WONOSOBO(SUARABARU.ID)- Pemkab Wonosobo bertekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari semua aspek.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum kelar seperti vaksinasi, program bantuan sosial, infrastruktur, kesehatan dan administrasi.
“Juga penyerapan anggaran yang optimal,” ungkap Wakil Bupati Wonosobo, M Albar saat memimpin Rakor Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran/Pengendalian Operasional Belanja Langsung (POBL) di Ruang Mangunkusumo Setda.
Baca Juga: Bank Jateng Cabang Wonosobo Diminta Ikut Entaskan Kemiskinan
Dalam arahannya, Albar berharap agar seluruh OPD melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga cerminan kinerja 0PD menunjukkan progres yang baik.
“Saya berharap percepatan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga serapan anggaran dan cerminan kinerja OPD dapat menunjukkan progres yang baik,” ujarnya.
Pihaknya juga memohon semua anggaran yang berasal dari APBD, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat dapat direalisasikan secara optimal.
Baca Juga: Sejumlah Pejabat di Polres Wonosobo Pindah Tugas, Siapa Saja?
“Setiap OPD saya minta untuk lebih fokus terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan mengingat melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Maret 2022 baru sebesar 7,43 persen.
Realisasi belanja operasi baru terserap 8,07 persen,” urainya.
Sementara itu, belanja modal 0,15 persen dan belanja transfer hanya di angka 11,87 persen yang dinilainya masih sangat kecil. Pengajuan rencana kerja operasional (RKO) sampai dengan akhir Maret 2022 baru terpantau 1,96 persen.
“Hal di atas harus kita perhatikan dengan seksama, saya minta kepada OPD terkait untuk dapat segera menentukan langkah-langkah percepatan. Karena keterlambatan penyelesaian RKO ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan tahun lalu,” tambahnya.
Baca Juga: Ini Hasil Audiensi AirNav Indonesia dengan Bupati Wonosobo Terkait Larangan Penerbangan Balon Udara
Terkait kegiatan DAK, lanjut Albar, realisasi DAK sampai dengan tanggal 6 April 2022 Kabupaten Wonosobo, tercatat masih 0 persen.
“Saya minta tidak perlu menunggu semua bidang atau subbidang siap atau layak salur, untuk menghindari adanya potensi tidak salur dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah,” pungkasnya.
Perencanaan Terintegrasi
Senada dengan Wabup, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menekankan, seluruh OPD untuk melakukan rekonsiliasi agar waktu pelaksanaan kegiatan sasaran rampung tepat waktu.
Baca Juga: Pastikan Stok dan Harga Aman, TPID Wonosobo Lakukan Monitoring Kepokmas
One Andang berpesan agar OPD terkait segera menyelesaikan tugasnya yang masih menjadi pekerjaaan rumah. Selain itu, ia meminta untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas daerah melalui sinergitas maksimal antar lembaga.
Rakor bersama dengan OPD, One Andang meminta agar aspek reformasi birokrasi, penyerapan anggaran, vaksinasi, dan segi kemiskinan harus benar- benar tuntas diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: DPRD Wonosobo Keluarkan Rekomendasi Keras Terkait LKPJ Bupati 2021, Apa Saja?
“Saya meminta betul semua aspek mulai dari progress vaksinasi, penyerapan anggaran, kemiskinan, dan aspek lainnya harus benar-benar serius dituntaskan, direncanakan dengan matang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Afif Nurhidayat dalam arahannya selain menegaskan apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, juga menekankan berkaitan dengan perencanaan.
“Saya mengharuskan perencanaan yang terintegrasi tidak lagi perencanaan sektoral. Hal ini sesuai petunjuk Bappenas ketika saya keliling ke beberapa Kementerian beberapa waktu yang lalu,” ucapnya.
Baca Juga: Takmir Masjid Jami’ Wonosobo Gelar Pasar Murah Minyak Goreng
Koordinasi dengan beberapa Kementerian, menurut Bupati, dalam rangka konsolidasi dengan pemerintah pusat demi mengakses APBN guna mengurai keterbatasan APBD kita.
Selain itu, Afif kembali menekankan kepada jajarannya untuk berkolaborasi menyelesaikan vaksinasi Covid-19 sesuai target.
“Selain untuk segera lepas dari pandemi, kinerja vaksinasi juga dimungkinkan menjadi prasyarat mengakses beberapa anggaran APBN,” tegasnya.
Muharno Zarka
