BLORA (SUARABARU.ID) – Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM, menandaskan, upaya pengentasan masyarakatr miskin di Blora harus dilakukan bersama-sama. Termasuk program satu OPD satu desa dampingan, intervensinya harus jelas.
“Tupoksinya harus jelas, siapa yang menangani harus jelas. Intervensi OPD juga harus dilakukan. Tolong disambungkan untuk program kerja OPD di tahun 2023, kita harus gotong royong,” tandas Wabup Tri Yuli dalam rapat koordinasi bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora, Senin, 25 Juli 2022, di aula Bappeda Blora.
Disampaikan oleh Wabup, bahwa Blora berada di posisi ranking 22 dengan angka kemiskinan 12,39 persen. Angka ini yang masih terbilang tinggi, sehingga penting bagaimana semua pihak bisa action untuk mengeluarkan masyarakat Blora dari kemiskinan.
Dengan posisi itu, Kabupaten Blora termasuk dalam posisi angka kemiskinan yang bisa dibilang masih tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu diharapkan dengan strategi yang program dan tepat, persoalan kemiskinan bisa segera terselesaikan.
Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa
Di rapat koordinasi itu, Wabup meminta kepada seluruh anggota tim untuk segera melakukan percepatan dalam pengentasan kemiskinan.
