JEPARA (SUARABARU.ID)- Curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi hampir tiap hari menyebabkan beberapa petani di Kabupaten Jepara mengalami gagal panen.
Terhitung ada 3.003 petani sawahnya gagal panen lantaran terendam banjir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara pada Januari – Maret 2023 mengakibatkan 1587,6 hektare lahan pertanian di 47 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang gagal panen.
Jumlah petani yang terdampak sebanyak 3.003 orang yang tergabung dalam 76 kelompok tani (poktan) ini menerima hingga mencapai Rp 12,7 miliar.
Penyerahan bantuan untuk sawah terdampak banjir ini dilakukan secara simbolis itu di Gedung Shima Setda Jepara, Sabtu (28/12/2024). Turut diserahkan juga bantuan sarpras bagi BPBD Jepara untuk penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan di Kota Ukir.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI H Abdul Wachid; Direktur Pemulihan, Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini;
Kalakhar BPBD Jateng Bergas C Penanggungan; Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta; Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna beserta Forkompinda dan para petani penerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI H Abdul Wachid mengatakan butuh upaya ekstra hingga bantuan untuk ribuan petani di Jepara ini cair.
Jajarannya yang memang bermitra dengan BNPB terus mengawal agar bantuan untuk sawah terdampak banjir pada awal 2023 bisa diterima oleh petani.
“Jepara termasuk yang dapat prioritas karena awal 2023 bencana terjadi di mana-mana. Di Jateng saja ada 6 kabupaten atau kota yang mengalami bencana, belum yang di luar Jawa seperti Medan,”
“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Bantuan ini tak ada potongan sepeserpun, kalau sampai ada lapor saya,” kata Abdul Wachid di sela-sela Kegiatan Penyerahan Bantuan kepada Penerima Bantuan Stimulan Gagal Panen Akibat Bencana Alam Banjir Tahun 2023 dan Bantuan Logpal BNPB Tahun 2024 di Kabupaten Jepara, Sabtu (28/12/2024).
Abdul Wachid mengibaratkan Indonesia seperti supermarket bencana. Sebab berbagai bencana mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan dan lainnya kerap terjadi di Tanah Air.
Persoalannya, meski rawan bencana namun anggaran untuk BNPB terbatas dan tak mampu mengcover penanganan bencana dengan maksimal. Terkait itu, Komisi 8 DPR akan memperkuat BNPB dan sekaligus menambah anggaran penanganan bencana.
“Itu komitmen Komisi 8 para periode 2024 – 2029. Kalau BNPB kita perkuat nanti memudahkan BPBD provinsi atau kabupaten kota. Kalau kondisi masih seperti ini berat. Seperti Demak itu pemkabnya bingung karena anggaran di kabupaten tak memadai untuk bencana,” ujar wakil rakyat asal Partai Gerindra ini.
Direktur Pemulihan, Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Eny Supartini berpesan agar bantuan yang diberikan dimaksimalkan untuk mendukung pertanian. Ia juga berharap para petani ikut progam asuransi lewat PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) milik pemerintah.
Tujuannya agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana bisa dicover oleh Jasindo.
“Jangan malah dipakai untuk lainnya. Karena kita tidak tahu apakah jika terjadi bencana lagi akan dapat bantuan seperti ini,”
Salah seorang penerima bantuan, Sarkani mengatakan sawahnya seluas 2,5 hektare di Desa Gerdu Kecamatan Pecangaan mengalami gagal panen dan rugi hingga Rp 70 juta akibat banjir yang terjadi pada Januari – Maret 2023.
Menurutnya bantuan ini sangat berarti. Sebab saat ini memang sudah mulai masa tanam. Bantuan yang diterimanya akan digunakan untuk membeli pupuk dan berbagai operasional lainnya.
“Ini waktunya pas sekali. Kalau tidak ada bantuan ini saya pasti pinjam bank dulu, nanti dilunasi kalau panen. Maturnuwun Komisi 8 DPR dan BNPB,” tandas Sarkani.
ua
