JEPARA (SUARABARU.ID) – Pengendalian inflasi di daerah salah satunya adalah dengan memanfaatkan APBD bisa berputar di tengah-tengah masyarakat dan mengutamakan kearifan lokal yang ada di Kebupaten Jepara.
Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Ma’arif dalam dialog interaktif menjaring aspirasi masyarakat Jepara (Jaring Asmara) bersama Kabag Perekonomian Sekda Jepara Nurjannah di Radio R-lisa, Rabu (15/2/2023).
Pria yang akrab disapa Gus Haiz mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi nasional ini memang cukup tinggi. “Pada bulan Desember 2022 inflasi nasional menunjukan angka 0,66 persen dan untuk Provinsi di angka 0,47 persen.
Sedangkan untuk Kabupaten Jepara berada di bawah provinsi dan nasional yaitu di angka 0,4%,” ujar Haizul Ma’arif
Meskipun dibawah angka nasional dan provinsi, kenaikan inflasi Jepara 0,21 persen pada bulan Desember sampai Januari patut kita waspadai, tambahnya
“Dampak dari pada inflasi tersebut termasuk bukan hanya pada barang produksi industri saja melainkan termasuk jasa, khususnya jasa termasuk rekreasi transportasi dan lain sebagainya,” kata Gus Haiz.
Menurut Gus Haiz, kebijakan pemerintah pusat ini sangat berpengaruh kepada kondisi di daerah. “ Kalau kemudian pemerintah pusat mengambil kebijakan BBM terus naik ini tentu akan berpengaruh besar kepada inflasi daerah,” paparnya.
Maka ketika pemerintah mengambil keputusan itu tentu akan berdampak luas terhadap daerah termasuk Kabupaten Jepara, tambahnya
“Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah real terkait bagaimana untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Jepara salah satunya dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah,” terangnya.
“Selain operasi pasar dan menggelar pasar murah serta menjaga stok kebutuhan pokok, hal yang paling mendasar dan konkret adalah bagaimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp. 2,6 triliun bisa berputar dengan mengutamakan kearifan lokal dan memperdayakan UMKM dan industri yang ada di Kabupaten Jepara sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya
“Saya menegaskan kepada pemerintah untuk penyerapan anggaran harus dimaksimalkan. APBD harus kembali ke masyarakat Jepara,” tegas Gus Haiz.
Sementara itu Kabag Perekonomian Sekda Jepara Nurjannah mengatakan, untuk menanggulangi inflasi Pemerintah Kabupaten Jepara sudah membentuk team tugasnya diantaranya memonitoring harga bahan pokok yang ada dipasar.
“Untuk persediaan kebutuhan barang pokok dipasar harganya masih stabil,” kata Nurjannah.
Nurjannah menjelaskan, team pengendalian inflasi setiap harinya juga memantau lewat aplikasi Sistem Informasi Harga dan Produk Komoditif (SIHATI) sehingga bisa memantau kenaikan dan penurunan harga komoditas melalui aplikasi ini.
Hadepe
