KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Pemkab Kebumen telah menyiapkan anggaran pendampingan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 15 M.
Namun untuk merealisasikan program nasional tersebut Pemkab Kebumen masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu terungkap usai rapat Pembahasan MBG bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Riatawati Purwaningsih bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Arumbinang, kompleks Pendopo Kabumian, Jumat (24/1) 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Edi Rianto mengemukakan, Program MBG telah mulai dilaksanakan di sejumlah daerah sejak 6 Januari 2025. Program nasional ini tentunya akan menyasar semua daerah di Indonesia. Dia mengakui, di Kabupaten Kebumen sampai saat ini belum dimulai.
Edi Rianto menjelaskan, program MBG belum terlaksana di Kebumen karena pihaknya masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat. Ia menyebut pada rapat akhir Desember 2024 bersama Menteri Koordinator (Menko) Pangan, disampaikan pelaksanaan MBG secara keseluruhan (nasional) pada 1 April 2025.
“Nah yang tanggal 6 Januari kemarin itu istilahnya dipilih dulu, uji coba gitu. Seperti di Cilacap itu ada satu titik, dan rencananya di Kebumen nanti ada dua titik. Tapi kita belum tahu pelaksanaannya kapan,”ujar Sekda.
Menurut Edi, Pemda perlu mempersiapkan semua ini dengan baik. Seperti pembuatan posko, dapur sehat, kemudian menghitung kebutuhan yang ada. Baik dari produk atau bahan bakunya, dan juga pihak yang mengerjakan. Karena nantinya bakal menyerap banyak tenaga kerja masyarakat lokal.
“Kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencoba melihat skemanya. Itu kalau dihitung paling tidak satu dapur membutuhkan 40 orang tenaga kerja, dengan perhitungan satu dapur mampu menyiapkan 3.000 porsi makanan,”terangnya.
Sekda menyatakan, hitungan sementara di Kebumen terdapat 130 dapur sehat. Dengan jumlah itu, maka bisa dibayangkan jumlah kebutuhan yang disiapkan cukup besar.
Pihaknya berharap BGN bisa merespons cepat rencana pelaksanaan MBG di Kebumen, sehingga bisa dinikmati seluruh anak-anak sekolah.
“Semua daerah sebenarnya hanya membantu menjaga konsepnya seperti itu. Soal siapa pelaksananya di lapangan, kemudian verifikasi dapur umumnya layak atau tidak layak, begitu juga pendanaan, semua dari BGN,”ucap Edi.
Sekda juga menyampaikan, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah agar program MBG didanai menggunakan dana APBD. Ia menyebut Pemda sifatnya hanya memberikan anggaran pendampingan. Untuk Kebumen sudah menyiapkan sebesar Rp 15 Miliar.
“Kita sebenarnya bersama Pemerintah Pusat baru membahas masalah stok. Misalnya stok berasnya itu cukup atau tidak, kemudian telur, ayam, ikan, susu, buah, kebutuhan itu di semua daerah itu cukup atau tidak. Maksudnya kalau itu semua diambil dari Kebumen mampu atau tidak, jadi masih dihitung, tandasnya.
Edi meminta masyarakat untuk bersabar. Sebab untuk melaksanakan program nasional sebesar MBG ini memang tidak mudah. Butuh persiapan yang matang, dan pemerintah terus bekerja agar program ini bisa segera terealisasi di Kebumen dan juga daerah-daerah lain.
Komper Wardopo
