“Kami bertanya kenapa keinginan kami untuk berdialog dengan Bupati, yang mana notabene adalah Ketua Dewan Pembina PGRI Blora adalah Bupati, jadi tidak melihat siapa tetapi berkaitan dengan jabatannya yaitu Bupati, otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pembina kami, dan Wakil Ketuanya adalah Kepala Dinas Pendidikan, yang juga merupakan bapak kami. Tapi mengapa sulit sekali untuk diajak berkomunikasi, tolonglah Pilkada sudah selesai, mari bersama-sama, kita mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing, kalau seperti ini, bagaimana bisa terwujud,” tegas Sumaji.
Di saat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Heru Eko Wiyono, mengingatkan sanksi kepada pegawai termasuk dari unsur kependidikan, yaitu guru dan kepala sekolah untuk taat aturan kepegawaian. Dirinya mengingatkan aturan baru sanksi untuk kehadiran pegawai di era Presiden Jokowi ini, semakin berat dan ketat.
