SEMARANG (SUARABARU.ID) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, tiga daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi akan diikutsertakan dalam pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) Jawa-Bali pada tanggal 11-25 Januari, yaitu Kudus, Pati, dan Kota Magelang.
“Terkait PKM, selain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya, ternyata di Kudus, Pati, dan Kota Magelang angkanya masih tinggi. Maka tiga ini akan kita ikutkan,” katanya usai rapat koordinasi persiapan PKM dan paparan New Jogo Tonggo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/1/2021).
Sebelumnya Gubernur menyampaikan bahwa PKM pada tanggal 11-25 Januari 2021 akan diberlakukan di tiga eks karesidenan yaitu Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya tetapi itu tidak berarti daerah lain bebas. Daerah-daerah lain akan terus dipantau berdasarkan peta kerawanan persebaran Covid-19.
BACA JUGA : WARGA DIMINTA IKUTI PKM DENGAN DISIPLIN 3M
“Kabupaten/kota yang tidak disebut bukan berarti bebas. Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya ‘alert’. Bupati dan Wali Kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum dalam hal ini operasi yustisi,” katanya.
Dirinya menjelaskan, operasi yustisi akan menjadi bagian paralel dari pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. TNI-Polri dan Satpol PP akan dilibatkan dalam operasi yustisi tersebut.
“Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi justisi juga paralel. Kalau operasi justisi bisa paralel maka Insyaallah ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan,” katanya.
Prioritaskan Jogo Tonggo
Dalam menghadapi pembatasan kegiatan masyarakat, Ganjar juga meminta untuk memaksimalkan kinerja Jogo Tonggo di level bawah atau komunitas terkecil.
Jogo Tonggo akan difungsikan untuk membantu Puskesmas melakukan tracing juga melakukan sosialisasi, baik terkait pembatasan maupun memberikan informasi mengenai vaksin.
Program Jogo Tonggo juga diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
“Jogo Tonggo tadi kita review lagi untuk bisa membantu puskesmas, bantu tracing, bantu sosialisasi termasuk memberi informasi tentang vaksin sehingga nanti orang mengerti persis dan tidak takut lagi (divaksin),” katanya.
Selain itu, menurut Gubernur, melalui cara-cara yang dilakukan pada level paling rendah tersebut maka ke depan nanti jika ada kerumunan massa bisa langsung diberitahukan untuk segera bubar.
“Kalau ada kegiatan yang Jogo Tonggo tidak mampu untuk memperingatkan, minimal bisa memberitahukan kepada kita sehingga kita bisa bantu,” katanya.
BACA JUGA : 23 KABUPATEN KOTA SE-JATENG DITETAPKAN PPKM
Selain beberapa hal itu juga telah dilakukan perhitungan dan perkiraan untuk tahun 2021 yang diawali dengan pembatasan kegiatan masyarakat.
Di antaranya adalah bagaimana ekonomi masih tetap berjalan meskipun tidak semasif sebelumnya. Misalnya Dinas-dinas di Pemprov Jateng diminta membeli produk UMKm, minimal makanan dan minuman untuk mendorong UMKM.
“Bagi industri besar ternyata Menko perkonomian masih mengizinkan. Tapi kemudian bagaimana kontrolnya? Yuk kita bantu sektor industri dan usaha dagang, kita atur yuk tempat jualan baik itu mall maupun pasar, juga tempat dagang lain dan tempat pariwisata,” katanya.
Tak hanya itu saja, sektor-sektor lain diharapkan juga melaporkan masing-masing untuk kesiapan menghadapi tanggal 11-25 Januari. Di samping agenda utama Pemprov Jateng tetap mengelola pemerintahan mengawal APBD di awal 2021.
