SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pandemi covid-19 di Indonesia berlangsung sampai saat ini, sudah setahun, tepatnya 2 Maret 2020 lalu, sejak diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga tingkat daerah untuk mengatasi pendemi ini. Mulai dari penerapan PSBB, hingga yang terbaru, PPKM skala mikro. Selama setahun pandemi pula, pemerintah memberikan bantuan bagi warga masyarakat yang terpaksa tidak dapat keluar rumah karena adanya pembatasan, meski bantuan yang diberikan tidak bisa menutup kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Setahun berlalu, pemerintah pun berupaya memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi. Di Semarang sendiri, awal-awal pemberlakuan kebijakan tersebut, banyak terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, terutama para pelaku usaha.
“Awal diberlakukan, kebijakan tersebut banyak ditentang, bahkan pada ribut di masyarakat. Terutama para pedagang yang dibatasi jam berjualannya atau berdagangnya,” ungkap Kadarlusman, Ketua DPRD Kota Semarang dalam dialog bersama parlemen, dengan tema Gotong Royong Pulihkan Kesehatan dan Ekonomi, di Petra Ballroom Hotel Noormans, Semarang Rabu, (3/32021).
Oleh sebab itu, lanjutnya, sering kali dilakukan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, agar bisa memahami dan mengerti tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang, dalam memberlakukan kebijakan tersebut adalah untuk mencegah penyebaran covid-19 di masyarakat.
“Tahapan selanjutnya, sudah sesuai dengan diharapkan. Artinya masyarakat sudah mulai paham akan kebijakan yang diterapkan oleh Pemkot. Para pedagang juga mengerti,” kata Kadarlusman.
Pemerintah pusat yang menggelontorkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dimungkinkan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan bisa mencapai Rp 619 triliun, ada kenaikan sebesar Rp 85,9 trilun dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp 533,1 triliun.
Absa
