Pelatihan yang diikuti seluruh LPP RRI dan LPPL Radio se-Jateng ini, dibuka Ketua KPID Jateng, M Aulia Assyahiddin. Kegiatan dibagi menjadi tiga sesi, dengan narasumber Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi, Station Manager Sonora Semarang, Victor Yoga, dan Direktur Operasional LPPL Erte FM Temanggung, Puspa Angger.

Pada kegiatan itu, dilaksanakan diskusi, dan mengajak insan penyiaran untuk meningkatkan pemahaman penyiaran atas regulasi penyiaran, meningkatkan kreativitas produksi konten siaran, terselenggaranya konvergensi media penyiaran dengan platform baru, dan mendorong potensi pendapatan lembaga penyiaran, melalui pemasaran jasa iklan.

BACA JUGA: Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional Harus Terus Dijaga

Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi menegaskan, LPPL di provinsi ini harus mematuhi regulasi tentang penyiaran, khususnya saat mendekati tahun politik.

Lembaga penyiaran publik harus berhati-hati dalam menyiarkan siaran Pemilu, iklan kampanye pasangan calon, terutama apabila ada Paslon dari incumbent atau unsur pemerintah, mengingat sebagian sumber dana LPPL berasal dari APBD.

”Pada Pemilu sebelumnya, ditemukan pelanggaran dalam iklan Bakal Paslon Incumbent oleh radio LPPL setempat. Sementara Bakal Paslon pesaing tidak diberi kesempatan, ini jelas keberpihakan yang nyata,” jelas Junaidi.

BACA JUGA: Seorang Petani Ditemukan Tewas di Kebun, Ada Ceceran Darah di Kaki Korban

Mengenai temuan itu, Junaidi menambahkan, telah dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Siaran Pemilu sendiri telah diatur dalam Standar Program Siaran Pasal 71, bahwa siaran harus adil dan proporsional. Oleh karena itu, posisi LPPL baik ada Pemilu maupun tidak, tetap harus selalu independen dan netral.

Dalam paparannya, Junaidi juga menyampaikan, perlunya bentuk badan hukum yang tepat untuk LPPL, agar dalam pengelolaan anggaran lebih akuntabel, dan mampu menciptakan LPPL yang mandiri dan independen.

”Kami berharap, Perda Penyiaran yang diinisisasi DPRD Provinsi Jateng ini, dapat dijadikan rujukan di daerah, dalam memberikan arah bentuk kelembagaan dan pengelolaan keuangan LPPL,” ungkap Junaidi.

BACA JUGA: Apa Itu Cornelia de Lange Syndrome?

Hal itu didasarkan pada adanya beberapa LPPL, yang tidak berani menerima iklan. Padahal sesuai UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 15, salah satu sumber pembiayaan LPPL adalah dari iklan, selain dari APBD.

”Mungkin saja bisa dikaji bentuk kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), karena pengelolaan keuangan BLUD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,” jelasnya.

Menurut dia, radio publik mengemban tugas lebih berat. ”Karena itu kami akan mendorong DPRD Jateng, untuk mengesahkan perda penyiaran yang isi terbesar adalah membuat pengaturan komprehensif, tentang penyiaran termasuk anggarannya,” tegasnya.

BACA JUGA: Kapolda Jateng: Ledakan di Giriwarno, Kaliangkrik, Low Explosive

Diterangkan Junaidi, jangan sampai penyiar ini tidak dapat penghargaan. Begitu juga Perbub bisa dilahirkan, sehingga kebijakan dari bupati bisa diterapkan.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jateng, Asih Budiastuti berharap, melalui kegiatan ini, pengelola LPPL makin paham regulasi, paham dalam membuat konten yang baik, dan paham perkembangan teknologi, sehingga memunculkan SDM penyiaran yang profesional.

Riyan

The post Jelang Tahun Politik, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Komisioner KPID Jawa Tengah, Anas Syahirul, mengatakan, Pemerintah masih berencana melanjutkan program Analog Switch Off (ASO) Tahap III, untuk sejumlah wilayah layanan siaran, mulai Selasa (10/1/2023) ini.

Namun rencana itu diputuskan ditunda, mengingat distribusi bantuan Set Top Box (STB) gratis belum mencapai 90 persen, di wilayah-wilayah yang akan diterapkan ASO.

”Dari rapat koordinasi dengan KPI Pusat diinformasikan, pelaksanaan ASO mulai Selasa (10/1/2023), harus ditunda. Salah satu alasan penundaan itu, karena pertimbangan pesan Presiden RI, Joko Widodo, agar distribusi Set Top Box (STB) gratis, sudah di angka 90 persen,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/1/2023).

BACA JUGA: Calon Lokasi RSNU Jepara Akan Menjadi Pusat Peringatan Satu Abad NU

Diungkapkan juga, KPID Jateng mendorong, agar distribusi STB menjadi perhatian lebih serius oleh Kemenkominfo. Termasuk menjamin ketersediaan pasokan STB di pasaran, untuk masyarakat umum.

Wilayah yang sedianya dijadwalkan akan “suntik mati” siaran televisi analog Tahap III itu di antaranya, Malang dan sekitarnya (Jatim 2), Madiun dan sekitarnya (Jatim 9), Bali, Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, termasuk wilayah layanan Jateng 7, yang meliputi Purwokerto, Cilacap, Brebes dan Purbalingga.

Anas menambahkan, penerapan pelaksanaan ASO di wilayah layanan siaran, juga harus dibarengi dengan kesiapan faktor pendukungnya. Terutama persoalan distribusi STB, daya terima siaran digital, hingga persoalan teknis lainnya.

BACA JUGA: Kombes Basya Lulusan Akpol 96 Resmi Jadi KaroOps Polda Jateng

Berkaca pada pelaksanaan ASO Tahap II pada 2 Desember lalu, Anas berharap, pelaksanaan ASO Tahap III bisa lebih baik. Terutama menyangkut soal distribusi dan ketersediaan STB di pasaran. Kemudian soal dampak kematian siaran analog, di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah yang menjalani program ASO.

”Pada penghentian siaran analog 2 Desember 2022 lalu, soal distribusi bantuan STB untuk masyarakat miskin, dan minimnya ketersediaan STB di pasaran, masih menjadi masalah di Jateng,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut dia, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena itulah butuh komitmen yang lebih serius dari pemerintah pusat dan pemegang Mux, untuk menjamin distribusi dan ketersediaan STB di daerah yang akan melaksanakan ASO.

BACA JUGA: Polisi Tidak Boleh Berpolitik, Tetapi Perlu Tahu

Sesuai regulasi, distribusi STB menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, dalam hal ini dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

”Maka sebaiknya ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kemendagri, agar kewenangan dan keterlibatan pemerintah daerah ditingkatkan, sehingga membantu memperlancar persoalan ASO ini,” tambahnya.

Di satu sisi, Anas juga menyoroti ketidaksesuaian jumlah distribusi STB yang disebutkan Kemenkominfo. Padahal distribusi STB menjadi acuan penerapan ASO di suatu daerah. Dan ada beberapa daerah yang dipantau, ternyata jumlah distribusi STB-nya tidak sesuai dengan angka yang disebutkan Kemenkominfo.

BACA JUGA: Ditbinmas Polda Jateng Gelar Pelatihan TOT Polmas di Polres Blora

”Misalnya di Solo, yang dikatakan sudah 96 persen dalam distribusi bantuan STB, sehingga menjadi dasar diterapkannya ASO pada 2 Desember lalu. Ternyata, tidak sampai 50 persen distribusinya. Dari sekitar 22.000 STB subsidi, baru didistribusikan sekitar 9.000 STB sebelum 2 Desember. Kita khawatir di daerah-daerah lain juga begitu, sehingga dikhawatirkan hanya klaim jumlah distribusi STB,” katanya.

Selain distribusi STB gratis bagi masyarakat tidak mampu, terang Anas, yang harus diperhatikan adalah, pasokan ketersediaan STB untuk masyarakat umum di pasaran.

”Pada pelaksanaan ASO 2 Desember 2022 lalu, masih banyak toko yang kehabisan stok, dan harganya mahal. Sehingga masyarakat tak bisa menikmati siaran televisi digital,” tutur dia lagi.

BACA JUGA: Dandim 0721/Blora Pimpin Laporan Korps Sertijab Danramil dan Perwira Staf

KPID Jateng juga mendapati ekses yang dialami daerah-daerah, yang belum masuk penerapan ASO, tetapi sudah tidak bisa menonton siaran analog. Laporan aduan itu banyak diterima KPID Jateng.

Di sisi lain, Anas juga mempertanyakan rencana pembentukan ruang koordinasi antara Kemenkominfo dengan stakeholder di daerah, dalam program ASO ini. ”Perlu dibuat ruang koordinasi, semacam posko bersama, sebagai sarana koordinasi di daerah,” saran dia.

Sementara itu, Ketua KPID Jateng, Muhammad Aulia, menyampaikan di Jateng banyak keluhan dari masyarakat, yang daerahnya sudah tidak bisa menikmati siaran analog, lantaran berdekatan dengan daerah yang masuk program penerapan ASO.

BACA JUGA: Pergi dari Rumah, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Sungai

”Misalnya, sebagian wilayah di beberapa kabupaten/kota seperti Jepara, Magelang, Blora dan lainnya. Padahal daerah itu belum masuk ASO, tetapi sudah ikut mati analognya. Ini harus dicarikan solusinya oleh Kemenkominfo, sehingga tidak terjadi pada tahap ASO berikutnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenkominfo telah menerapkan ASO secara bertahap. Tahap I pada 2 November 2022 lalu, dimulai dari Jabodetabek. Lalu dilanjutkan Tahap II pada 2 Desember 2022, menyusul Batam, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Solo.

Riyan

The post STB Belum Rata Terdistribusi, ASO Tahap III Ditunda appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikannya, saat membuka acara Malam Puncak Anugerah Penyiaran Jawa Tengah 2022, yang disiarkan secara live dari Studio TVKU Gedung E Lantai 3 Kampus Udinus, Semarang, Jumat (28/10/2022). Acara ini digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng.

Menurut dia, beragam media penyiaran bisa secara masif mempromosikan tempat-tempat wisata di Jateng, sehingga masyarakat luar tahu. Kemudian mereka akan datang berwisata atau berbelanja, sehingga bisa meningkatkan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

BACA JUGA: Survey SMRC Terbaru: Elektabilitas PDIP Mencapai 24 Persen

”Kegiatan ini menjadi salah satu upaya kita, bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat secara ekonomi usai pandemi. Pemprov juga terus berupaya mengangkat masalah teman-teman UMKM, guna menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Sumarno.

Sementara itu, Ketua KPID Jateng, Muhammad Aulia Assyahidin, menyampaikan, para pemenang Anugerah Penyiaran Jateng, akan diikutkan dalam kompetisi yang lebih tinggi di tingkat Nasional.

Dikatakan dia, hasil-hasil yang didapatnya ini, bisa menjadi pemacu semangat rekan-rekan penyiaran, baik itu televisi maupun radio, untuk berkreasi lebih bagus lagi.

BACA JUGA: Menpora Apresiasi Prestasi Olahraga Mahasiswa USM

”Malam Anugerah Penyiaran Jateng ini, sudah kita laksanakan selama enam tahun. Dari sisi kualitas, kami merasa lembaga-lembaga penyiaran program dan pengelolaan kelembagaan makin meningkat dan berkualitas,” jelas Aulia.

Diungkapkan juga, dari tahun ke tahun pasti akan semakin tinggi kualifikasi yang akan diterapkan. Selama ini telah ada lembaga penyiaran swasta seperti radio, dan televisi komunitas.

Daftar Pemenang Anugerah Penyiaran Jateng 2022:
1. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio Terbaik
Juara 1: PT. Radio Rama Metta (Metta FM) Surakarta
Juara 2: PT. Radio Solo Audio Utama (Solopos FM) Karanganyar
Juara 3: PT. Radio Imelda Kartikasari (Imelda FM) Semarang
2. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Terbaik
Juara 1: LPPL Radio Erte FM Kabupaten Temanggung
Juara 2: LPPL Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen
Juara 3: LPPL Radio Suara Kota Wali (RSKW) Kabupaten Demak
3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio Terbaik
Juara 1: Perkumpulan Pendengar Radio Komunitas Botani FM Klaten
Juara 2: Perkumpulan Pendengar Radio Mitra FM Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purworejo
Juara 3: Radio Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Javanese Christian Church (JCC FM) Wonosobo
4. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Lokal Terbaik
Juara 1: PT. Televisi Kampus Udinus (TVKU) Semarang
Juara 2: PT. Televisi Terang Abadi (TATV) Surakarta
Juara 3: LPPL Batik TV Kota Pekalongan
5. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Radio Terbaik
Juara 1: Bangkit Dari Pandemi Versi Kethoprak (LPPL Swara Kudus)
Juara 2: Nglarisi Dagangane Tongo (LPPL Magelang FM)
Juara 3: Tetap Semangat Menata Masa Depan (LPPL Irama FM)
6. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Televisi Terbaik
Juara 1: Mari Bangkit Bersama (TVRI)
Juara 2: Bangkit Dari Pandemi (Trans TV)
Juara 3: Double Masker (Trans7)
7. Program Anak Radio Terbaik
Juara 1: Kak Eno & Eni Jalan-jalan, eps. Dahulukan Mobil Ambulans di Jalan Raya (LPPL Magelang FM)
Juara 2: Metta Ceria, eps. Jalu (Metta FM)
Juara 3: Dunia Anak, eps Cerita Semut dan Kepompong (LPPL Giri Swara)
8. Program Anak Televisi Terbaik
Juara 1: Anak Indonesia, eps. Anak Samin (TVRI)
Juara 2: Ceritera, eps. Sombong Pangkal Sombong (TVKU)
Juara 3: Dongeng Kak Ratih, Eps. Goes To Sekolah Luar Biasa Manunggal Gombong (Ratih TV)
9. Program Talkshow Radio Terbaik
Juara 1: Dinamika, eps. Lindungi Hak Anak, Tolak Racun Pestisida (Solopos FM)
Juara 2: Dialog Khusus, eps. Bebas Berpendapat di Media Sosial Untuk Remaja (LPPL In FM)
Juara 3: Bincang Swiba, eps. Ojo Kawin Bocah (LPPL Swiba FM)
10. Program Talkshow Televisi Terbaik
Juara 1: Cahaya Pagi Jawa Tengah, Eps. Nasionalisme Bangsa (Trans7)
Juara 2: Travel Dialogue, eps. Energi Baru Pura Mangkunegaran (TATV)
Juara 3: Sapa Jateng, eps. Kesejahteraan Keluarga untuk Semarang Lebih Sejahtera (Kompas TV)
11. Program Feature Radio Terbaik
Juara 1: Karanganyar Punya Cerita, eps. Masjid Tiban Karanganyar (LPPL Swiba FM)
Juara 2: Milyarder Wadas Di Pusaran Bendung Bener (Irama FM)
Juara 3: Metta Feature, eps. Dari Barang Jadul Dapur Terus Mengepul (Metta FM)
12. Program Feature Televisi Terbaik
Juara 1: Pesona Jawa Tengah, eps. Ketoprak Pati Menolak Mati (TransTV)
Juara 2: Jejak Jelajah Wisata, eps. Jelajah Kabupaten Magelang (Inews)
Juara 3: Pranggok, eps. Tradisi Pengantin Gilingan Tebu (BatikTV)
13. Penyiar Radio Pria Terbaik
Juara 1: Aldy Tabah (RRI Semarang)
Juara 2: Irwan Firman (Persada FM)
Juara 3: Dodi Susetiadi (Imelda FM)
14. Penyiar Radio Wanita Terbaik
Juara 1: Sesa Clarissa (Metta FM)
Juara 2: Lulu Nagita (LPPL RSKW)
Juara 3: Dinar Elvara (Imelda FM)
15. Presenter Televisi Pria Terbaik
Juara 1: Andreas Yulianto (TVRI)
Juara 2: Aziz Mahendra (Batik TV)
Juara 3: Dimas Wibisono (Ratih TV)
16. Presenter Televisi Wanita Terbaik
Juara 1: Farah Farhat (Batik TV)
Juara 2: Elma Rosana (Inews)
Juara 3: Okfied Sosendar (TATV)
17. Siaran Lokal Televisi SSJ Terbaik
ANTV
18. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
Pemerintah Kabupaten Demak
19. Lifetime Achievement
Justus Budianto (Pendiri TATV Solo)

Riyan

The post Media Penyiaran Bisa Berikan Energi Positif pada Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.