SEMARANG (SUARABARU.ID) – Hari kedua jadwal Hari Tenang Pemilu 2024, diwarnai aksi unjuk rasa masyarakat dan sejumlah elemen mahasiswa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (12/02/2024).
Kelompok unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah tersebut, menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atas ketidaknetralan dan keterlibatannya dalam Pemilu 2024, yang seharusnya Presiden itu secara etis dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak, tapi justru berlaku kontradiktif.
Dan pernyataan Presiden di saat tahapan kampanye, membuat luka tersendiri di kalangan rakyat. Dikatakan Koordinator Lapangan Akmal Sajid, sebagaimana diatur oleh Konstitusi Negara Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang diucapkan langsung oleh Presiden pada prosesi pembacaan sumpah jabatan, kini sikap Jokowi kian jauh dari rasa adil serta teguh pada konstitusi.
“Keterlibatan Presiden dalam Pemilu 2024, yang dinilai oleh banyak kalangan terlalu jauh, mengakibatkan timbul banyak penyelewengan lainnya. Keberpihakan Presiden dalam Pemilu, menimbulkan penyelewengan serta carut marut yang tidak berkesudahan. Dari politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya di sela-sela demo.
Akmal Sajid menyebut, bahwa reformasi menjadi kunci dimana perubahan dari tatanan otoritarianisme menjadi demokrasi, dari nepotisme menjadi demokrasi, namun kini kekuasaan semakin jauh dari demokrasi indonesia. Karena di era Presiden sekarang, kekuasaan lahir dipilih rakyat untuk kepentingan oligarki dan kekuasaan lahir dari rahim keluarga.
“Kami rakyat Indonesia tidak mau diam atas hal ini. Kami mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersuara dan berjuang bersama untuk meruntuhkan rezim pembunuh demokrasi, rezim yang menguatkan oligarki, rezim yang melanggengkan kerusakan lingkungan dan konfik rakyat, rezim yang melahirkan kekuasaan dari rahim keluarga dan kroni-kroninya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menyodorkan beberapa tuntutan dalam poin-poin berikut :
- Mengajak seluruh kader, masyarakat sipil, aktivis demokrasi, akademisi, buruh tani dan segenap mahasiswa untuk mengawal dan menjaga demokrasi demi mempertahankan konsep negara hukum yang berkeadilan bukan negara kekuasaan;
- Menuntut Presiden untuk menjadi negarawan sejati yang tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga;
- Menuntut Presiden serta seluruh aparatur pemerintah untuk kembali pada asas demokrasi dengan menghentikan praktek korupsi, kolusi serta nepotisme;
- Menuntut Presiden untuk setia dan komitmen dalam berpegang teguh pada demokrasi, penegakan hukum serta berpihak pada kehendak rakyat ketimbang oligarki;
- Mengajak kepada segenap mahasiswa, aktivis dan seluruh pemuda di Indonesia untukkembali menjadi oposisi kritis terhadap rezim penguasa Demikian pernyataan sikap kami sampaikan. Bersama ini kami sampaikan bahwa tidak ada yang lebih penting dari menangnya demokrasi dan kehendak rakyat;
Absa
