KENDAL(SUARABARU.ID)-Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Keadilan Sejahtera(PKS ) Kendal bersama elemen masyarakat
Kendal melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM, di Jalan Habibproyo Kendal, Sabtu(10/09/2022).
Aksi ini dilakukan dengan cara berjajar rapi memakai berbagai macam atribut penolakan kenaikan harga BBM.
Mereka menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM saat ini dirasa kurang tepat, apalagi kenaikan BBM non subsidi mencapai 30 persen melebihi ambang batas psikologis masyarakat.
“Ini merupakan angka yang besar. Karena BBM itu sendiri merupakan komoditas primer yang sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena beban operasional distribusi barang dan jasa akan naik,” kata Koordinator Lapangan, Sulistyo Ari Bowo, yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal ini.
Menurut Sulistyo Ari Bowo, kondisi masyarakat saat ini belum pulih akibat efek pandemi Covid- 19. Belum lagi beberapa bahan pokok juga ikut naik harganya. Seperti minyak goreng, tepung terigu dan telur.
Dampak kenaikan BBM adalah naiknya beberapa bahan pokok yang berdampak sangat berat bagi masyarakat bawah.
“Sudah sepekan ini kenaikan harga BBM diberlakukan. Dan sudah banyak aduan ke kantor PKS Kendal mengenai lonjakan kenaikan bahan lainnya pasca kenaika BBM ini, terutama para ibu rumah tangga, karyawan, buruh maupun pedagang kecil,” ujar Sulistyo.
Selain itu, dari kenaikan harga BBM ini, berdampak menurunnya daya beli masyarakat hingga pengurangan konsumsi rumah tangga. Apalagi di tengah gencarnya “perang” terhadap stunting di Kabupaten Kendal.
Efek dari kenaikan ini, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi yang berkualitas untuk kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Alih-alih beli makanan bernutrisi, untuk kebutuhan makan sehari hari saja terpaksa seadanya. Akibatnya akan mempengaruhi penurunan angka stunting di Kabupaten Kendal, bahkan dikawatirkan malah akan meningkat,” papar Sulistyo.
Sulistyo mengaku, pemerintah harusnya bisa lebih peka dan bijaksana dalam membuat kebijakan kenaikan BBM ini, namun yang terjadi malah sekarang memindahkan beban tersebut ke pundak rakyatnya sendiri.
“Sebenarnya kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi atas permasalahan APBN,” ucap Silistyo.
Terkait subsidi APBN sendiri, lanjut Sulistyo, dana subsidi dalam APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 100 per barel.
Artinya, selama dalam rentang harga tersebut, anggaran masih mencukupi. Selain itu dalam APBN juga dianggarkan pembangunan IKN, yang notabene belum menjadi prioritas.
Bahkan, dalih BBM subsidi dinikmati orang kaya pun juga tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Pasca kenaikan ini pun orang kaya masih bisa menikmati BBM subsidi.
Karena tidak ada regulasi terkait pengaturan pemakaian BBM Subsidi. Ini terindikasi dari semakin ‘mengular’ nya antrian BBM bersubsidi pasca kenaikan BBM.
Disinyalir para konsumen yang memakai BBM non Subsidi sekarang beralih memakai BBM subsidi.
“Untuk itu, kami atas nama DPD PKS Kendal dengan tegas menolak Kenaikan BBM dan menuntut pembatalan kenaikan BBM bersubsidi,”pungkasnya. Sapawi
