SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengenai Tridharma Perguruan Tinggi (PT) dan optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Kepastian jalinan kerja sama ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Rektor UNS, Prof. Dr Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dan Direktur Utama BPJS, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK dalam acara di Ruang Sidang II Gedung dr. Prakosa UNS, Senin (11/4).
Rektor Prof. Dr Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum dalam sambutannya menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman tidak hanya menyamaratakan akses kesehatan.
“Tetapi juga merupakan upaya memberikan ruang lebih besar agar mahasiswa dapat belajar bersama BPJS Kesehatan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sejak Covid-19, kebijakan kita tidak hanya urusan kesehatan dan keselamatan saja,” kata Rektor.
Prof Jamal menyebut, kita sangat beruntung, karena pemerintah lewat BPJS sudah mempersiapkan dengan baik semua yang berkaitan dengan kesehatan penduduk di Indonesia
Salah satu indikator negara maju adalah bagaimana jaminan kesehatan terhadap wargany. Sekarang ini BPJS telah berhasil mendekati indikator tersebut. Hal ini dilihat dari 270 juta penduduk Indonesia sudah terdaftar sekitar 236 juta orang atau 86 persen sebagai peserta BPJS.
“Di bawah pimpinan Prof. Ali Ghufron, BPJS Kesehatan ini pendekatan ke masyarakatnya luar biasa. Kampus ini yang sebelumnya tidak tersentuh, kini Prof. Ali Ghufron turun untuk menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi agar sivitas akademika ikut ke dalam program BPJS,” kata Prof. Jamal.
Sedangkan Direktur Utama BPJS, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia berkomitmen untuk bisa mencapai Universal Health Coverage saling tolong menolong guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan perlindunganpada tahun 2024.
“Sebagaimana disampaikan oleh Rektor UNS, bahwa kita sudah mencapai 236 juta penduduk atau 86 persen. Dan berkeinginan sebagaimana di dalam RPJMN 2020/2024, tahun 2024 bisa mencapai 98 persen. Sehingga betul-betul real perlindungan sosial di bidang kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” bebernya.
Bagus Adji
