SEMARANG (SUARABARU.ID)– Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan melibatkan dialektika antarinstitusi, partai politik dan pemerintah daerah. Parpol pun harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis, dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan, dalam sebuah proses pembangunan.
Hal itu seperti diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka acara Bimbingan Teknis bertema ‘Sinergisitas Partai Politik dalam Pembangunan Daerah’, di Solo, Jumat (19/5/2023) malam.
Hadir pada acara itu, para bakal calon legislatif kabupaten/kota dan provinsi se-Jawa Tengah dari Partai Nasdem, dan pengurus DPW Partai Nasdem Jateng, sebagai peserta bimbingan teknis.
BACA JUGA: Friendship Run Menyapa Perdana di Jakarta, Sembilan Kota Lain Menyusul
Selain itu, ada pula Dr Zulkifli SPt MM (Ahli Perencanaan Daerah) dan Ahmad Baidhowi AR (Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik) sebagai narasumber.
Pada kesempatan itu, Lestari mengungkapkan, telah terjadi perubahan pandangan, terkait konsep parpol dari waktu ke waktu.
Pada 1770, Edmund Burke, seorang filsuf sekaligus ekonom, ungkap Rerie sapaan akrab Lestari, merumuskan, parpol adalah sebuah kelompok, beranggotakan laki-laki dan perempuan, yang bersatu atas dasar gagasan politik yang sama, untuk memajukan kepentingan nasional.
BACA JUGA: Srawung Sedulur Tani, Bupati Pacitan Lakukan Peletakan Batu Pertama
Kelompok itu, masih mengutip pendapat Edmund Burke, memiliki nilai, minat dan latar belakang pemikiran searah, yang mengakomodasi perbedaan dan persamaan, untuk berjalan bersama menuju satu tujuan.
Namun, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jateng itu, pada awal abad XX, memasuki abad modern, konsep parpol bergeser menjadi sebuah organisasi elit, dengan seperangkat sistem politik yang kompleks.
”Padahal dalam konteks pembangunan daerah, parpol juga harus mengakomodasi kepentingan nasional, yang direalisasikan selain dalam bentuk pembangunan fisik, juga sumber daya manusia,” tegas dia.
BACA JUGA: OPD Jepara Dibekali Kemampuan Informasi Geospasial
Sehingga, imbuh Rerie, parpol juga harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik, melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi, mengedepankan budaya berpikir kritis, dan menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah.
”Selain itu, parpol juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akan kepentingan nasional, dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini,” tegas Rerie.
Riyan
