blank
Manajemen LPPM Unisnu Sisno Riyoko danm saat bertemu Pj Bupati Jepara (Foto: Kmf)

JEPARA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Jepara bersinergi dengan UNISNU untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sekarang ini. Karena itu  Kerpala  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisnu Sisno Riyoko, bersama Kabid Penelitian, Publikasi dan Penerbitan  R. Hadipiningrajam  Kusumades dan  Kabid Penelitian Azzah Noor Laila bertemu dengan Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Senin (7/11/2022), di ruang Comand Center Jepara.

Hadir mendampingi bupati, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara Rini Patmini, Kepala Diskominfo Arif Darmawan, serta perwakilan dari perangkat daerah.

Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta mengungkapkan sejumlah persoalan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini. “Ini persoalan kongkrit Jepara seperti anak putus sekolah, angka perceraian yang cukup tinggi, nikah usia dini, stunting, RTLH dan kemiskinan, serta kenakalan remaja,” ujar Edy

blank
Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta saat menerima Manajemen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisnu Sisno Riyoko dan tim (Foto: Kmf)

Karena itu Pj Bupati Jepara berharap LPPM Unisnu Jepara hadir, melakukan kajian penelitian terkait permasalahan sosial tersebut dan disampaikan hasilnya kepada bupati.  “Saya minta untuk dikaji permasalahan itu. Sampaikan hasilnya kepada kami untuk menyusun rencana strategis pemerintah,” Ujar Edy.

Ia juga mengungkapkan, sebagai gambaran awal, angka anak putus sekolah di Jepara mencapai 17.065 orang yang tersebar di 14 kecamatan termasuk Karimunjawa. Hal ini perlu dikaji apakah memang faktor ekonomi orang tua atau ada faktor pendukung lainnya.  Selanjutnya mengenai angka perceraian di Jepara. Kata Edy, banyak sekali masyarakat yang kawin cerai termasuk di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Juga ada nikah usia dini yang cukup marak di Jepara.

“Stunting  juga berada di angka 7000 an. Saat ini sudah ditangani 33 persen,” katanya.  Selain itu juga masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jepara yang masih banyak. Juga masalah penduduk miskin.

“Perlu pendalaman memecahkan persoalan tersebut. Saya minta LPPM Unisnu turut membantu,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan menambahkan, selain permasalahan tersebut, tahun 2024 nanti masyarakat akan dihadapkan pada situasi tahun politik. Untuk itu perlu adanya literasi media sosial. Perlu edukasi kepada masyarakat agar beretika dalam bermedia sosial.

“Saya yakin jelang politik soal medsos akan disini oleh konten-konten sampah. Perguruan tinggi ikut hadir memberikan edukasi agar masyarakat paham etika medsos,” kata Arif.

Arif juga memberikan catatan terkait perkembangan wisata yang dikelola desa saat ini. Juga masalah perubahan masyarakat rural (pedesaan) menjadi urban (perkotaan), dengan hadirnya banyak perusahaan di Jepara.

Kepala LPPM Unisnu  Sisno Riyoko mengatakan, masukan-masukan ini akan dijadikan kajian riset bagi para guru dan mahasiswa di Unisnu Jepara. Selain itu, tahun ini Uninsnu juga menerjunkan mahasiswa KKN di sejumlah kecamatan dan desa di Jepara.

Hadepe – Kmf