JAKARTA (SUARABARU.ID) – Presiden Joko Widodo mengancam menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara, dan BUMN untuk diganti apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri.
Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Jokowi merasa jengkel karena anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor. Ada alokasi Rp 400 triliun anggaran belanja pemerintah untuk untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 2022.
“Tetapi saya cek, baru digunakan senilai Rp 214 triliun saja,” kata Jokowi seperti diunggah suara.com.
Presiden juga menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang baru menggunakan Rp 2 triliun. Padahal anggaran yang diterimanya itu sekitar Rp 29 triliun.
“Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian,” kata Jokowi pada tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Jokowi begitu emosi ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah itu digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.
Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.
Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam lakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.
wied
