BLORA (SUARABARU.ID) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa banyak negara yang saat ini kekurangan pupuk sejak terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina.
Hal ini disampaikannya pada saat melakukan penyerahan sertifikat tanah SK perhutanan sosial dan SK tanah objek reforma agraria (TORA) di Kabupaten Blora, Jumat (10/3/2023).
Menurut Jokowi, keluhan petani tentang ketersediaan pupuk dikarenakan terbatasnya bahan baku yang berasal dari Rusia.
“Kita banyak impor bahan (baku) maupun pupuk itu banyak dari Rusia dan Ukraina. Ini Ukraina dan Rusia lagi perang, yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak memiliki pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali, supaya semua tahu,” katanya.
Jokowi menyampaikan, kebutuhan pupuk jenis NPK di Indonesia mencapai sekitar 13 juta ton.
Dari angka ini, kapasitas produksi Pemerintah sekitar 3,5 juta ton, sementara sebagian dipenuhi oleh produsen pupuk swasta dan produk impor sekitar 6,3 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan nasional, Jokowi mengatakan Pemerintah telah melakukan upaya salah satunya mengaktifkan kembali Pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 1 dan PIM 2 yang masing-masing berkapasitas sekitar 570 ribu ton.
Dengan demikian, total produksi pupuk Urea pada PIM 1 dan PIM 2 mencapai 1,14 juta ton per tahun.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga menambah kapasitas produksi pupuk jenis NPK melalui pengoperasian Pabrik NPK PIM yang berkapasitas 500.000 ton per tahun.
“Sebulan yang lalu, pupuk Iskandar muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai, sudah bisa berproduksi tapi masih sedikit 570 ribu ton, dengan kebutuhan kita masih belum ada apa-apanya,” katanya.
Sebelumnya, dalam rangka menjawab keluhan petani terhadap pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, Bupati Blora Arief Rohman meminta seluruh penyaluran Kios Pupuk Lengkap untuk memberi penjelasan kepada petani terkait keterbatasan pupuk bersubsidi pada tahun 2023.
Hal itu disampaikan Bupati Blora, Arief Rohman, pada silaturahmi akbar kios pupuk se-Kabupaten Blora, dan pelantikan pengurus Asosiasi Pengecer Pupuk dan Pestisida Kabupaten Blora awal Maret 2023.
Arief menyebutkan bahwa pada tahun 2023 kuota pupuk urea bersubsidi hanya 70 persen dari pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disetujui pemerintah pusat.
“Sedangkan NPK hanya 30 persen yang disetujui dari ajuan usulan RDKK. Untuk itu, petani harus diberikan pengertian,” katanya.
Selain memberi pengertian kepada petani terkait terbatasnya kuota pupuk, Arief juga minta kepada para pemilik kios, agar bisa menyalurkan pupuk subsidi dan nonsubsidi dengan baik, sesuai regulasi yang ada.
Lebih lanjut Arief kembali menegaskan, dengan adanya keterbatasan kuota pupuk kimia subsidi dari pemerintah ini, pihaknya akan terus mendorong, agar program pertanian organik bisa terus dikembangkan.
Hery Priyono
