Ketua Panitia, Dr Upik Nurbaiti MSi dalam keterangannya menyampaikan, pelaksanaan Pemilu yang baik bisa menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis, melalui proses yang transparan dan partisipatif. Karena itu sosialisasi dan pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting.

”Kegiatan ini berlangsung di Wisma Kartini BBPMP Jateng, dibuka Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) Jateng, Prof Dr Sri Haryani MSi,” kata Dr Upik dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

BACA JUGA: UKM PSM Sapta Gita Jaya USM Gelar Pre-Competition Concert

Acara yang diikuti 85 peserta ini, menghadirkan tiga narasumber, yakni Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jateng Wahidin Hasan SIKom MPsi, Wakil PWA Dr Mufnaety MAg dan dosen Universitas Muhammadiyah Semarang Dr Yustinah MPd, dengan moderator Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Semarang (USM), Dr Sri Syamsiyah LS MSi.

Dalam paparannya, Wahidin Hasan mengungkapkan tantangan politik kontemporer dalam lanskap politik saat ini, yang memerlukan peran aktif dari masyarakat.

”Muhammadiyah memperkuat inisiatif pendidikan politik dan menjaga komitmennya, terhadap tata kelola yang beretika. Hal ini menekankan, perlunya pendekatan proaktif dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” jelasnya.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Kudus Gelar Paripurna Penetapan Tata Tertib

Sementara itu, Dr Mufnaety menyebut, seringkali ada anggapan dunia politik itu lebih menjadi domain laki-laki. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. ”Sebagai perempuan yang sudah terasah dan terdidik, perlu kiranya mengambil peranan dalam bidang politik ini,” tuturnya.

Disebutkan juga, sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat kini menjadi sangat penting. Antara lain, agar masyarakat mampu mengawal dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada.

”Selain itu, menyiapkan pemilih yang cerdas dan mandiri. Tidak terpengaruh pada beragam provokasi kebohongan dan politik uang,” harap dia.

BACA JUGA: Bawaslu Grobogan Gelar EXPO Sesarengan Ngawasi dengan Hadirkan Kesenian Reog

Pada bagian lain, Dr Yustinah memaparkan pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik. Salah satu partisipasi perempuan dalam politik adalah, hak untuk memilih.

”Namun lebih jauh dari itu, partisipasi politik ini juga pada keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan,” tukasnya.

Riyan

The post PW Aisyiyah-KPU Sosialisasikan Pemilihan Gubernur Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

”Kami minta, KPU dan Komisioner di pusat mesti membekukan diri, jangan menunggu untuk dipecat. Yang kedua, pemilu harus diulang, supaya menghasilkan pemimpin yang sah demi hukum yang baik dan beradab,” kata Daniel Toto Indiyono, koordinator aksi unjuk rasa di depan Kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang.

Disampaikan dia, pihaknya tidak ada kaitannya dengan salah satu paslon presiden dan wakil presiden manapun. Namun jika aksi unjuk rasa yang dilakukannya tidak ditanggapi, maka akan terus bergulir dan berkelanjutan untuk menyuarakan aspirasinya.

BACA JUGA: Respons Cepat Wali Kota Jadi Motivasi DPU dalam Penanganan Banjir

”Kalau aksi ini tidak ditanggapi, ini terus bergulir. Kami tidak akan menyelenggarakan aksi unjuk rasa ini, tapi yang daftar sudah banyak, dan akan semakin besar,” tegas Daniel lagi.

Dalam aksi itu juga ditanyakan, ada berapa server yang dimiliki KPU, dan berada di mana server itu. Lalu apakah Sirekap sudah melewati proses auditor forensik yang independen.

Ditanyakan pula, apakah KPU bisa membuka dan menerangkan jejak digital pada proses penghitungan suara. Sebab dalam kasus keberadaan Sirekap, menyebabkan timbul pembengkakan angka pada paslon tertentu, sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.

Saat berita ini diturunkan, beberapa peserta unjuk rasa masih bertemu dan berbincang dengan perwakilan KPU Jateng, di dalam salah satu ruangan kantor setempat.

Absa

The post Aliansi Masyarakat Sipil Jateng Datangi KPU Jateng Tuntut Pemilu Ulang appeared first on SuaraBaru.id.

Keputusan ini diambil, menyusul koordinasi intensif antara KPU Demak dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karanganyar, serta panitia di tingkat desa.

Ketua KPU Demak, Siti Ulfaati mengungkapkan, kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (15/2/2024), bersama Ketua dan Anggota PPK Karanganyar, Sekretariat PPK Karanganyar, serta Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar.

BACA JUGA: Bupati Wonosobo Ajak Camat dan Kades Monitoring Pembangunan Jalan di Watumalang

Desa-desa itu yakni Karanganyar, Wonoketingal, Cangkring Rembang, Cangkring, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplik Wetan, Wonorejo, Ketanjung, dan Jatirejo.

Keputusan itu juga didasari surat dari Dinas PPK Karanganyar Nomor 13/PP.08-SD/33.21.09/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang mengusulkan agar pemungutan suara susulan dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan.

”KPU Kabupaten Demak berkomitmen untuk memastikan proses pemungutan suara susulan berjalan lancar, transparan, dan adil. Persiapan logistik, teknis, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dimatangkan, agar pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga yang berhak memilih di desa-desa terkait,” kata Siti Ulfaati, saat di hubungi melalui pesan WhatsApp. Senin (19/2/2024).

BACA JUGA: Kapolres Blora Minta Antisipasi Gangguan Kamtibmas pada  Penghitungan Hasil Perolehan Suara di PPK Bu

Menurut dia, pengumuman ini diharapkan dapat menjadi informasi penting bagi warga di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, untuk bersiap-siap menggunakan hak pilihnya di hari yang telah ditetapkan.

”KPU Kabupaten Demak juga mengimbau seluruh warga, untuk aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara susulan ini, demi suksesnya pesta demokrasi di Kabupaten Demak,” tambahnya.

Sesuai amanat UU nomor 7/2017 tentang pemilihan umum, bahwa pemilu susulan dilaksanakan 10 hari setelah tanggal pemungutan dan perhitungan suara.

BACA JUGA: Cegah Kejadian Luar Biasa, Dinkes Grobogan Gelar Sub PIN Polio Putaran Kedua Mulai Hari Ini

Adapun dalam pemilu susulan ini, jumlah pemilih dalam DPT di Desa Wonoketingal berjumlah 4.882 dengan 19 TPS, Desa Cangkring Rembang (2.074/9 TPS), Desa Cangkring (3.796/15 TPS), Desa Undaan Kidul (2.074/9 TPS).

Kemudian Desa Undaan Lor DPT berjumlah 1.671 dengan 7 TPS, Desa Ngemplik Wetan (1.865/8 TPS), Desa Wonorejo (4.488/18 TPS), Desa Karanganyar (4.672/19 TPS), Desa Ketanjung (829/4 TPS) dan Desa Jatirejo (1.318/6 TPS).

Rudy-Riyan

The post Pemungutan Suara Susulan di Kecamatan Karanganyar Demak 24 Februari appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik, harus konsisten dilakukan. Ini agar perempuan Indonesia mampu menjawab sejumlah tantangan, dalam proses berbangsa dan bernegara,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, bakal calon legislatif dari 18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebanyak 10.323. Dari total itu, 37,7 persen (3.896 bakal calon legislatif) perempuan, dan 62,3 persen (6.427 bakal calon legislatif) laki-laki.

BACA JUGA: Indosat Tanggap Darurat Bencana, Beri Bantuan Masyarakat Terdampak Banjir Bandang

Pada Pemilu 2009, KPU mengumumkan 34,6 persen Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR adalah perempuan, kemudian meningkat menjadi 37 persen pada Pemilu 2014, dan pada Pemilu 2019 mencapai 40 persen.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan, dari 575 anggota DPR RI.

Lestari sangat berharap, hasil pemilihan umum 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, meski jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 cenderung turun, bila dibandingkan dengan Pemilu 2019.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkumham Jateng Gelar Pengambilan Sumpah  Jabatan Notaris

Rerie, sapaan akrab Lestari menyatakan, mendorong upaya pendidikan politik terhadap perempuan secara konsisten dilakukan, sehingga mampu mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, pendidikan politik terhadap perempuan diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender.

”Selain itu juga, meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan dan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi atau lembaga politik,” papar dia.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, agar pihak eksekutif dan legislatif terpilih pada Pemilu 2024 kelak, mampu mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen, demi mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang lebih merata.

Riyan

The post Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Ditingkatkan appeared first on SuaraBaru.id.

Dari hasil yang didapat, pasangan H Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memperoleh suara sebanyak 2.406.797 (57,39%). Disusul pasangan H Anies Rasyid Baswedan PhD- Dr HC HA Muhaimin Iskandar (950.584/22,67%) dan pasangan H Ganjar Pranowo SH MIP- Prof Dr HM Mahfud MD (836.265/19,94%).

Dengan hasil ini, untuk sementara pasangan Prabowo-Gibran mengungguli Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun perhitungan total secara resmi, masih menunggu beberapa hari lagi.

BACA JUGA: Kakanwil Tejo Harwanto Pantau Hasil Rehabilitasi Bangunan Lapas Narkotika Purwokerto

Sementara itu, peneliti Poltracking, Masduri Amrawi menegaskan, hasil quick count pihaknya rampung pada Rabu (14/2/2024) sore ini, pukul 17.30 WIB. ”Kami telah selesaikan quick qount pukul 17.30 WIB,” kata Maduri dalam Your Money Your Vote, seperti dilansir dari CNBC TV, Rabu (14/2/2024).

Adapun hasil pantauan enam lembaga survei selain KPU menunjukkan, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka memenangkan perhitungan cepat (quick count), dari enam lembaga survei.

Sedangkan paslon nomor urut 01 Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berada di posisi kedua, dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di urutan ketiga.

Hasil Quick Qount
Litbang Kompas
Anies-Cak Imin : 23,54%
Prabowo-Gibran : 59,59%
Ganjar-Mahfud MD : 16,87%

Total data : 58,15%

Indikator
Anies-Cak Imin : 25,60%
Prabowo-Gibran : 58,03%
Ganjar-Mahfud MD : 16,37%

Total data : 50,27%

LSI Denny JA
Anies-Cak Imin : 23,77%
Prabowo-Gibran : 58,98%
Ganjar-Mahfud MD : 17,25%

Total data : 73,40%

Charta Politika
Anies-Cak Imin : 26,27%
Prabowo-Gibran : 57,07%
Ganjar-Mahfud MD : 16,65%

Total data : 58,09%

Poltracking
Anies-Cak Imin : 22,90%
Prabowo-Gibran : 60,01%
Ganjar-Mahfud MD : 17,09%

Total data : 59,30%

PRC
Anies-Cak Imin : 23,16%
Prabowo-Gibran : 59,45%
Ganjar-Mahfud MD : 17,39%

Total data : 58,58%

Riyan

The post Pasangan Prabowo-Gibran untuk Sementara Unggul appeared first on SuaraBaru.id.

”Satu suara warga sangat penting bagi penentuan arah dan kebijakan negara. Masyarakat berhak menentukan pemimpin, yang akan memimpin negara dan mengambil keputusan penting bagi mereka, melalui pemilu,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2024).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, sebanyak 204,8 juta pemilih. Penetapan DPT dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2024, di Gedung KPU, Minggu (2/7/2023).

BACA JUGA: PMI Demak Siapkan Logistik dan Masih Terima Donasi untuk Korban Banjir

Menurut Lestari, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, legitimasi pemilu semakin baik.

Selain itu, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan pada pemerintahan yang baru.

Karena itu Rerie berharap, jangan sampai masyarakat tidak menggunakan haknya untuk memilih para wakilnya di parlemen, dan pemimpin Nasional.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, setiap warga negara yang sudah memilki hak pilih, untuk menggunakan haknya pada 14 Februari 2024, agar Indonesia memiliki pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang lebih merata.

Riyan

The post Kini Saatnya Tentukan Arah Kebijakan Negara appeared first on SuaraBaru.id.

”Sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan pemilu, para penyelenggara di lapangan baik dari KPU, Bawaslu, serta aparat lainnya, harus mampu bertugas secara jujur dan adil. Sehingga masyarakat bisa menyalurkan pilihan mereka secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sesuai hati nuraninya,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/2/2024).

Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melantik secara serentak, 5,74 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 71 ribu lokasi, pada Kamis (25/1/2024) lalu.

BACA JUGA: Tak Hanya Ganja, Ketua PPK Bawa Uang Rp 136 Juta dan 200 Kaus Paslon Pilpres

Mereka bertugas di 820.161 TPS, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan pemilihan luar negeri.

Jutaan jumlah pelaksana pemilu itu, menurut Lestari, harus benar-benar mendapat perhatian bersama dari sisi keamanan, kesehatan dan kenyamanan dalam menjalankan tugasnya, agar dapat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil.

Rerie sapaan akrab Lestari berharap, tragedi pada penyelenggaraan pemilu lima tahun lalu, yang menyebabkan meninggalnya 894 petugas KPPS, dan tumbangnya 5.175 petugas KPPS karena kelelahan, tidak terulang lagi.

BACA JUGA: Datangi Tanggul Jebol, Ini Langkah Menteri PUPR Tangani Banjir Demak

Sejumlah upaya antisipasi, tegas Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kesiapan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, ujar Rerie, harus dipastikan bersama, agar para penyelenggara Pemilu 2024 secara serentak ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai yang diamanatkan undang-undang.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, setiap anak bangsa dapat menjaga dan menjamin proses Pemilu 2024, berlangsung secara jujur dan adil.

”Dengan begitu, masyarakat dapat memilih para calon pemimpin bangsa secara langsung, umum, bebas dan rahasia, demi mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur, seperti yang diamanatkan konstitusi kita,” tukas Rerie.

Riyan

The post Netralitas Penyelenggara Pemilu Sangat Diharapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, yang didaftarkan sebagai calon wakil presiden, dan bisa mengikuti tahapan pemilu.

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengaku, sudah membaca dan terkejut dengan keputusan DKPP. Meski belum mengetahui hukuman apa yang akan diberikan, namun menurut Ganjar, vonis dari DKPP itu bisa menjadi pembelajaran.

BACA JUGA: Deontologi Kampanye Pemilu 2024

”Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan, soal etika ini. Maka ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Ganjar, saat ditemui usai kunjungan di Kantor Waste4Change, Padurenan, Bekasi, Senin (5/2/2024).

Capres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo itu, kemudian menyinggung pernyataan penutup dalam debat pamungkas capres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024) malam. Menurutnya, demokrasi mesti bisa dilaksanakan dengan baik, tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, dan prosesnya berjalan dengan baik.

”Kalau MK-nya juga kena, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian kita bisa banggakan pada rakyat di proses pemilu ini?” tanya Ganjar.

BACA JUGA: Kakanwil Tejo: ASN Tak Berkinerja Optimal Tidak Berhak Mendapat Tunjangan

Dia juga menyebut, wajar ketika akademisi hingga ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya, terhadap demokrasi Indonesia saat ini. Termasuk juga ketika tokoh agama, tokoh masyarakat, civil society juga bicara soal itu.

”Ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat kita, kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang. Maka, sudah saya sampaikan cukup keras dalam closing statement saya kemarin,” tegasnya.

Sebagai informasi, DKPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya, karena terbutki melanggar kode etik, terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

BACA JUGA: Dinkes Kota Magelang Terima Penghargaan BPOM atas Sinergitas Uji Sampel Makanan

Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan, Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota KPU RI itu, diadukan oleh Demas Brian Wicaksono, dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), PH Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Riyan

The post Vonis DKPP pada Ketua dan Anggota KPU Bukti Pentingnya Etika appeared first on SuaraBaru.id.