Peresmian pembangunan gedung sarana dan prasarana tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Iwan menyebut, BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berkomitmen tinggi dalam memujudkan pengembangan kompetensi bagi jajaran Kemenkumham di wilayah.

Menurutnya, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selain mengutamakan tercapainya program-program pelatihan dan pengembangan kompetensi jajaran, juga berhasil mewujudkan lingkungan kampus dengan fasilitas yang bisa dikatakan cukup lengkap.

Ia mengatakan, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pelatihan akan mendukung kualitas penyelenggaraannya. Hal ini menurutnya juga salah satu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai di jajaran.

“Dalam mewujudkan akuntabilitas kita, fasilitas-fasilitas yang merupakan barang milik negara ini harus dimanfaatkan secara optimal, digunakan secara bijaksana, dirawat dan dipelihara dengan baik,” terangnya.

“Patut kita beri apresiasi bersama, bahwa Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tahun 2023 ini dinobatkan sebagai ‘Terbaik ke-2 Tingkat Nasional sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara,” tambah Iwan.

Selain dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto dan Kepala Badiklat Kumham Jateng, Kaswo, dalam kegiatan tersebut juga dihadiri para Kepala Divisi Kanwil Jateng, Kepala UPT, para Kepala Lembaga Pelatihan yang telah bekerja sama dengan BPSDM Hukum dan HAM diantaranya, BPSDM Provinsi Jateng, Bapelkes Semarang, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, BPSDM Kalteng, dan BPSDM Provinsi NTT.

The post Kepala BPSDM Hukum dan HAM Resmikan Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Badiklat Kumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan ini Badiklat Hukum dan HAM Jateng bekerja sama dan berkolaborasi dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal dan BPSDM Hukum dan HAM.

Melalui sambutannya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan kompetensi pegawai, dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.

Menurutnya, penyelenggaraan pelatihan secara klasikal yang jumlah pesertanya terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham, menjadi pendorong BPSDM Hukum dan HAM mengembangkan pelatihan yang diikuti oleh lebih banyak orang dengan mengembangkan Aplikasi MOOC Kemenkumham.

Bahkan sudah beberapa pelatihan yang diselenggarakan dengan metode MOOC ini, dan kali ini Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menghadirkan pembelajaran MOOC untuk pelatihan protokoler.

Ia menyebut keprotokolan ini penting untuk diketahui secara luas, karena keprotokolan memastikan keberhasilan dan kelancaran jalannya suatu kegiatan. ASN Kemenkumham sudah seharusnya memiliki dasar-dasar mengenai aturan keprotokolan baik secara umum maupun yang berlaku di lingkungan Kemenkumham sendiri.

Kedepan akan terus dikembangkan jenis-jenis pelatihan lain di dalam Aplikasi MOOC Kemenkumham, sehingga dapat dimanfaatkan secara luas sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi target pengembangan kompetensi 20 JP per tahun per Individu.

“Kita nantikan produk-produk MOOC pelatihan lainnya dari Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, semoga dapat menjadi pendorong bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk terus memajukan SDM Kemenkumham,” tuturnya.

The post Badiklat Hukum dan HAM Jateng Launcing Aplikasi MOOC, Kakanwil: Ini Luar Biasa appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan tersebut digelar secara hybrid terpusat dari Graha Yasonna H. Laoly Badiklat Hukum dan HAM Jateng dan virtual melalui zoom meeting dan live streaming kanal Youtube Badiklat Jateng.

Hadir dalam kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono, Kakanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kepala Badiklat, Kaswo dan para Kepala Divisi Kemenkumham Jateng serta para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Sementara secara virtual diikuti oleh Kepala Kanwil Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan para Kepala Divisi dari 10 Kanwil.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan berskala nasional yang melibatkan para pegawai Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada 10 Provinsi,” kata Yuspahruddin.

Menurut Yuspahruddin, kegiatan ini untuk memperkaya keilmuan dan pengetahuan, utamanya untuk menyamakan visi dan misi dalam memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, jauh dari tindakan-tindakan yang mengganggu integritas dan mengarah kepada tindak KKN, serta bagaimana kita berkomitmen menyatakan perang terhadap narkoba di Lapas dan Rutan.

“Selain itu juga untuk menyikapi banyaknnya pemberitaan-pemberitaan negatif dengan sorotan utama Pemasyarakatan, kita pastikan bahwa kita terus berupaya untuk bergerak ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Ia mengutip yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Reynhard Silitonga, “Pemasyarakatan memang belum sempurna, tapi kami selalu berusaha menjadi lebih baik”. Kembali pada prinsip dasar dalam pemasyarakatan (back to basics)

“Pemasyarakatan adalah salah satu aspek penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat,” terangnya.

Menurut Heni Yuwono, program ini sangat luar biasa, mengingat Pemasyarakatan saat ini masih menjadi sorotan masyarakat.

“Pendapat itu hak mereka, tapi isu tersebut tidak benar, tidak sebegitu amat lah. Bagaimana kondisi Lapas, bagaimana kondisi Lapas yang over kapasitas hampir 100 persen. Itulah yang menimbulkan suatu anggapan, dengan kondisi begini masyarakat menilai kita memperlakukan mereka tidak baik,” tukasnya.

“Kita harus mengembalikan kesatuan hidup Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menjadi orang-orang yang baik. Caranya, dengan kemandirian dan pembinaan. Kemandirian dengan membimbing atau mengajarkan norma-norma yang ada di masyarakat, agama, sosial dan lainnya,” katanya.

Sementara untuk pembinaan, warga binaan diberi pelatihan kerja. “Karena mereka saat kembali ke masyarakat tidak punya pekerjaan, kita beri pelatihan kerja untuk bekal mereka setelah kembali ke masyarakat,” tandasnya.

Kepala Badiklat Jateng, Kaswo menambahkan, kegiatan ini diharapkan bisa memberikan informasi dan wawasan terbaru mengenai tren atau perubahan dalam sistem Pemasyarakatan, sehingga para peserta dapat mengikuti perkembangan terkini dan menerapkan praktik-praktik terbaik sesuai prinsip dasar Pemasyarakatan (Back to Basics).

Ning S

The post Webinar Back to Basics Pemasyarakatan, Heni Yuwono: Bimbing WBP dengan Kemandirian dan Pembinaan appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej meresmikan Gedung Sarana Olahraga “Ali Said Sport Center” Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (17/2/2023).

Wamenkumham mengapresiasi kinerja jajaran BPSDM Hukum dan HAM, serta jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terus mengupayakan pembangunan berkelanjutan (continual upgrading) dalam mewujudkan amanat untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah kerjanya, dengan terus berkembang hingga terealisasikannya Gedung Sarana Olahraga (Sport Center) dengan berbagai sarana pendukungnya.

“Gedung ini merupakan sebuah fasilitas olahraga modern yang akan menjadi pusat kegiatan olahraga di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pengembangan SDM harus seimbang antara akademik dan non-akademik. Kegiatan olahraga merupakan penyeimbang untuk sejenak melepaskan penat dari segala rutinitas dan aktivitas serta menjaga kesehatan baik fisik maupun mental,” terangnya.

Menurutnya, Mens sana in corpore sano adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin yang berarti “Sebuah jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang kuat” yang menggambarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan jiwa secara seimbang.

Slogan ini menjadi sangat relevan karena Gedung Sport Center ini membantu para pegawai dan peserta diklat untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan jiwa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Work Life Balance).

“Bukan hanya sekedar gedung untuk tempat berolahraga, tetapi merupakan wujud dari sebuah upaya peningkatan layanan (service enhancement) yang dilakukan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah,” tandas Wamen.

Disampaikan, dalam era Society 5.0, penerapan teknologi digital yang cerdas (Artificial Intelegence) harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi telah menyatukan fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia untuk hidup dan bekerja.

“Melihat optimisme Indonesia Emas tahun 2045, sebagai ASN hendaknya memiliki High Order Thinking Skills, bagaimana SDM memiliki daya pikir yang tinggi, fleksibel dan metodis, mampu menggunakan ilmu pengetahuan modern untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Wamenkumham mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM harus semakin concern terhadap pengembangan kompetensi para ASN terutama di wilayah yang menjadi ujung tombak.

“Roadmap yang telah disusun dalam konsep Kemenkumham Corporate University harus terus dikembangkan, terlebih dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM,” jelasnya.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah atas terwujudnya Gedung Sarana Olahraga Ali Said Sport Center yang terinspirasi dari sosok Ali Said yang sangat erat dengan kiprahnya dalam revolusi dan kemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” imbuhnya.

Wamenkumham berharap, Ali Said Sport Center ini dipelihara dan dijaga fungsinya dengan baik. “Jadikan pusat kegiatan olahraga yang aktif dan terus memberikan manfaat bagi semua pihak, tentunya tidak hanya di internal tetapi juga eksternal, juga sebagai sarana silaturahim dan perekat kerjasama antar instansi/lembaga,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Resmikan Gedung Sarana Olahraga “Ali Said Sport Center” Badiklat Hukum dan HAM Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan kunjungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Inspektur Jenderal (Pol.) Dr. Agung Makbul.

Kunjungan tim saber pungli ini dalam rangka sosialisasi dan monitoring proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Diketahui, penyelenggaraan pelayanan publik di era saat ini telah bergeser paradigmanya dengan mengadaptasi perkembangan teknologi. Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang baik tentunya bebas dari praktik-praktik pungutan liar.

Kedatangan Dr. Agung Makbul disambut langsung oleh Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo bersama jajaran.

Kaswo menyampaikan selamat datang kepada Sekretaris Satgas Tim Saber Pungli Pusat dan rombongan. Menurutnya, ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi Badiklat Jateng, karena mendapat kunjungan tim saber pungli pusat, mengingat Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah saat ini tengah berproses menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu Dr. Agung Makbul menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2020, dan saat ini masih mewujudkan WBBM.

“Melihat dan mendengar apa yang disampaikan Kabadiklat, saya yakin dan optimis, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah di tahun 2022 ini mampu meraih predikat WBBM,” kata Dr. Agung.

“Ini luar biasa. SDM yang terbatas hanya 18 pegawai, inovasinya mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi yang berbasis IT, serta sarana dan prasarana yang luar biasa, dan juga kantornya sangat bersih,” ungkapnya.

Dalam kegiatan kunjungan tim saber pungli pusat, juga dihadiri Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Wisnu Daru Fajar dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan.

Ning Suparningsih

The post Kunjungi Badiklat Jawa Tengah, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Beri Apresiasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Graha Yasonna H. Laoly, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jateng, Supriyanto dengan menghadirkan narasumber Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, dan Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Jawa Tengah, Elyna Noor Dina Nazla.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin yang diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto menyampaikan, kegiatan ini sebagai bukti bahwa kemajuan teknologi menjadi salah satu kunci dalam mempermudah, mempercepat dan memperluas jangkauan informasi.

Menurutnya, masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, salah satunya melalui penyelesaian pengaduan yang cepat.

Pengaduan muncul ketika terjadi ketidakpuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang kita berikan. Prinsipnya adalah masyarakat menginginkan hasil yang terbaik atas layanan yang telah diterima.

Persepsi kita ketika mendengar kata “pengaduan”, konotasinya mengarah kepada sesuatu yang buruk atau negatif, bahkan seringkali dianggap hal yang tabu ketika kita mendapatkan pengaduan.

“Pengaduan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat, jika ditangani dengan baik akan menjadi masukan berharga dalam peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Intinya bagaimana kita bisa mengelola pengaduan dengan baik dan akuntabel, terutama bagi Satuan Kerja yang saat ini berproses WBK dan WBBM, harus memiliki strategi yang tepat dalam penanganan pengaduan ini, karena masyarakat sekarang cenderung menyampaikan pengaduan ke media sosial.

Sementara itu Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo menjelaskan, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah selain bertugas meningkatkan kompetensi ASN Kemenkumham di 10 Kanwil, saat ini dituntut tidak hanya fokus pada pendidikan formal melalui pelatihan.

“Dalam mendukung Kemenkumham Corporate University, Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah memiliki program unggulan ‘Webinar Series Kumham Belajar’, salah satunya adalah penyelenggaraan Webinar ini,” ungkap Kaswo.

Dikatakan, melihat pada urgensi kebutuhan satuan kerja dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam rangka pembangunan Zona Integritas dan kontestasi menuju WBK/WBBM, satuan kerja harus senantiasa menyempurnakan pelayanan.

“Ombudsman RI sebagai pengawas eksternal dalam pelaksana pelayanan publik mengutamakan penanganan pengaduan terselesaikan dengan tepat, sesuai dengan SOP. Pengetahuan tata kelola pengaduan yang selama ini diterapkan berdasarkan peraturan yang ada, dirasa belum sepenuhnya dipahami, khususnya oleh para petugas penanganan pengaduan. Melihat akan kebutuhan tersebut, maka Badiklat Hukum dan HAM menyelenggarakan Webinar ini,” terang Kaswo.

“Webinar ini bertujuan memperkaya pengetahuan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan penanganan pengaduan layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menghasilkan layanan yang berkualitas,” tuturnya.

Pada kegiatan webinar sendiri diikuti oleh para pegawai yang bertugas mengelola penanganan pengaduan dari 10 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melalui zoom meeting, serta disiarkan langsung melalui kanal Youtube Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, antara lain dari Kemenkumham Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Ning Suparningsih

The post Badiklat Hukum dan HAM Jateng Gelar Webinar Penanganan Pengaduan Layanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Mengikuti dari Ruang Pusparaja Badiklat Jateng, sebanyak 40 orang peserta menerima materi Peraturan Baris Berbaris (PBB) oleh pembina dari Polda Jateng, Kompol Jonathan S..

“Kesiapan dan kemampuan mental serta fisik merupakan hal mendasar yang harus ada pada diri masing-masing petugas pemasyarakatan, terutama petugas penjaga tahanan yang langsung berhadapan dengan warga binaan,” ujarnya.

“Tidak seluruhnya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan seperti ini. Kami berharap yang sudah pernah mengikuti akan membangun jejaring, dan akan menjadi trigger bagi UPTnya untuk menyelenggarakan kegiatan serupa,” tambah Kepala BPSDM

Menurutnya, dengan strategi pengembangan kompetensi yang diterapkan saat ini yaitu Kemenkumham Corporate University kewajiban pengembangan kompetensi menjadi tugas dari masing-masing satuan merja, dengan berbagai metode dan cara pembelajaran yang ada di luar pendidikan dan pelatihan yang formal.

Pada kesempatan itu Asep Kurnia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta mengenai keterbatasan pelatihan yang ada, dengan memberikan tips pengembangan kompetensi secara mandiri, yaitu memperkenalkan Rumah Belajar Kumham (https://rumahbelajar.kemenkumham.go.id/) kepada para peserta pelatihan.

Selain Rumah Belajar yang dimiliki oleh BPSDM Hukum dan HAM, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga memiliki aplikasi belajar mandiri yaitu Badiklat Learning Center (http://lcb-jateng.kemenkumham.go.id/), yang mana seluruh peserta pelatihan telah diberikan fasilitas untuk mengaksesnya.

Ning

The post Kepala BPSDM Hukum dan HAM Bagikan Tips Pengembangan Kompetensi  appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Graha Yasonna H. Laoly Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A Yuspahruddin.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Kota Semarang.

Dalam latihan sendiri, peserta akan mengikuti kegiatan selama 11 hari mulai tanggal 21 hingga  31 Maret 2022 di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sebelumnya, ke-40 peserta yang merupakan petugas penjaga tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, telah menjalani pemeriksaan swab antigen.

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo mengatakan, pelatihan kesamaptaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan menyesuaikan kurikulum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kepolisian Khusus.

Sementara Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diwakili Kasubdit Binsatpam Dit. Binmas, AKBP Nunuk Setyowati, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta jajarannya melalui Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pelatihan kesamaptaan.

“Kami mengapresiasi kepada Kepala Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran, semoga kerja sama yang baik ini bisa berlangsung hingga di masa mendatang.”, ujarnya.

Menurut Kaswo, pelatihan dengan total 100 jam pelajaran ini, selain penyampaian materi dan pembentukan kesamaptaan, juga dibekali dengan pelatihan menembak.

Ning

The post Gandeng Polda, Badiklat Jateng Gelar Pelatihan Kesamaptaan di Lingkungan Kanwil appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Wisma Sari Pulau Nusakambangan itu dihadiri Kalapas Kelas I Batu Nusakambangan yang diwakili PLH Kalapas, yaitu Kabid Giatja dan Kakanim Cilacap

Selain itu juga dihadiri oleh alumni peserta pelatihan, atasan alumni, dan rekan kerja alumni.

Menurut Kaswo, EPP tersebut dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang meliputi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kasi Program dan Evaluasi beserta jajaran juga melakukan wawancara kepada alumni pelatihan Latsar CPNS TA 2021 sebagai data dukung EPP.

Pada kesempatan itu Kabadiklat Kaswo berpesan kepada seluruh alumni Latsar CPNS yang sudah resmi diangkat sebagai PNS untuk bekerja secara profesional dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

“Kami berharap seluruh alumni Latsar CPNS yang sudah resmi diangkat sebagai PNS agar bekerja secara profesional dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Kaswo kepada SUARABARU.ID, Sabtu (19/3/2022).

Ning

The post Badiklat Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Latsar CPNS di Nusakambangan appeared first on SuaraBaru.id.

Kabadiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kaswo sekaligus membuka kegiatan asesmen tim kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) Badiklat Jateng Tahun 2022, yang dihadiri oleh seluruh pegawai, di ruang rapat Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kaswo menyampaikan, Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng telah mengawalinya dengan deklarasi janji kinerja bersama seluruh jajaran.

Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan WBBM tahun ini. Menurutnya, jika bisa dilakukan dengan baik maka akan memberikan hasil yang terbaik pula.

Diketahui, saat ini Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kaswo memotivasi seluruh jajaran, bahwa saat ini butuh selangkah lagi untuk mewujudkan WBBM. Kaswo menargetkan strategi-strategi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini untuk fokus pada inovasi dan menambah kegiatan Corporate University dengan Webinar Series.

Disampaikan bahwa penentuan tim kerja pembagunan Zona Integritas menuju WBBM tahun ini dilakukan melalui asesmen oleh para Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian pada Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Asesmen dipimpin Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Rohyati, sebagai ketua tim. Seluruh pegawai diberikan kuesioner dengan pertanyaan yang mengukur pemahaman mengenai pembangunan ZI menuju wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Dilakukan pula wawancara secara langsung terkait minat dan seputar pekerjaan sehari-hari, bagaimana bekerja di dalam tim, bagaimana cara menyikapi suatu masalah dan pemecahan masalah tersebut,” terang Kaswo, Selasa (25/1/2022).

Selanjutnya tim akan menyusun laporan hasil asesmen untuk disampaikan kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai dasar dan rekomendasi penentuan tim kerja.

Ning

The post Kabadiklat Lakukan Internalisasi Sekaligus Buka Asesmen Tim Kerja Pembagunan ZI Menuju WBBM appeared first on SuaraBaru.id.