BLORA (SUARABARU.ID) – Bupati Blora H. Arief Rohman memimpin rapat Forum Kemitraan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Pati dengan Pemangku Kepentingan di tingkat Kabupaten Blora, Selasa (27/04/2021), di Gedung Pertemuan Samin Setda Blora.
Agenda diawali dengan pemaparan evaluasi program JKN KIS Kabupaten Blora pada Triwulan I, Program BPJS Kesehatan pada tahun 2021, masukan dan harapan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Blora.
Usai mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan Cabang Pati, Bupati mengungkapkan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut agar pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.
“Mohon perhatian, BPJS mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah dan faskes, kiranya hal-hal apa yang mungkin bisa dibenahi dan bisa dilanjutkan mohon untuk bisa ditindaklanjuti dan di-follow up. Semoga ke depan pelayanan kesehatan ini akan terus bisa kita tingkatkan dan kita optimalkan,” pesan H. Arief Rohman.
Pada kesempatan tersebut, Arief Rohman turut mengungkapkan harapannya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang optimal di Kabupaten Blora bagian selatan.
“Kita ini punya mimpi yang diharapkan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, terkait dengan jumlah rumah sakit. Kita ini ingin kebutuhan pelayanan kesehatan yang di Blora selatan, ini usulan masyarakat juga pengen punya rumah sakit,” ucapnya
“Kalau soal lahan dan sebagainya kita bisa kita carikan, untuk SDM nanti kita upayakan untuk bisa kerjasama dengan perguruan tinggi semoga nanti bisa memenuhi. Mimpi kita bisa punya dua rumah sakit lagi di selatan dan di barat, selatan di Randublatung dan barat di Kunduran. Entah ini realisasinya seperti apa nanti, tapi ini menjadi program kita kedepannya,” sambungnya
Arief Rohman juga meminta agar fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit yang saat ini ada di Kabupaten Blora untuk dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat.
650.936 Peserta
Di hadapan Bupati, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Helti Endrasari Kusumowardani
menyampaikan terkait evaluasi program JKN-KIS pada triwulan I tahun 2021 dan sekaligus program yang dilakukan pada tahun 2021. Ia juga memaparkan terkait jumlah kepesertaan JKN KIS di Blora
“Dari total jumlah penduduk Blora sebesar 910.445 jiwa, sebanyak 650.936 nya sudah masuk dalam program JKN posisi per April 2021,” kata dia.
Skema kepesertaanya didominasi dari PBI APBN sebanyak 387.022, disusul Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 130.292, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 68.935 dan PBI APBD sebanyak 47.906, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 16.781.
Dijelaskannya, sebanyak 98 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sebanyak 10 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.
Sementara itu, terkait penerimaan iuran peserta JKN KIS Kabupaten Blora sampai dengan 31 Maret 2021, dari jumlah iuaran seharusnya dapat diterima sebesar 33 Miliar Rupiah namun pada sisi penerimaan baru sebesar Rp 30,8 miliar atau terealisasi sebesar 93 %.
“Yang belum optimal penerimaannya mungkin di segmen badan usaha, masih 98%. Kemudian Bukan Penerima Upah (BPU) baru sebesar 65 %. Ini masih PR kita bersama untuk mengingatkan supaya patuh dan tertib membayar iuran,” tandas Helti.
Juga disampaikan terkait jumlah dokter umum dan dokter gigi pada FKTP di Blora, rasio dan jumlah rujukan pada Triwulan I Tahun 2021, serta absensi klaim, ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang masih mengalami kekurangan, imbuhnya.
“Jumlah Tempat Tidur (TT) tersedia di rumah sakit saat ini untuk kelas I, II, III ada 489 TT, dengan melihat rasio ideal kecukupan tempat tidur dan jumlah peserta JKN KIS di Blora, jumlah kekurangan tempat tidur ada sebanyak 162 TT agar bisa menjadi 651 TT,” jelas Helti.
Pihak BPJS mengharapkan dukungan dari Pemkab Blora dan faskes terkait beberapa hal, mulai dari penyediaan tenaga kesehatan hingga peningkatan mutu layanan.
“Kami mengharapkan dukungan terkait penyediaan tenaga kesehatan di FKTP maupun FKTRL, sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketersediaan obat di FKTP dan alokon. Juga mengoptimalkan fungsi FKTP sebagai gate keeper, mengoptimalkan Program Rujuk Balik, dan menerapkan pelayanan kesehatan yang efisien, efektif dan berkualitas,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati.
Selain itu pihaknya juga mendorong komitmen faskes dalam peningkatan mutu layanan, seperti dengan mengoptimalkan system antrian online terintegrasi Mobile JKN, pelayanan konsultasi online pada FKTP, display tempat tidur yang dapat diakses dan selalu update, display jadwal operasi di FKRTL yang terintegrasi Mobile JKN.
Terkait ketersediaan tempat tidur, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kab Blora, Edy Widayat mengungkapkan bahwa dengan menyediakan rumah sakit di Blora selatan dapat menjadi salah satu opsi untuk mencukupi kebutuhan tempat tidur diantaranya adalah dengan menyediakan rumah sakit.
“Harapan pak bupati kita akan menambah rumah sakit di Blora selatan di Randublatung, yang kita pacu harapannya di akhir 2022 atau awal 2023 menjadi rumah sakit tipe D. Kami memacu baik fasilitas dan SDM yang ada,” pungkas Helti Endrasari Kusumowardani.
Hadir secara langsung dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, SE.,M.Si, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Helti Endrasari Kusumowardani, Plt Asisten I Sekda Blora, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Kepala Dinas Sosial. Kabupaten Blora, dan sejumlah perwakilan puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Blora.
Kudnadi
