JAKARTA (SUARABARU.ID)– Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) RI 2024, Mahfud MD menyatakan, penegakan hukum menjadi salah satu fokus yang akan serius dikerjakannya.
Hal itu seperti yang disampaikannya, usai diumumkan secara resmi sebagai pendamping dari Capres Ganjar Pranowo, oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Di kesempatan terpisah, Mahfud mengatakan, sudah mengidentifikasi permasalahan yang mengakar di Indonesia. Yakni ketidakpastian dan ketidaktegasan.
BACA JUGA: Perang Hamas-Israel Berdampak pada Relasi Antarnegara dan Perekonomian Global
”Saya sudah identifikasi. Sebenarnya masalah kita itu kalau politiknya ya di atas muncul oligarki, di bawah muncul anarki. Sehingga tidak jelas,” ungkap Mahfud.
Akibatnya timbul perilaku korupsi yang merugikan. Mahfud mengaku, punya strategi memberantas korupsi. Yakni dengan memberi kepastian di tingkat atas, dan perlindungan di tingkat bawah.
”Sebenarnya kalau konsepnya sudah, penataan sistem politik sudah, tinggal DPR dan Parpol ini punya kesadaran yang sama dengan kita, bahwa sistem politik kita (pemerintah-red) di beberapa hal, ditata agar tidak berbiaya tinggi,” tegasnya.
BACA JUGA: Walikota Tegal Luncurkan Aplikasi Giat Komandan Paling Sip
Dia kemudian mencontohkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Di mana terjadi tumpang tindih perizinan, dan fakta suap-menyuap masih menjadi budaya. Soal ini, Mahfud mengaku sering mendengar cerita dari para pengusaha.
Menurutnya, penyelarasan sistem perlu dilakukan secara menyeluruh. Seperti di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang melakukan perbaikan sistem birokrasi menjadi digitalisasi. Semua dapat dikontrol.
”Program sudah ada, tapi karena kurang bersih di berbagai tempat, jadi nggak jalan. Konsep dasarnya tidak banyak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal kita impelemantasi, masalahnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Lima Siswa SMP Ihsaniyah Wakili Kota Tegal ke Lomba MAPSI Tingkat Provinsi
Strategi selain memperbaiki, lanjut Mahfud, adalah dengan meningkatkan ketegasan. Disebutkan dia, perlu kembali dibangun budaya sadar takut berbuat salah, dan berani tegakkan aturan.
”Ini yang kurang. Orang selalu lihatnya Menkopolhukkam, nah itu diperbanyak ada di setiap kementerian. Diperbanyak kesadaran takut berbuat salah, dan keberanian untuk menegakkan aturan, dan menindak kesalahan,” jelasnya.
Mahfud tak menampik, memberantas korupsi perlu waktu yang lama, dan pekerjaan rumah yang berat. Untuk itu dia mengajak masyarakat, untuk menyatukan visi dan bekerja sama memberantas korupsi
”PR kita banyak, tapi kan orangnya juga banyak. Ada yang bisa mewartakan ke publik, ada polisi yang bisa memaksa kalau ada yang main-main, ada ahli hukum, ada peneliti, banyak bisa dikerjakan bersama-sama,” tandasnya.
Riyan
