blank
Para penjaga sekolah usai wadul soal kesejahteraan dengan Ketua DPRD Kudus H Masan. foto: Ali Bustomi

KUDUS (SUARABARU.ID) – Sekitar seratus lebih penjaga sekolah dari berbagai SD Negeri se Kabupaten Kudus menggeruduk gedung DPRD Kudus, Kamis (10/8). Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Penjaga SD Kabupaten Kudus (PPSDKK) wadul terkait kesejahteraan mereka yang sampai saat ini jauh dari harapan.

Kedatangan para penjaga SD Negeri tersebut disambut Ketua DPRD Kudus, H Masan. Mereka kemudian diterima untuk menyampaikan unek-uneknya di ruang pertemuan DPRD Kudus.

Koordinator PPSDKK Saeful Rohim menyatakan dalam audiensi ini pihaknya menyampaikan bahwa selama ini terdapat 261 diantara 317 penjaga SD Negeri yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dan selama ini mereka mendapatkan gaji yang jauh dari harapan yang berkisar Rp 200-250 ribu tiap bulannya.

Atas kondisi tersebut PPSDKK menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dibuka dan mendesak agar Penjaga Sekolah yang bisa masuk ke dalam data.

Mereka juga minta agar Penjaga Sekolah yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan SK oleh Bupati agar mendapat kejelasan dan status hukum. Upaya tersebut dilakukan agar Penjaga Sekolah berstatus PTT bisa diberikan kesejahteraan setara UMK melalui anggaran daerah.

“Kami juga meminta agar Pemkab mengusulkan kepada BKN agar membuka lowongan CPNS formasi Penjaga Sekolah dan mengangkat para penjaga SD yang sudah belasan tahun bekerja menjadi CPNS tanpa tes,”tandasnya.

Menjawab tuntutan PPSDKK tersebut, Ketua DPRD Kudus H Masan mengaku akan memperjuangkan para penjaga SD untuk bisa mendapatkan alokasi Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) yang selama ini sudah dikucurkan oleh Pemkab Kudus dengan nominal Rp 300 ribu sampai Rp 1 juta per bulan. Solusi tersebut diharapkan bisa membantu para Penjaga SD untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Akan kami upayakan agar alokasi anggaran untuk para Penjaga Sekolah ini bisa dianggarkan melalui dana TKGS. Rencananya, anggaran tersebut akan kami ajukan pada pembahasan APBD 2024,”kata Masan.

Audiensi yang dilakukan Penjaga SD tersebut mendapatkan pengawalan dari puluhan anggota Polres Kudus. Namun demikian, pelaksanaan audiensi berjalan secara tertib hingga akhirnya mereka membubarkan diri.

Ali Bustomi