WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Ketua Bawaslu Wonosobo Sarwanto Priadhi menyatakan pengawas pemilu di daerahnya akan melakukan pengawasan distribusi logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara.
“Saat ini KPU mulai mendistribusikan logistik pemilu. Di tahap awal sudah ada pengiriman tinta dan bilik suara. Tahap berikutnya, akan dilakukan pengiriman kartu suara dan berbagai logistik pendukung untuk proses pemungutan suara,” ujar dia.
Sarwanto mengatakan hal itu usai membuka “Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Distribusi Logistik pada Pemilu 2024”, yang digelar Bawaslu Wonosobo di Hotel Surya Asia setempat. Rakor diikuti personil Panwascam se-Kabupaten Wonosobo dan sejumlah wartawan.
Ketua Bawaslu Wonosobo juga mengungkapkan sebelumnya telah dilakukan kegiatan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) pemilu dan alat peraga kampanye (APK) di beberapa tempat yang dilarang untuk memasang APS dan APK.
Bertindak sebagai pemateri dalam rakor pengawasan distribusi logistik pemilu, Ketua KPU Wonosobo Ruliawan Nugroho dan dosen FKSP Unsiq Jateng Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, anggota Bawaslu Nasir Salasa.
“Kami mengadakan Rakor dengan menghadirkan Ketua KPU Wonosobo untuk menyampaikan detail teknis pengadaan serta distribusi logistik. Sementara untuk pengawasannya, kami menghadirkan seorang akademisi,” kata Nasir Salasa saat ditemui disela-sela acara.
Menurutnya, akademisi diundang itu untuk membedah Perbawaslu Nomor 12 tahun 2023 serta menganalisa potensi kerawanan yang muncul dalam proses pengadaan dan distribusi logistik pada pemilu serentak tahun 2024.
Kerawanan Logistik
“Potensi kerawanan pertama di pengadaan adalah spesifikasi logistik. Seperti contohnya surat suara rusak karena sobek, bercak tinta atau fotonya tidak jelas. Potensi kerawanan juga ada pada saat penyimpanan logistik,” ungkapnya.
Maka pihaknya meminta KPU Wonosobo untuk memastikan agar gudang penyimpanan logistik itu layak pakai. Seperti tidak bocor dan banjir untuk menghindari kerusakan logistik pemilu atau pesta demokrasi.
“Belum lagi dari sisi pengamanan logistik juga berpotensi. Makanya kami memastikan agar pengawasan tidak boleh lengah selama 24 jam. Pengawas pemilu di tingkat desa dikerahkan untuk melakukan pengawasan distribusi logistik pemilu,” ujarnya.
Selain itu, kerawanan juga bisa muncul pada saat sortir dan lipat surat suara. Seperti pengalaman Pemilu sebelumnya, ada surat suara yang tidak layak tetapi lolos sortir sampai pada TPS.
Pada proses packing surat suara juga ada kerawanan yang muncul, seperti salah memasukan surat suara yang seharusnya di Dapil 1 justru ikut dimasukan ke Dapil 2.
“Kemudian di proses distribusi logistik juga ada kerawanan, mengingat di prediksi BMKG hingga bulan Februari 2024 mendatang itu curah hujan akan tinggi, apalagi pemilu sebelumnya juga ditemukan logistik yang terkena air hujan,” katanya.
Maka forum kali ini, menurutnya, sangat penting digelar agar proses pengawasan bisa satu persepsi dan berjalan lancar sampai tingkat bawah sehingga Pemilu serentak tahun 2024 bisa berjalan lancar.
Muharno Zarka
