KUDUS (SUARABARU.ID) – Ketua KONI Jateng Brigjen Purn Soebroto menegaskan tidak ada dualisme di tubuh KONI Kudus.
Menurutnya, KONI yang sah adalah KONI yang telah mendapatkan SK serta dikukuhkan dan dilantik secara resmi oleh KONI Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Soebroto saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan KONI Kudus periode 2021-2025 di gedung DPRD Kudus, (28/3).
Hadir dalam acara tersebut, Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Ketua DPRD Masan, serta jajaran pengurus KONI Jateng.
“Dengan pengukuhan dan pelantikan ini, maka saya tegaskan di Kudus tidak ada KONI lain lagi selain yang dilantik ini,”kata Soebroto.
Soebroto menyatakan, KONI yang dikukuhkan ini adalah sah dan sesuai AD/ART. Dia juga menyatakan siap bertanggung jawab atas keabsahan kepengurusan KONI Kudus.
“Saya siap bertanggung jawab atas keabsahan kepengurusan KONI Kudus,”tandasnya.
Baca juga : BAORI Terima Gugatan KONI Kudus terkait Sengketa Kepemimpinan
Soebroto menambahkan keputusan untuk memberikan SK kepada kepengurusan KONI Kudus hasil Musorkablub, sudah melalui proses pengkajian yang matang.
Dalam penyelesaian konflik di KONI Kudus, Soebroto menyebut selalu berlandaskan AD/ART dan tidak dipengaruhi kepentingan politik apa pun.
“Munculnya Musorkablub ini terjadi ketika ada mosi tidak percaya dari cabor-cabor. Sejak awal KONI Jateng merekomendasikan adanya Musorkablub karena itu mekanisme yang diarahkan oleh AD/ART.
“Jadi saya tegaskan kalau KONI Jateng tidak pernah ada keberpihakan ke pihak mana pun,”tandasnya.
Sementara, Plt Bupati Kudus HM Hartopo meminta agar kepengurusan KONI yang baru bisa mengambil pelajaran dari persoalan yang lama.
Hal tersebut dilakukan agar kepengurusan yang baru bisa solid dan tidak terjadi konflik lagi.
“Jangan ada gap-gap lagi di dalam kepengurusan. Semua persoalan di internal harus diselesaikan dengan baik,”tandasnya.
Baca juga: Geger KONI Kudus, Antoni Masih Ogah Angkat Kaki
Hartopo juga meminta kepengurusan KONI yang baru bisa menggunakan anggaran secara baik dan tepat sasaran.
Hartopo juga menyinggung minimnya anggaran yang diberikan dalam APBD 2021 yang hanya Rp 1 miliar.
Menurutnya, itu terjadi karena kondisi inertal KONI saat itu tidak kondusif dan solid.
Oleh karena itu, Hartopo meminta agar kepengurusan yang baru bisa melakukan instrospeksi untuk membawa KONI Kudus ke depan lebih baik.
“Saya kira kepengurusan lama sudah seringkali diberi wejangan-wejangan. Tapi hasilnya masih tidak baik juga,”ujarnya.
Tm-Ab
Baca Juga:Musorkablub, Imam Triyanto Terpilih Jadi Ketua KONI Kudus
