SEMARANG (SUARABARU.ID) – Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang pada tahun 2021 berhasil mencapai titik terendah dalam kurun dua puluh tahun terakhir.
Tercatat titik tertinggi laju pertumbuhan penduduk ibu kota provinsi Jawa Tengah terjadi pada tahun 2003 mencapai 2,02%. Namun di tahun 2021 indikator tersebut mampu ditekan menjadi sangat rendah hingga ke angka 0,25%.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Krisseptiana pun terpilih sebagai nominator penerima penghargaan Satya Lencana, berkaitan dengan program Keluarga Berencana.
Hendrar Prihadi terpilih untuk nominasi Satya Lencana Pembangunan, sedangkan Krisseptiana ada pada nominasi Satya Lencana Wirakarya.
Sebagian dari rangkaian penilaian pemberian tanda jasa itu pun, tim verifikasi uji petik tanda kehormatan yang dipimpin oleh Kepala Biro GTK Setmilpres, Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono pun secara khusus datang ke Kota Semarang, Senin (14/3/2022).
Bersamanya hadir pula Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah.
Bertempat di Situation Room Pemerintah Kota Semarang, Ludi Prastyono pun mengapresiasi kinerja Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu dalam membangun wilayah yang dipimpinnya.
Ludi bahkan berkelakar Hendi bisa mendapatkan berbagai tanda kehormatan dengan pencapaian Kota Semarang saat ini.
“Saya lihat di Kota Semarang ini pembangunannya sudah komplit, bisa disimpan untuk tanda kehormatan – tanda kehormatan lainnya. Tapi hari ini kita fokusnya terkait KB, dan itu pun juga sebenarnya sudah komplit menyentuh berbagai aspek seperti yang diterangkan Pak Wali dan Bu Kris (Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang),” katanya.
Dalam paparannya sendiri, Hendi selaku Wali Kota Semarang menyebutkan memiliki grand design pembangunan kependudukan Kota Semarang yang terdiri dari 5 pilar, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
“Jadi kami di Kota Semarang ini dasarnya adalah bagaimana melakukan pengendalian kuantitas dan kualitas sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengendalian kuantitas salah satu yang kami lakukan adalah dengan menggratiskan pelayanan KB, dan ada tambahan 1 juta rupiah untuk akseptor KB dengan metode operasi pria, atau vasektomi,” katanya.
“Di sisi lain kami juga menekan angka kematian ibu dan anak dengan melakukan pendampingan dari mulai pra nikah, hingga kemudian kami memiliki program yang namanya Raisa, atau Rawat Ibu Bersalin dimana kita menggratiskan antar jemput, rawat inap, proses persalinan, sampai laundry nya kita gratiskan juga,” katanya.
Di sisi lain Krisseptiana selaku ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang juga menekankan bahwa kader PKK secara aktif bergerak untuk melakukan pendampingan kepada ibu melahirkan tersebut.
Perempuan yang akrab disapa Tia itu bahkan menyebut kader PKK Kota Semarang yang banyak dan tersebar menjadi kekuatan untuk dapat menjangkau pendampingan ibu melahirkan di seluruh wilayah.
“Tidak hanya ibu melahirkan, tetapi buah hatinya kemudian juga kita lakukan pendampingan dalam tumbuh kembangnya dengan memaksimalkan peran Posyandu yang ada di berbagai wilayah. Kami juga membantu Pemerintah Kota Semarang dalam program pemberian makanan tambahan dan susu agar kemudian mampu menekan stunting,” katanya.
Hery Priyono
