

Riyan

The post Kelengkapan Sarana TIK Percepat Proses Digitalisasi Pendidikan Nasional appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu bisa dilaukan melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menciptakan anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki.

”Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindak kekerasan, harus kita dukung sepenuhnya. Hal ini untuk menciptakan generasi penerus yang memahami nilai-nilai kebangsaan yang luhur, warisan para pendiri bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/10/2022).

BACA JUGA: Warga Makassar Antusias Ikuti Bank Jateng Friendship Run Bareng Ganjar

Dugaan praktik diskriminasi dalam lingkungan belajar pada lembaga pendidikan yang mengemuka di media sosial dalam beberapa tahun belakangan, harus mendapat perhatian serius, agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada Jumat (7/10/2022), merilis pernyataan tertulis berisi keprihatinannya atas dugaan diskriminasi yang dialami pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat, dalam menjalankan ritual pagi.

”Sesuai amanat Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mengamanatkan, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Lestari.

BACA JUGA: Tindaklanjuti Pembangunan Rusun, Kumham Jateng Verifikasi Lapangan

Dia pun mendukung respon segera Mendikbudristek, dalam menanggapi dugaan praktik diskriminasi di lingkungan sekolah itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, respon segera itu juga dibarengi langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai, terkait dugaan diskriminasi yang terjadi. Sehingga upaya perbaikan yang diharapkan, benar-benar terealisasi dengan baik.

Praktik diskriminasi di sekolah, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berdasarkan sejumlah penelitian, biasanya dilatarbelakangi sejumlah penyebab.

BACA JUGA: PMI Kebumen Evakuasi Korban Banjir dan Dirikan Dapur Umum

Antara lain perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuasaan kelompok kuat dan kelompok lemah, atau mayoritas dan minoritas.

Di tengah keberagaman kondisi masyarakat yang kita miliki, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk konsisten, menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, lewat sistem kebijakan dan pengawasan, yang didukung semua pihak.

Karena itu, Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat, untuk bersama-sama memahami, dan menegakkan prinsip-prinsip toleransi, antidiskriminasi, kebhinnekaan, keadilan dan hak azasi manusia dalam keseharian, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

Riyan

The post Praktik Diskriminasi dan Intoleransi Harus Dihilangkan appeared first on SuaraBaru.id.

”Di tengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini, upaya untuk meningkatkan daya adaptasi dan mengakselerasi pembangunan sektor pendidikan, sangat dibutuhkan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9/2022).

Dalam sepekan terakhir, ramai diberitakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), di satu forum internasional di New York, Amerika Serikat, mengungkapkan, pihaknya memiliki tim khusus dalam rangka menyukseskan program-program Kemendikbudristek.

BACA JUGA: Kakanwil: Bentuk Rasa Syukur dengan Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Sejumlah kalangan pun mempersoalkan keberadaan tim khusus itu, yang dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih peran dengan birokrasi yang sudah ada.

Pada kesempatan terpisah, Mendikbudristek pun mengungkapkan, tim yang beranggotakan 400 orang yang disebut GovTech Edu itu adalah, vendor yang dikontrak Kemendikbudristek. Tim itu menurut Mendikbudristek, bisa menyampaikan dan mendiskusikan berbagai pendapat, dengan pejabat-pejabat kementerian.

Menurut Lestari, upaya mengakselerasi pembangunan pendidikan Nasional juga membutuhkan transparansi atas proses yang dilaluinya. Rerie, sapaan akrab Lestari berharap, Mendikbudristek bisa menyosialisasikan tugas dan fungsi tim khusus itu, kepada para pemangku kepentingan, agar terjadi pemahaman yang sama terhadap upaya yang dilakukan.

BACA JUGA: Sambut HUT Ke-77, KAI Bakal Persingkat Waktu Tempuh 8 Perjalanan KA Jarak Jauh

Karenanya, jelas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam upaya mengakselerasi pembangunan sektor pendidikan Nasional, membutuhkan dukungan semua pihak.

Langkah dan strategi yang diterapkan Pemerintah dalam pengembangan pendidikan Nasional, tambah anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus dipahami para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga dukungan yang diharapkan bisa sepenuhnya didapat.

”Upaya beradaptasi dan mengakselerasi pembangunan pendidikan Nasional, harus benar-benar terwujud. Hal ini mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang dibutuhkan bangsa ini untuk meningkatkan daya saing, agar mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” tegas Rerie.

Riyan

The post Akselerasi Pembangunan Pendidikan Nasional Butuh Transparansi appeared first on SuaraBaru.id.