UNGARAN (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyiapkan strategi dengan mengatur pola tanam, untuk mengontrol suplai dan ketersediaan stok komoditas pangan. Khususnya terkait komoditas penyebab inflasi seperti beras.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (14/2/2023).
”Masalah pertama yang berhasil kami identifikasi adalah, luas panennya memang tidak merata,” kata Ganjar.
BACA JUGA: Pemprov Jateng Terima Penghargaan dari Mendikbudristek
Hadir dalam rapat itu antara lain, Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, Kepala Distanbun Supriyanto dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Diyah Lukisari. Selain itu juga, hadir perwakilan Bulog dan BUMD terkait.
Gubernur Jateng dua periode itu menyiapkan strategi dengan cara mengatur pola tanam. Cara ini menurut Ganjar, bisa memudahkan pemerintah untuk memetakan luas lahan, berapa jumlah petani, hingga masa tanam dan panennya.
”Sehingga kami bisa prediksi, kelak kemudian seandainya terjadi situasi yang buruk, maka kami sudah bisa mengatur dengan baik. Dan ini saya minta agar didigitalisasi. Kartu tani itu sebenarnya sudah bisa mendata, berapa jumlah petani dan berapa luasannya. Dan tinggal kita olah,” ujarnya.
BACA JUGA: Penerbitan Paspor Haji Bisa Dilakukan di UKK Imigrasi Kabupaten Magelang
Adapun saat ini sebaran produktivitas juga belum merata di kabupaten/kota. Ganjar menyatakan, produktivitas padi di Jateng rata-rata di angka 56,37 kw/ha atau sekitar 5,6 ton per hektar.
”Ini kecil, terlalu kecil. Penyebabnya ada dua, satu benihnya kurang bagus, dua pupuknya kurang,” ucapnya.
Distanbun mencatat, alokasi pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk urea, pupuk NPK, dan NKP (+) di Jateng sebesar 1.165.609 ton. Sedangkan kebutuhannya mencapai 2.011.477,66 ton.
BACA JUGA: 10 UPT Karesidenan Pekalongan Jajaran Kemenkumham Jateng Ikuti Bimtek SPIP
Selain itu, tantangan produktivitas juga dipengaruhi perubahan iklim. Faktor ini, kata Ganjar, membuat situasi pertanian berubah dan tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sehingga menurunkan produktivitas.
Persoalan pupuk juga menjadi perhatian Ganjar. Tak hanya daerah, namun pemerintah pusat juga harus segera mengambil kebijakan. Di antaranya dengan intervensi membeli hasil pertanian.
”Tidak mungkin produk pertanian khusus pangan tidak diintervensi pemerintah, tidak mungkin itu. Pemerintah harus turun tangan soal ini,” ungkapnya.
BACA JUGA: Satu Tahun Jelang Pemilu, Bawaslu Jateng Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih dan Komunitas Digital
Ditambahkan dia, strategi pola tanam ini akan dikomunikasikan dengan para petani. Ganjar menyebut, upaya mengatasi persoalan kelangkaan beras juga membutuhkan dukungan dari para petani.
”Kami coba komunikasikan tentang pola tanam dengan petani. Pedagang beras juga kita ajak komunikasi, agar kita jaga bareng-bareng karena panen kita pertama juga terserap ke provinsi lain,” ungkapnya.
Selain pola tanam, Ganjar juga akan mendorong pengembangan benih unggul, dengan menggandeng lembaga riset yang ada, seperti BRIN. Ganjar yakin, Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan dengan benih unggul.
Riyan
