KEBUMEN SUARABARU.ID)– Ratusan mahasiswa IAINU Kebumen menggelar aksi yang berpusat di Tugu Lawet, Minggu, (1/10).
Gerakan aksi mahasiswa dimulai dengan melakukan long march dari kampus IAINU Kebumen di Jalan Tentara Pelajar menuju ke Tugu Lawet.
Para mahasiswa melakukan orasi dan membaca puisi di sekitar Tugu Lawet Kebumen. Hal tersebut sebagai bentuk pengenalan peran mahasiswa, yakni sebagai agent of change, agent of control, dan iron stock.
Eli Winarsih sebagai Ketua Panitia Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) IAINU Kebumen menjelaskan, aksi mahasiswa tersebut sebagai media ekspresi bagi mahasiswa baru, sebagai penyambung lidah rakyat.
“Gerakan Aksi ini tujuannya melatih mental mahasiswa baru, dan mengubah cara pandang mahasiswa dalam peran barunya bagi masyarakat,”ujar Eli Winarsih.
Gus Saefulloh, sebagai Ketua Dema Institut IAINU Kebumen menjelaskan bahwa gerakan aksi ini sebagai pengenalan untuk mahasiswa baru agar lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Dalam hal ini kami mengangkat beberapa isu dalam gerakan aksi ini, di antaranya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, pengelolaan sampah di Kebumen yang tidak tuntas dan solidaritas HAM Kanjuruhan dan Pulau Rempang,”ujar aktivis PMII Kebumen itu.
Atasi Kemiskinan
Ke depan, Saefulloh berharap agar Pemkab Kebumen melakukan upaya percepatan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Hal itu dilakukan melalui pemerataan pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan, pemberian kontribusi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut Saefulloh menegaskan, perlu ada bantuan stimulan modal usaha dan pelatihan kerja untuk peningkatan SDM.
Selain itu, dirinya juga menyoal isu Pemilu damai dan bebas politik uang. Ke depan, dirinya berharap adanya pengawasan yang lebih intens terhadap soal tersebut.“Dalam hal ini, saya berharap adanya pengawasan yang lebih intens terhadap soal tersebut,”kata Saefulloh.
Terkait soal kasus mafia pupuk, dirinya meminta kepada Bupati Kebumen untuk mengusut tuntas mafia pupuk atau distributor nakal yang telah merugikan sekitar Rp 9 miliar.
“Saya berharap kedepan tidak ada mafia pupuk, hal itu tentu menjadikan petani lebih mudah dalam mengakses pupuk subsidi,”ucap Saefulloh.
Komper Wardopo
