blank
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memimpin kegiatan Bimtek Manajemen Pemerintahan untuk Sekretaris Lurah dan Kepala Seksie Kesejahteraan Sosial di seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang, Senin (13/11/2023). Foto: HP

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, meminta para camat dan lurah di Kota Semarang agar lebih aktif turun ke lapangan atau ke masyarakat.

Hal ini disampaikannya Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan bagi Seklur & Kasi Kesos Kecamatan dan Kelurahan di Balai Diklat BKPP Kota Semarang, Senin (13/11/2023).

Dengan terjun ke masyarakat secara langsung, lurah dan camat bisa mengetahui permasalahan serta kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah yang bisa diangkat untuk dikembangkan.

“Makanya saya mau membuat metode dengan BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan-red) agar lurah dan camat lebih aktif dan tidak hanya di dalam ruangan saja,” ujarnya.

Menurutnya, perlu kolaborasi antara camat dan lurah dengan sekretarisnya, terkait pembagian tugas dan tupoksi.

“Kalau pelaksana internal rumah tangga itu kan sekretaris, ya sama seperti di Kota Semarang. Ada Pak Sekda yang banyak berfokus di administrasi. Kalau urgen baru mewakili, tapi lebih banyak menata rumah tangga. Camat dan lurah juga harus demikian,” katanya.

Dia mengimbau kepada seluruh lurah di Kota Semarang untuk tidak sekadar datang, duduk, dan pulang, serta tidak malas bergerak. Menurutnya, pemimpin yang datang untuk duduk kemudian pulang adalah gaya lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Pola harus diubah, ada waktu di kantor, ada juga waktunya di lapangan. Tujuannya tentu biar camat dan lurah bisa memantau langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pola turun ke lapangan secara langsung tentu bertujuan menyentuh langsung ke masyarakat. Meski secara sederhana, hal itu penting, yakni menyerap langsung permasalahan di masyarakat.

“Jadi lurah tahu ada masalah apa yang terjadi di masyarakat,” sambungnya.

Sebagai perangkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, lurah punya akses yang lebih rinci. Informasi dari masyarakat kerap luput dari perhatian OPD.

“Dengan mengetahui, mendengar, dan melihat langsung masalah yang terjadi, pasti program yang dilakukan semakin tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, mengaku sangat setuju, sebagai pejabat wilayah, camat dan lurah harus dekat dengan masyarakat.

“Ibaratkan daun jatuh pun harus tahu. Mereka (camat dan lurah-red) harus tahu setiap kejadian di wilayahnya. Dan harus mampu menganalisa potensi-potensi wilayah yakni dengan analisa potensi wilayah,” kata Joko.

Dengan fokus turun ke wilayah, lanjut Joko, bukti hasil kinerja camat dan lurah pasti akan dirasakan langsung juga oleh masyarakat.

“Bu Wali sering menyampaikan bahwa camat dan lurah sebagai pemangku wilayah harus sering turun ke lapangan agar tahu secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Joko menyebut, indikator kesuksesan pemerintah tidak hanya pada kepuasan masyarakat, melainkan naik menjadi kebahagiaan masyarakat.

“Kami harap kawan-kawan di kecamatan dan kelurahan bisa menjadi aparatur yang profesional dan tahu keinginan masyarakat tanpa harus mengucapkan,” jelasnya.

Hery Priyono