Fraksi Gerindra DPRD Wonogiri: Belanja Kebutuhan Masyarakat Harus Diprioritaskan

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Wonogiri, Jati Waluyo, minta agar anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.

Permintaannya ini, Jumat (3/6), disampaikan saat menyampaikan pandangan umum fraksi di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri. Untuk itu, tandas Jati Waluyo, pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, harus didahulukan. ”Harus ada semangat afirmasi yang kuat, untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegas Jati Waluyo.

Rapat paripurna dihadiri 32 dari 50 anggota Dewan, dipimpin oleh Ketua DPRD Sriyono SPd didampingi Wakil Ketua Sugeng Achamadi dan Krisyanto, serta Sekretaris DPRD Ir Gatot Siswoyo MM.

Sekda Haryono hadir mewakili Bupati Wonogiri yang pamit tidak dapat hadir, karena bersamaan waktunya mengikuti zoom meeting rapat dengan Menkes, membahas tentang percepatan penanganan stunting. Ikut hadir pula, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Para juru bicara fraksi, tampil menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2021, Kamis (2/6), disampaikan Wakil Bupati Setyo Sukarno.

WTP Ketujuh

Penyampaian pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Wawan Kristanto SE, Fraksi Golkar (Hamid Kurniawan SE), Fraksi PKS (Sriyanto SPd), dan Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa yang merupakan koalosi PAN dan PKB disampaikan oleh Iskandar AMd.

Semua juru bicara fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemkab Wonogiri pimpinan Bupati Joko Sutopo-Wakil Bupati Setyo Sukarno, yang mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menjadi opini WTP ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Para juru bicara fraksi juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian realisasi Pendapatan Aseli Daerah (PAD) yang melampaui target. Yakni sebesar Rp 241.300.072.883,- atau mencapai115,14 persen dari target sebesar Rp 209.572.712.714,-

Dalam kesempatan tersebut, para juru bicara fraksi juga menyampaikan catatan dan masukan dalam mengkritisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021. Diantaranya perlu dilakukan pencermatan dalam upaya meningkatkan PAD.

Juru Bicara Fraksi PKS, Sriyanto, mempertanyakan langkah konkrit Pemkab ketika pandemi Covid-19 bisa dikatakan sudah selesai. ”Kapan ada pengangkatan lagi pegawai honorer menjadi PNS atau P3K, mengingat di Wonogiri masih ada 2.613 pegawai yang belum dapat SK (Surat Keputusan) pengangkatan,” tandas Sriyanto.

Bambang Pur