blank
Bupati, Wakil Bupati Blora bersama Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Sosial, pimpin lounching "Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing". di ruang Pertemuan Bappeda Blora. Foto: Ist

BLORA (SUARABARU.ID) –  Bupati Blora H Arief Tohman meluncurkan Program Satu Perangkar Daerah Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing”, Senin (13/09/2021)

Peluncuran dilakukan Bupati Blora, H  Arief Rohman di Ruang Pertemuan Bappeda Blora, didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, Ketua Komisi D DPRD Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Kepala Bappeda, serta Kepala Dinsos P3A.

Hadir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, dan perwakilan akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, dalam sambutannya mengajak seluruh OPD se-Kabupaten Blora untuk bergerak bersama menyukseskan program ini. Yang tujuannya tidak lain untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Bismillah… Hari ini kita launching program Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan, Menuju Desa Unggul dan Berdaya Saing. Yakni setiap perangkat daerah atau dinas kita minta melakukan pendampingan desa untuk perbaikan DTKS, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayahnya,” ucap Bupati.

Tidak hanya melibatkan OPD teknis, pihaknya mengaku akan merangkul juga kalangan akademisi dari perguruan tinggi untuk ikut pendampingan desa di Kabupaten Blora.

“Kita juga akan libatkan seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kab.  Blora, seperti STAI Khozinatul Ulum, STAI Muhammadiyah Blora, STAI Al Muhammad Cepu, dan STTR Cepu. Kemudian Perguruan Tinggi diluar Blora yang sudah MoU dengan Pemkab juga banyak. InshaAllah perguruan tinggi juga bersedia membina desa-desa di Kabupaten Blora. Bahkan MKKS SMK kemarin juga menghubungi saya ingin ikut serta melakukan pendampingan desa,” terang Bupati.

Menurut Bupati, saat ini dampak pandemi membuat angka kemiskinan di Kabupaten Blora sedikit meningkat menjadi 11,9 persen. Sehingga membutuhkan langkah serius untuk mengintervensi kondisi tersebut agar kemiskinan bisa segera terurai dan terentaskan.

“Oleh sebab itu kita perlu bergerak bersama. Dengan pendampingan OPD bersama Perguruan Tinggi, SMK hingga kemungkinan nanti kita ajak juga CSR, harapannya desa-desa miskin di Blora bisa naik kelas. Sebagai tahap awal ini ada 48 desa miskin yang akan kita sasar dengan program ini. Mari kita bergerak bersama, Sesarengan mBangun Blora dimulai dari Desa,” tegas Bupati.

Selanjutnya, Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini, meminta Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM., selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Blora untuk melanjutkan koordinasi teknis pelaksanannya.

“Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan Bu Wakil Bupati. Kita ingin program ini bisa berjalan maksimal dan dibuat timeline pastinya. Sehingga perubahannya bisa dilihat jelas antar sebelum dan sesudah pendampingan. Ada kemungkinan juga kita sinkronkan dengan program SGDs Desa dari Kemendesa PDTT,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Tri Yuli menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu perwujudan visi-misi dirinya bersama Pak Bupati yakni “Ngopeni Kadang Kekurangan”.

“Di sini kami minta seluruh OPD melakukan mapping, mendata permasalahan yang ada sekaligus potensi yang ada di desa untuk nantinya baru kita tentukan bersama bagaimana langkah intervensinya. Sehingga permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan, dan potensi yang ada dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

“Tidak hanya 48 desa saja, kedepan kita ingin program ini berjanjut ke desa-desa lainnya juga. Lewat program ini kita petakan juga kondisi kemiskinan yang ada di desa untuk memperbaiki DTKS. Mari kita niatkan program ini untuk ibadah membantu masyarakat desa,” tambah Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga meminta masing-masing Kepala OPD bisa membuat SK yang berisi tentang tim pendampingan desa. Launching kemudian dilanjutkan dengan pembagian terhadap  48 desa miskin yang akan menjadi binaan OPD dan dialog bersama.

Kudnadi