Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif, membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani sekaligus peran pers dalam kehidupan kebangsaan.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengenang kembali perjalanannya sebagai wartawan. Ia bercerita, pada tahun 1991 dirinya mengikuti ujian menjadi wartawan muda di PWI DKI Jakarta, dengan satu pertanyaan yang hingga kini membekas kuat dalam ingatannya.

“Salah satu pertanyaannya adalah, jika dalam meliput kita menemukan kecelakaan di tengah jalan, mana yang didahulukan, membantu korban atau menulis berita?” ujar Muzani.

Ia mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian memberitakan peristiwa tersebut. Bagi Muzani, kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan apa pun. Dari proses itu, ia dinyatakan lulus sebagai wartawan muda PWI.

“Menjadi wartawan itu bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati. Artinya memilih untuk mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah,” tegas Ahmad Muzani yang pernah menjadi wartawan di majalah Amanah dan penyiar radio Ramako.

Menurutnya, esensi menjadi wartawan adalah memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nilai itu harus terus hidup meski seseorang telah berpindah peran.

“Saya tidak pernah merasa terpisah dari wartawan. Hati saya sampai sekarang masih wartawan.

Muzani juga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar PWI yang dirumuskan sejak Kongres PWI tahun 1946 di Solo, yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Di PWI wartawan itu disebut pejuang, sebab memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” tuturnya.

The post Audiensi dengan PWI, Ahmad Muzani: Hati Saya Tetap Wartawan appeared first on SuaraBaru.id.

”Setelah UMKM bermunculan, tentu tantangan berikutnya yang harus dihadapi adalah, bagaimana usaha bisa terus berkembang dan naik kelas. Sehingga pemberdayaan UMKM secara konsisten harus menjadi kepedulian bersama,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/9/2023).

Bank Indonesia mengidentifikasi ada empat tantangan yang dihadapi sektor UMKM, di Indonesia saat ini. Seperti mempertahankan UMKM dalam ekosistem digital, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas UMKM, agar berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global. Selain itu, memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesadaran lingkungan dalam proses produksinya.

BACA JUGA: Pembangkitan Energi dan Keberlanjutan Lingkungan, Komitmen PLTU Tanjung Jati B untuk Kelestarian Perairan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada 2019 terdapat 65,4 juta UMKM, dan menyerap 123,3 ribu tenaga kerja. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5 persen.

Menurut Lestari, sejumlah tantangan itu harus segera dijawab dengan rangkaian upaya yang nyata dan segera, agar eksistensi UMKM pada perekonomian Nasional dapat terus ditingkatkan.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, pemanfaatan ekosistem digital oleh para pelaku UMKM Nasional harus konsisten ditingkatkan, agar peluang untuk pengembangan usaha terus terbuka.

BACA JUGA: Ditresnarkoba Polda Jateng Musnahkan Barang Bukti Sabu dan Ganja 

Dijelaskan Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, sejumlah aspek seperti konsistensi kualitas produk dan pelayanan yang baik, harus menjadi kepedulian para pelaku UMKM, dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Selain itu, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah juga harus secara konsisten memberikan pelatihan, dalam upaya peningkatan keterampilan dan kapasitas para pelaku UMKM, agar mampu bertahan sekaligus mengembangkan usahanya.

Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, para pelaku UMKM terus dibekali dengan sejumlah pengetahuan, terkait strategi pemasaran dan pembiayaan, agar kelak mampu bersaing hingga skala global.

BACA JUGA: Semarang Contemporary Art Gallery, Galeri Seni Modern di Kawasan Kota Lama Semarang

Berbagai perubahan yang kerap terjadi saat ini, tegas Rerie, harus dihadapi dengan kesiapan kapasitas dan kemampuan para pelaku UMKM, sekaligus kemampuan sektor pendukungnya, seperti perbankan yang sangat berperan dalam pembiayaan.

”Sejumlah tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM itu, dapat dijawab dengan sejumlah upaya yang segera. Sehingga sektor UMKM mampu berperan lebih luas lagi, pada pertumbuhan ekonomi secara Nasional,” tukas dia.

Riyan

The post Pemberdayaan UMKM Harus Jadi Kepedulian Bersama appeared first on SuaraBaru.id.

”Mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan SDGs nomor 5, yang di dalamnya ada pencegahan pernikahan anak, hingga saat ini belum tuntas. Padahal pada 2030 sasaran SDGs itu harus tercapai, yang tinggal tujuh tahun dari sekarang,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangannya Rabu (15/3/2023).

Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada diskusi terbuka dalam rangka menyambut Zero Discrimination Day & International Women’s Day, dengan tema ‘Penguatan Kerangka Hukum Nasional untuk Perlindungan Kelompk Rentan dari Diskriminasi’, yang diselenggarakan Iluni UI di Nusantara V, Gedung DPR/MPR RI.

BACA JUGA: 25 Mahasiswa FKOR UNS Bantu KONI dan Pelatih Meningkatkan Fisik Atlet

Hadir pada diskusi itu antara lain, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, sebagai pembicara kunci, Arsul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Anis Hidayah (Komnas HAM), Yukki Nugrahawan Hanafi (Waki Ketua Umum Koordinator 1 Kadin Indonesia).

Ada juga Ayu Oktarini (National Coordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia) dan Maxi Rien Rondonuwu (Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI), sebagai narasumber.

Saat ini, menurut Lestari, masyarakat sipil harus terus menerus menyerukan isu-isu utama, seperti mewujudkan kesetaraan gender, yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

BACA JUGA: Kejuaraan Tennis Lapangan Bupati Cup Wonosobo 2023, Efendri Eka S : “Ajang Silaturrahmi!”

Rerie sapaan akrab Lestari mengungkapkan, sebagai bentuk instrumen perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual, yang sebagian besar korbannya perempuan dan anak, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, tambahnya, aturan pelaksanaan dari UU TPKS belum sepenuhnya tersedia.

Yang menyedihkan, ujar Rerie, akibat UU TPKS belum bisa diaplikasikan sepenuhnya, sejumlah kasus tindak kekerasan seksual justru berujung damai.

Political will dari pemerintah, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus didorong, agar instrumen perlindungan bagi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual, bisa segera efektif.

BACA JUGA: Jambore PSC 119 Tingkat Jateng 2023 Dipusatkan di Kota Magelang

Dalam konteks pencegahan pernikahan anak, Rerie berpendapat, peningkatan kualitas pendidikan sejak dini, merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

Antara lain, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, dengan memberi pengetahuan, terkait sistem reproduksi manusia sejak dini kepada anak-anak.

Sejumlah masalah bangsa yang melahirkan diskriminasi, menurut Rerie, karena upaya penanggulangannya hanya mengatasi gejalanya semata.

‘Upaya menyeluruh dalam peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi Nasional harus segera dilakukan, untuk mengakhiri pernikahan anak yang merupakan bagian dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender pada 2030,” tegas Rerie.

Riyan

The post Aturan Pelaksanaan UU TPKS Belum Sepenuhnya Tersedia appeared first on SuaraBaru.id.

”Nilai penting peran perempuan adat yang merupakan bagian dari masyarakat adat, terhadap pelestarian budaya Nusantara yang merupakan sumber dari nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki saat ini, harus benar-benar dipahami semua pihak,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12/2022).

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat menerima Devi Anggraeni, selaku Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman), Nur Amalia (Anggota Dewan Pakar Perempuan Aman) dan Meilana Yumi (Ketua Dewan Nasional Perempuan Aman), di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, Jalan Denpasar Raya 12, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).

BACA JUGA: Kodam IV/Diponegoro Gelar Peringatan Hari Juang TNI AD Ke-77

Menurut Lestari, peran penting perempuan adat dalam memperjuangkan hak-hak dan melestarikan budaya masyarakat adat secara umum, membutuhkan dukungan semua pihak, dan para pemangku kepentingan serta masyarakat. Sehingga pemahaman tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya, dan hak-hak masyarakat adat, harus dikedepankan.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk meningkatkan pemahaman itu, harus dibuka ruang diskusi, yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat seluas-luasnya.

Sehingga, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berbagai isu yang dihadapi masyarakat adat, dapat dipahami masyarakat luas. Dan terbuka kesempatan bagi banyak pihak, untuk memberi dukungan serta solusi terhadap sejumlah masalah yang dihadapi.

BACA JUGA: 2022 PDAM Kebumen Sumbang Deviden ke Pemda Rp 2,033 M

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, konsistensi dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya peran masyarakat adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya luhur yang dapat memperkokoh jati diri bangsa, tidak pernah kendur.

”Dengan tertanamnya nilai budaya luhur yang merupakan sumber dari nilai-nilai kebangsaan, kepada setiap warga negara, bangsa Indonesia siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Devi Anggraeni mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi perempuan adat. Antara lain menghadapi tindak kekerasan, saat mempertahankan hak-haknya, baik hak pribadi maupun hak-hak adat secara umum.

BACA JUGA: Kanwil Jateng Tandatangani Nota Kesepakatan 40 Perguruan Tinggi

”Pada kondisi seperti itu, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat diharapkan, sebagai dasar bertindak untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat adat,” harap dia.

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini, sudah dibahas di DPR sejak 2009. Dan saat ini kembali masuk dalam daftar prolegnas prioritas, pada masa sidang DPR 2023.

Devi berharap, dengan dukungan semua elemen bangsa, pemerintah dan wakil rakyat di parlemen, perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya, dapat segera terwujud.

Riyan

The post Peran Masyarakat Adat dalam Melestarikan Nilai-nilai Budaya Luhur Tak Pernah Kendur appeared first on SuaraBaru.id.

”Isu inklusivitas, kesetaraan perempuan dan generasi muda, menjadi bagian semangat pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Dunia, dalam rangka meningkatkan kerja sama antarnegara, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/10/2022).

Lestari bersama seluruh pimpinan MPR RI, yang dipimpin Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menjadi tuan rumah International Conference of Speakers of Consultative Assembly, Shura Council or Other Similar Names of the Organisation of Islamic Cooperation Member States, yang berlangsung pada 24-26 Oktober, di Bandung, Jawa Barat.

BACA JUGA: TPA Bandengan Hanya akan Mampu Bertahan 2-3 Tahun

Konferensi internasional pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Syuro, atau lembaga sejenis MPR/Consultative Assembly, yang menginisiasi terbentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Dunia itu, ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, dihadiri 15 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Mozambique, yang penduduk Muslim-nya minoritas.

Rerie berpendapat, untuk memperjuangan sejumlah isu, termasuk peran perempuan, kesetaraan dan generasi muda, memerlukan kerja sama yang kuat antarnegara, lewat forum-forum konsultasi di berbagai organisasi parlemen di setiap negara anggota.

Menurut dia, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sidang pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia yang berlangsung hingga Rabu (26/10/2022) dini hari itu, dihadiri seluruh pimpinan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

BACA JUGA: 1.000 Siswa akan Ikuti Porsema XII Tingkat Kabupaten Jepara

”Pada sidang itu, peserta secara musyawarah mufakat menyepakati dibentuknya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia, yang digagas MPR Republik Indonesia,” ungkap Rerie.

Sejumlah kesepakatan dalam pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Dunia itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem ini, merupakan bagian dari upaya negara-negara anggota, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan komitmen terhadap semangat Dasasila Bandung, dan amanah Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, tambahnya, forum ini diharapkan sebagai wadah konsultasi dan kerja sama para anggota, untuk mengatasi tantangan dunia yang menjadi kepentingan bersama, seperti masalah kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, keadilan, peran perempuan, dan generasi muda.

BACA JUGA: Jaksa Agung ST. Burhanuddin Lantik Pejabat Eselon II

Dengan kolaborasi antarnegara yang kuat, dan didorong semangat kebangsaan yang kita miliki, Rerie yakin, berbagai tujuan mulia yang ingin dicapai bersama, bisa diwujudkan.

”Melalui Forum Majelis Permusyawaratan Dunia, negara-negara anggotanya bisa berjuang bersama-sama dengan berbagai lapisan masyarakat dunia, dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dunia,” harap dia.

Riyan

The post Forum MPR Dunia Tingkatkan Peran Perempuan dan Pemuda appeared first on SuaraBaru.id.