Prestasi tersebut dibuktikan dengan lolosnya dua proposal mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), baru-baru ini.

Salah satu judul dari kedua proposal tersebut yaitu “Studi Mikromagnetik Dinamika Magnetisasi Lapisan Tipis Permalloy yang Digerakkan oleh Medan Magnet Pulsa Gaussian untuk Aplikasi Biosensor” pada bidang PKM Riset Eksakta (PKM-RE) dari tim Fakultas Sains dan Matematika (FSM).

Tim ini beranggotakan empat mahasiswa Program Studi (Prodi) Fisika yaitu Gabriela Charistenvia Wanta, Kezia Rilly Wulan Gerungan, Rainhard Bezaleel Sinaga, dan Aisa Lumbantobing. Kelompok ini ada di bawah bimbingan Dr. Nur Aji Wibowo, M.Si.

Ketua tim Gabriela Charistenvia mengungkapkan, sensor magnetik merupakan salah satu produk perkembangan teknologi material magnetik yang menarik dan memiliki peran penting dalam berbagai sektor seperti bidang medis sebagai sensor biomagnetik.

“Ide yang diangkat dalam PKM ini terdapat pada model magnetnya. Model ini disimulasikan dalam bentuk Pulsa Gaussian sebagai free layer pada aplikasi biosensor,” ungkapnya.

Gabriela juga mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian ini. Rasa bangga dan bahagia juga disampaikan oleh Dr. Nur Aji Wibowo karena mereka berhasil melalui persaingan nasional yang sangat kompetitif. “Semoga hal ini menjadi media mahasiswa untuk belajar melakukan riset mandiri dan mengelolanya dalam kelompok sehingga terbangun jiwa dan budaya riset dan kerja sama sejak dini,” katanya.

Ide unik

Judul proposal lainnya adalah “Violent Child Behavior: Menelisik Dampak KDRT pada Anak Terhadap Perilaku Kasar di Lingkungan Sekolah dengan Structural Equation Modeling” pada bidang PKM Riset Sosial Humaniora (RSH) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Tim yang beranggotakan Perve Amela Saragih, Nabella Angellita Setiyon, Enjelina Dwi Putri Lodo, Vamelian Wulan Sari, dan Maria Ancila Rengkuh Asa Sherafinhe, ini berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Listyanto Aji Nugroho, S.Pd., M.Pd., seorang dosen Prodi Pendidikan Sejarah menjadi dosen pembimbing kelompok ini.

Saat disinggung mengenai ide unik yang diangkat, Ketua tim Perve Amela Saragih menjelaskan, gagasan ini berangkat dari keresahan tentang banyaknya kekerasan di lingkungan sekolah, timnya berusaha untuk mencari akar permasalahan dengan melakukan penelitian konfirmatif.

“Tim beranjak dari teori bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di rumah terhadap anak dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Kami berusaha untuk mengkonfirmasi teori tersebut di lingkup Kota Salatiga,” jelasnya.

Listiyanto Aji Nugroho menegaskan, dengan adanya program ini diharapkan mampu mengurai akar permasalahan tentang perilaku agresif anak di lingkungan pendidikan. “Semoga gagasan kelompok ini menjadi pintu awal sebagai upaya penghapusan tindak kekerasan bagi anak-anak,” tegasnya.

Mempersiapkan diri

Sementara itu, Direktur Direktorat Kemahasiswaan (Dem) Giner Maslebu, S.Pd., S.Si., M.Si., menyampaikan, bahwa setiap tahun UKSW konsisten mendapatkan pendanaan dari pemerintah khususnya untuk proposal PKM. “Bersyukur tahun ini ada dua kelompok proposal mahasiswa yang lolos pada tahap pendanaan,” imbuhnya.

Ia menerangkan, kelompok mahasiswa yang lolos pendanaan akan melakukan penelitian sesuai dengan uraian proposal yang mereka ajukan, selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kemudian, dari hasil laporan Monev akan dilakukan seleksi untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas). “Semoga kedua proposal tersebut bisa lolos hingga tahap Pimnas” katanya.

Giner Maslebu mengatakan, UKSW sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi PKM tahun depan, yaitu mengadakan kompetisi pada tingkat internal lebih awal dan kompetitif. Selain itu, prestasi mahasiswa akan direkognisi atau dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS).

Ning S

The post Proposal PKM UKSW Konsisten Lolos Pendanaan Kemendikbud Ristek appeared first on SuaraBaru.id.

”Iklim keamanan sekolah sebagai salah satu faktor pendukung proses belajar mengajar, harus menjadi perhatian serius, dan konsisten diwujudkan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/1/2024).

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), telah merilis Rapor Pendidikan Indonesia 2023, dengan salah satu hasilnya adalah, terjadi penurunan skor indikator iklim keamanan sekolah, pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

BACA JUGA: Ganjar Lamar Aktivis Perempuan Yogyakarta Jadi Timses

Berdasarkan data itu, skor iklim keamanan sekolah untuk jenjang SLTP sepanjang 2022 sebesar 65,29. Skor ini turun 2,96 poin dari tahun 2021. Pada jenjang SLTA skor iklim keamanan sekolah berada pada 66,87, atau angka ini turun sebanyak 5,09 poin jika dibandingkan dengan 2021.

”Dalam rapor pendidikan, penilaian iklim keamanan sekolah antara lain merujuk pada kondisi lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis. Seperti tidak adanya perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, narkoba, merokok, serta minuman keras.

Penurunan skor yang terjadi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, mengindikasikan perlunya sejumlah langkah perbaikan, dalam menerapkan keamanan dan kenyamanan para peserta didik, dalam proses belajar mengajar.

BACA JUGA: Siti Atikoh Ajak Awasi Pemilu dan Jangan Takut Intimidasi

Menurut Rerie, upaya mengevaluasi kebijakan keamanan sekolah harus segera dilakukan, dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, langkah pencegahan terjadinya berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, harus segera direalisasikan dengan langkah nyata.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, mewujudkan kolaborasi yang kuat dalam upaya meningkatkan iklim keamanan sekolah yang baik.

Karena dengan terciptanya ruang belajar yang aman dan nyaman, Rerie berharap, akan terbangun rasa percaya diri dari para peserta didik, dalam proses mengembangkan potensi diri secara akademis maupun sosial di sekolah.

Riyan

The post Penurunan Indikator Iklim Keamanan Sekolah Harus Jadi Perhatian appeared first on SuaraBaru.id.

”Proses pembelajaran harus bisa berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu sejumlah potensi yang menghambat, seperti kekurangan guru, harus segera diatasi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).

Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menunjukkan, tahun 2022-2023 Indonesia memiliki sebanyak 3,3 juta guru di sekolah negeri. Namun pada 2024, Indonesia berpotensi mengalami kekurangan 1,3 juta guru, dikarenakan banyaknya guru yang pensiun.

BACA JUGA: ASN yang Melayani Jadi Tinggalan Penting Kepemimpinan Ganjar-Taj Yasin

Sejumlah upaya untuk memenuhi kekurangan guru itu sudah dilakukan, melalui rekruitmen reguler, dan beberapa langkah akselerasi antara lain platform Ruang Telenta Guru, yang merupakan wadah guru honorer yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.

Platform itu diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan guru yang terjadi di luar masa rekruitmen, atau kebutuhan-kebutuhan khusus.

Menurut Lestari, pemerintah harus segera memastikan, potensi kekurangan guru itu bisa segera dijawab dengan langkah nyata, agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

BACA JUGA: Ganjar Apresiasi Atlet Popnas Jateng Sabet 39 Medali Emas

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap, proses memenuhi kekurangan jumlah guru itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, potensi kekurangan jumlah guru itu harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, agar keberlangsungan proses belajar mengajar di Tanah Air dapat terjamin.

”Terjaminnya kelancaran proses belajar mengajar, merupakan bagian dari upaya bangsa ini membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan berkarakter kuat,” tukas dia.

Riyan

The post Kekurangan Jumlah Guru Kompeten Harus Segera Diatasi appeared first on SuaraBaru.id.

”Hasil dari Program Roots Anti Perundungan, saya kira harus segera diimplementasikan, sehingga akselerasi upaya untuk menekan kasus perundungan di lingkungan sekolah, bisa segera terealisasi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/7/2023).

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 dan 2022, atau Rapor Pendidikan 2022 dan 2023, yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tercatat sebanyak 24,4 persen peserta didik, mengalami berbagai jenis perundungan (bullying).

BACA JUGA: Remaja dari Aceh hingga Papua Luapkan Isi Hati, Apa yang Diinginkan?

Hingga saat ini, anak-anak juga masih rentan menjadi korban perundungan fisik, verbal, dan secara daring (cyberbullying).

Padahal sejak 2021, Kemendikbudristek sudah menginisiasi program Roots Anti Perundungan, dan telah melatih lebih dari 3.500 Fasilitator Guru (Fasgu), dari 1.800 lebih satuan pendidikan.

Pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 10 ribu Fasgu, dari 5.000 lebih satuan pendidikan. Lalu di tahun ini, kepesertaan Roots ditargetkan melibatkan 2.750 satuan pendidikan, yang belum pernah mengikuti bimtek.

BACA JUGA: Para Siswa Jangan Sampai Terjebak Penyalahgunaan Narkoba

Program Roots dibentuk, untuk melahirkan siswa-siswi dan guru sebagai agen perubahan pencegahan perundungan di sekolah.

Menurut Lestari, berdasarkan sejumlah catatan itu, para pemangku kebijakan harus segera mendorong, agar para fasilitator guru yang sudah terlatih, dan para peserta didik dapat segera berbagi pengetahuan dan keterampilannya. Hal itu terkait pencegahan perundungan, kepada lebih banyak lagi para tenaga pengajar dan siswa-siswi.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, efektivitas program Roots Anti Perundungan ini, harus diukur melalui sejumlah evaluasi secara berkala. Kondisi itu harus dilakukan, agar mendapatkan satu penerapan sistem yang tepat, dalam upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan.

BACA JUGA: Berkemah Tanpa Harus Repot di Camp Mawar Umbul Sidomukti

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap, para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, dapat terlibat aktif dalam mendorong upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Karena, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, para peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa itu, berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman dalam menuntut ilmu.

”Dengan bermodal tunas-tunas bangsa yang berpendidikan dan berbudi pekerti yang baik, bangsa Indonesia akan mampu memenangi setiap persaingan di masa datang,” tegas Rerie.

Riyan

The post Penerapan Program Anti Perundungan Harus Segera Dilakukan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan Prasidatama diberikan kepada instansi lembaga pemerintah dan perorangan yang menerapkan penggunaan bahasa secara baik dan benar, dalam beberapa ranah penggunaan di wilayah Provinsi Jateng, tokoh yang aktif dan bergiat dalam kesastraan di Jateng, serta kepada buku sastra bermutu.

Kepala BBJT, Dr Syarifuddin mengatakan, penganugerahan penghargaan Prasidatama ini, bertujuan untuk memperkuat komitmen instansi, lembaga pemerintah, dan hotel di Jateng, agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dalam kehidupannya sehari-hari.

BACA JUGA: Akibat Berobat ke Luar negeri, Indonesia Kehilangan Devisa Rp 170 Triliun/Tahun

”Bagi para sastrawan dan penerbit di Jateng, kehadiran Prasidatama menjadi motivasi guna menghasilkan dan menerbitkan karya-karya yang bermutu,” tuturnya, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023).

Sementara itu, Ketua Panitia Penghargaan Prasidatama, Poetri Mardiana Sasti menyatakan, Penghargaan Prasidatama 2023 meliputi Tokoh Bahasa, SMA/SMK/MA Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik, Lembaga Pemerintah Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik.

Ada pula Hotel Pengguna Bahasa Indonesia Terbaik, Tokoh Sastra, Antologi Puisi, Antologi Cerpen, Manuskrip Drama, Novel Berbahasa Indonesia serta Novel Berbahasa Jawa.

BACA JUGA: Cabuli Cucu Tiri, Seorang Kakek di Salatiga Ditangkap Polisi

”Dokumen berupa salinan surat dinas, foto-foto penggunaan bahasa di sekolah, lembaga pemerintah, hotel, antologi puisi, antologi cerpen, manuskrip drama, novel berbahasa Indonesia, dan novel berbahasa Jawa, dapat dikirimkan ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Jalan Diponegoro 250, Ungaran,” jelas Poetri, tentang kategori penilaiannya.

Batas waktu pengiriman dokumen, lanjutnya, dapat dilakukan sampai dengan 31 Juli 2023 cap pos. Adapun untuk kategori Tokoh Bahasa dan Tokoh Sastra, panitia Prasidatama 2023 mengundang individu dan lembaga, untuk mengusulkan nama-nama tokoh bahasa dan tokoh sastra di Jateng, sebagai calon penerima penghargaan Prasidatama Kategori Tokoh Bahasa Indonesia dan Tokoh Sastra Indonesia 2023.

Usulan dapat Dikirimkan melalui tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id/tokohprasidatama2023, sampai dengan 12 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB.

BACA JUGA: 60 Gunungan Ramaikan Sedekah Bumi Desa Tubanan

”Panitia Prasidatama 2023 akan menginventarisasi nama-nama tokoh yang diusulkan, termasuk data pendukung yang memperkuat usulan itu. Usulan dengan data pendukung yang lengkap, baik yang berasal dari individu maupun lembaga, akan diserahkan kepada dewan juri, melalui mekanisme yang sudah ditetapkan,” tukasnya.

Nantinya, seluruh usulan yang diterima akan diperlakukan secara rahasia. Dewan juri akan mempertimbangkan setiap usulan yang masuk, baik dari individu maupun lembaga.

Adapun kriteria pengusulan Tokoh Bahasa Indonesia dan Tokoh Sastra Indonesia adalah sebagai berikut:

Kriteria Pengusulan Tokoh Bahasa Indonesia.
1. Tokoh berdomisili dan berkiprah di Provinsi Jateng.
2. Tokoh berkomitmen terhadap bahasa Indonesia.
3. Tokoh berdedikasi dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di Jateng minimal selama lima tahun.
4. Tokoh berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara memadai sehingga menjadi teladan dalam berbahasa bagi masyarakat di Jateng dan Indonesia.
5. Tokoh berpengaruh secara luas kepada masyarakat di Jateng.
6. Tokoh memiliki pemikiran atau visi misi terhadap bahasa Indonesia di Jateng.
7. Tokoh belum pernah menerima penghargaan serupa dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria Pengusulan Tokoh Sastra Indonesia.
1. Tokoh berdomisili dan berkiprah di Provinsi Jateng.
2. Tokoh berkarya, bergiat, dan berkomitmen terhadap sastra Indonesia di Jateng minimal selama lima tahun.
3. Tokoh berdedikasi dalam pengembangan dan pembinaan sastra Indonesia di Jateng.
4. Tokoh memiliki konsistensi dalam bidang yang ditekuni dalam pengembangan dan pembinaan sastra Indonesia di Jateng.
5. Tokoh dinilai tidak hanya dari karya-karya yang telah dihasilkan, tetapi juga keterlibatannya secara aktif dalam mengembangkan dan melestarikan sastra Indonesia.
6. Tokoh mampu mendorong kemunculan tokoh baru yang akan memajukan sastra Indonesia di Jateng.
7. Tokoh belum pernah menerima penghargaan serupa dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

Riyan

The post Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Kembali Gelar Penghargaan Prasidatama 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

”Upaya pelestarian harus bisa sejalan dengan langkah pengembangan pariwisata di kawasan sekitar Candi Borobudur,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat beraudiensi dengan para pelaku pariwisata dan kepala desa di kawasan sekitar Candi Borobudur, di Balkondes Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (24/6/2023).

Para pelaku usaha dan kepala desa yang tergabung dalam Masyarakat Saujana Borobudur itu, menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi akibat kebijakan pembatasan wisatawan yang berkunjung ke Borobudur.

BACA JUGA: Siapkan SDM Pengelola TIK Melalui GCIO

Para pelaku usaha yang tersebar di 20 desa sekitar Borobudur itu, merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembatasan pengunjung ini. Sehingga, pembuat kebijakan terkesan abai, terhadap dampak dari keputusan yang dibuatnya.

Karena itu, para pengusaha di sekitar Borobudur meminta para pemangku kebijakan, merevisi sejumlah peraturan pembatasan kunjungan itu, dengan proses yang lebih transparan.

Dalam audiensi itu terungkap pula, masalah tumpang tindihnya pengelolaan Borobudur, yang melibatkan banyak instansi, kementerian dan lembaga.

BACA JUGA: FSRD ISI Surakarta Menggelar FGD Peningkatan Kualitas Kurikulum

Contohnya, pariwisata di bawah Kemenparekraf, sedangkan terkait peninggalan budaya berada di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek, dan penelitian di bawah wewenang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam audiensi itu juga terkuak, Badan Otorita Borobudur yang salah satu fungsinya menyinkronkan sejumlah kebijakan terkait perencanaan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Borobudur, tidak berkedudukan di Magelang, melainkan berkantor di Yogyakarta dan Purworejo.

Menyikapi aspirasi para pelaku usaha di kawasan Borobudur itu, Rerie sapaan akrab Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu berpendapat, terjadinya dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar Borobudur, karena adanya kebijakan yang kurang tepat.

BACA JUGA: Lima Pemabuk Diamankan Polresta Surakarta dari TPU Bonoloyo, Konsumsi Obat Terlarang dan Tembakau Gorila

”Sehingga upaya pelestarian Candi Borobudur tidak mampu sejalan dengan semangat pengembangan pariwisata,” papar dia.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berjanji, akan menyerap berbagai aspirasi itu, dan akan disampaikan ke instansi terkait, melalui saluran legislasi yang tepat.

Pada kesempatan itu, hadir M Haerul Amri (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Nasdem), yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek, Sugeng Suprawoto (Ketua Komisi VII DPR RI) yang bermitra dengan BRIN. Kedua Wakil Rakyat itu berjanji, akan membawa permasalahan itu ke mitra kerja mereka, untuk mengupayakan solusi.

BACA JUGA: 275 Lulusan Cumlaude, Rektor UNS Mewisuda 761 Sarjana Baru

Pada kesempatan itu, arkeolog yang juga pemerhati masalah kebudayaan, Punto A Sidarto berpendapat, dalam upaya pelestarian suatu peninggalan budaya seperti Candi Borobudur, seharusnya juga memberi manfaat pada masyarakat sekitarnya.

Punto sepakat dengan pendapat para pelaku usaha di kawasan Borobudur, bahwa dalam pengembangan Borobudur, seharusnya posisi masyarakat sekitarnya sebagai shareholder bukan sekadar stakeholder. Sehingga juga diberi peran dalam proses perubahan kebijakan.

Pada kesempatan itu, Punto juga berpesan, agar masyarakat Borobudur harus memiliki sifat telaten, dalam menyikapi sejumlah perubahan. ”Seperti telatennya nenek moyang saat membangun Candi Borobudur,” tukas dia.

Riyan

The post Pengembangan Wisata Borobudur Harus Sejalan dengan Upaya Pelestariannya appeared first on SuaraBaru.id.